PRESIDEN SOEHARTO: JANGAN CAMPUR ADUK DAKWAH DENGAN POLITIK PRAKTIS

PRESIDEN SOEHARTO: JANGAN CAMPUR ADUK DAKWAH DENGAN POLITIK PRAKTIS[1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto mengharapkan agar kegiatan dakwah tidak dicampur adukkan dengan kegiatan politik praktis. Sebab hila hal ini terjadi keluhuran nilai-nilai dakwah akan tercemari oleh tujuan-tujuan yang lebih bersifat memperoleh kekuasaan.

“Apabila hal ini terus beijalan tidak tertutup kemungkinan agama akan dijadikan alat untuk mengejar kepentingan golongan. Hal-hal tadi perlu kita renungkan bersama,” tutur Kepala Negara ketika membuka Muktamar IV Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) di Bina Graha Jakarta, Rabu (11/1).

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MDI, H. Aang Kunaefi, Muktamar diikuti utusan dari unsur Dewan Pembina DPP, DPD MDI Tingkat I dan ll, serta para peninjau dari Golkar dan ormas Islam kekaryaan. Hadir kemarin Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, Mendagri Yogie SM dan Menteri Agama Tarmizi Taber.

Presiden menjelaskan, pengalaman telah banyak memberi pelajaran bahwa mencampuradukkan agama dan kegiatan politik praktis menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak saja kecurigaan di antara umat yang berbeda agama, tetapi juga perpecahan kalangan umat seagama. “Karena itu saya gembira mendengar bahwa muktamar MDI sekarang ini memilih tema pokok memantapkan dan meningkatkan dakwah pembangunan,” katanya. Dakwah pembangunan itu, menurut Kepala Negara menempatkan kegiatan dakwah untuk mencapai tujuan pembangunan. Dakwah pembangunan itu kegiatan untuk berusaha menjadikan agama sebagai landasan etik, moral dan spiritual bagi pembangunan nasional. Pemerintah katanya, tidak menghalang-halangi kegiatan dakwah masing-masing umat beragama, namun merupakan kepentingan semua pihak bahwa dakwah itu berjalan dengan semestinya. Keluhuran dakwah harus dijunjung tinggi baik tujuan maupun cara-caranya.

“Hal ini perlu disadari sedalam-dalamnya sebab kadang membuat kegairahan berdakwah rnembuat orang lupa terhadap tujuan mulia dari dakwah itu sendiri,” tutur Presiden, yang mengharap agar muktamar memberi cukup perhatian pada upaya peningkatan kualitas umat baik selaku muslim maupun warga negara.

Pengangguran

Kepada para peserta muktamar, Presidenjuga menjelaskan bahwa salah satu masalah besar yang masih dihadapi sampai sekarang adalah masalah pengangguran. Keberhasilan dalam masalah ini, katanya merupakan salah satu kunci penting bagi terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Besarnya jumlah pengangguran, katanya bukan hanya menjadi beban masyarakat, tetapi juga merupakan penghambat bangkitnya potensi sumber daya manusia yang merupakan kekuatan penggerak pembangunan. Pengangguran hanya dapat diatasi dengan membuka lapangan ketja yang luas. Tetapi hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu sikap terhadap kerja itu sendiri. Harus dikembangkan, demikian Presiden, sikap bahwa kerja bukan sekadar mempunyai arti ekonomi atau mencari nafkah belaka. Bekerja bagi manusia juga berarti pengungkapan harga diri percaya diri, tanggungjawab dan kemuliaan hidup. “Untuk membangkitkan nilai-nilai luhur dalam kerja MDI dapat berbuat banyak.” ujar Kepala Negara . (vik)

Sumber : KOMPAS ( 12/01/1995)

___________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 463-464.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.