PRESIDEN SOEHARTO : KETERBUKAAN MERUPAKAN SALAH SATU KUNCI
Untuk Mengembangkan Tanggungjawab Nasional
Keterbukaan mempakan salah satu kunci untuk mengembangkan tanggungjawab nasional dan pembangunan bangsa yang demokratis. Demikian dikemukakan oleh Presiden Soeharto, Kamis kemarin, di hadapan peserta rapat kerja khusus Departemen Penerangan di Istana Negara.
"Karena itu tugas penerangan sama sekali tidak hanya memberi tahu saja. Tugas penerangan harus dapat merangsang masyarakat untuk bergairah dalam pembangunan".
Menurut Kepala Negara, haI itu bukan dengan perintah dan paksaan, melainkan dengan ajakan dan kesadaran. Dengan demikian timbullah apa yang dinamakan partisipasi aktif dan kreatif dari masyarakat.
Kepala Negara melanjutkan, melalui penerangan, jiwa dan kemauan masyarakat harus tergetar untuk berbuat dalam mencapai apa yang diinginkan bersama untuk pembangunan bangsa ini. Penerangan yang mampu menumbuhkan kegairahan demikian, jelas bukan penerangan yang membuat rakyat takut dan tertekan hatinya serta was-was menghadapi masa depan.
"Juga bukan penerangan yang menyesatkan, yang membawa rakyat berada dalam alam mimpi yang indah-indah, hidup dalam khayaIan yang bukan-bukan. Dengan kata lain, penerangan Pemerintah harus tetap membangkitkan sikap optimis dengan tetap menyadari optimis yang realistis," kata Presiden.
Tidak Polilik Sendiri
Kepada para juru penerang tersebut, Presiden Soeharto minta untuk memperhatikan bahwa Pemerintah Indonesia itu adalah satu Departemen Penerangan dengan seluruh jajarannya tidak menjalankan politik penerangan sendiri, melainkan melaksanakan politik penerangan Pemerintah.
"Departemen Penerangan dengan seluruh jajarannya harus dapat menjadi juru bicara semua departemen, semua instansi dan juga Pemerintah Daerah. Dengan ini kita melaksanakan penerangan yang terpadu dan tidak terpisah-pisah".
Sebelumnya, Presiden mengingatkan bahwa sebagai juru penerang, pertama-tama harus diyakini apa yang diterangkan itu adalah benar.
"Karena itu, dalam melancarkan penerangan tidak baleh ada keragu-raguan dalam hati dan tidak boleh ada perasaan mendua," kata Kepala Negara.
"Dalam melancarkan penerangan itu saya minta agar semua alat dan sarana penerangan Pemerintah digunakan secepatnya agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya, baik Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia maupun sarana-sarana penerangan Pemerintah lainnya. Ini tidak berarti kita mengabaikan sarana-sarana komunikasi social lainnya yang kini berkembang dalam masyarakat kita".
Presiden Soeharto menekankan agar seluruh jajaran penerangan Pemerintah benar-benar meningkatkan tugasnya. Sungguh penerangan yang berhasil, merupakan salah satu kunci penting bagi terwujudnya stabilitas nasional.
Mengenai penghapusan siaran iklan niaga di televisi, Presiden Soeharto menekankan kembali bahwa hal itu tidak lain agar alat penerangan yang dimiIiki dan dibiayai oleh Pemerintah benar-benar dapat mengabdi kepada masyarakat melalui siaran-siaran yang lebih menggairahkan pembangunan.
"Dalam nada itu, sejalan dengan kematnpuan keuangan negara yang meningkat, makasarana-sarana penerangan yang diperlukan juga makin akan diperbaiki," demikian Presiden Soeharto.
Merasa Khawatir
Menteri Penerangan Ali Murtopo dalam Iaporannya mengatakan, pada rapat-kerja khusus ini benar-benar dirasakan dan diharapkan jangan sampai pembangunan ini terhambat, karena seseorang.
"Maka di antara peserta ada yang merasa khawatir kalau-kalau dalam Pemilihan Umum tahun 1982 mendatang, hasilnya akan lain dari apa yang diinginkan oleh rakyat pada umumnya tentang pembangunan ini," ujar Menteri.
Menurut Ali Murtopo, karena itu terpaksa dilaporkan juga bahwa semua peserta rapat-kerja khusus ini menginginkan untuk diterimanya apa yang dinamakan masyarakat bahwa
"Bapak Soeharto disamping sebagai Bapak Presiden RI yang berdasarkan konstitusi, juga Mandataris dan berdasarkan ketata-negaraan adalah Kepala Negara".
Maka disamping itu ”Bapak dilihat sebagai Bapak Pembangunan". Seluruh peserta rapat-kerja khusus Departemen Penerangan ini kemudian bertepuk tangan.
Menteri Ali Murtopo mengemukakan, dalam menghadapi Pemilu yang akan datang ini, ada kekhawatiran apakah pembangunan nanti bisa terus seperti sekarang ini, kalau yang memimpin bukan Pak Harto.
“Karena itu, perlu disampaikan satu informasi arus balik yang dibawa oleh peserta,” demikian Menteri Ali Murtopo.
Rapat-kerja khusus Departemen Penerangan ini dimulai 8 Maret Ialu dengan peserta 430 orang. Para peserta itu meliputi pejabat-pejabat eselon I dan II, para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Penerangan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Stasiun TVRl dan RRI dan sebagainya.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan mobilitas penerangan serta memberi bekal kepada seluruh jajaran penerangan guna mensukseskan Pemilihan Umum tahun 1982 mendatang. (DTS)
…
Jakarta, Kompas
Sumber: KOMPAS (13/03/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 51-53.