PRESIDEN SOEHARTO: KOPERASI HARUS PERHATIKAN HUKUM EKONOMI YANG RASIONAL

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto mengingatk:an, hukum-hukum ekonomi yang rasional harus mendapat perhatian dari koperasi, justru agar koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi dalam zaman modem. Selain itu Kepala Negara menegaskan, perjalanan 40 tahun koperasi merupakan waktu yang cukup untuk secara berani melakukan mawas diri dan mengadakan introspeksi.

Hal tersebut ditekankan Presiden Soeharto pada peringatan Hari Koperasi ke-40 dan HUT Program Keluarga Berencana Nasional ke-17, di Gedung Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) Jakarta, hari Minggu.

“Kita semua harus secara jujur berani secara jernih melihat kekuatan yang telah dapat kita bangun dan sekaligus juga kelemahan-kelemahan yang masih kita derita. Kita harus secara jelas melihat kemajuan yang kita capai dan bersamaan dengan itu juga melihat kekurangan-kekurangan yang masih ada. Dengan menyadari kelemahan dan kekurangan itu, justru merupakan kekuatan bagi kita untuk maju lebih lanjut, sebab kita dapat menghilangkan kelemahan dan memperbaiki kekurangan kita,”

Harus ditingkatkan Kepala Negara mengingatkan, tahun-tahun yang akan datang merupakan masa yang penting dan menentukan sebab bangsa Indonesia segera masuk pembangunan lima tahunan terakhir, tahap penutup dari pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Tahap tinggal landas akan dilaksanakan dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua nanti.

Dalam perspektif sejarah tersebut, koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional harus benar-benar kuat dan sehat, sehingga memberi kekuatan kepada kerangka landasan yang kukuh, di bidang ekonomi secara keseluruhan.

Presiden menilai, dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai sekarang, koperasi telah mencapai kemajuan yang penting. Namun ia menggaris bawahi bahwa segala daya upaya di tahun-tahun mendatang harus ditingkatkan lagi, agar koperasi benar-benar menjadi gerakan perekonomian rakyat.

Dalam terus membangun koperasi, ditekankan agar masalah pengelolaan keuangan, produksi pemasaran dan hal lainnya menjadi syarat bagi usaha ekonomi harus diperhatikan. Demikian pula koperasi sebagai kekuatan ekonomi harus ikut serta dalam gerakan efisiensi dan produktivitas nasional yang sedang diusahakan bersama.

“Koperasi harus benar-benar menjadi gerakan dari bawah, dari akar-akamya masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan penuh kegairahan dan semangat kemandirian,” tambahnya. Kepala Negara menunjuk pengalaman PKK yang dinilainya sebagai gerakan dari bawah yang tak ternilai harganya.

Keraguan Masyarakat

Dalam temu wicaranya dengan para pengurus koperasi, Kepala Negara menyadari bahwa masyarakat luas lebih meragukan apakah koperasi dapat berkembang baik atau tidak. Masyarakat, seolah-olah koperasi akan menghadapi pasang surut, bahkan selalu menghadapi banyak surutnya dari pada pasangnya.

Presiden Soeharto menilai, keragu-raguan demikian itu memang ada alasannya, karena selama 40 tahun melaksanakan gerakan koperasi, bahkan hal itu merupakan amanat UUD 45, koperasi memang menghadapi pasang surut. Namun Kepala Negara mengingatkan, cita-cita dan petjuangan memang tidak bisa dicapai sekaligus dan sekali­ kali.

Setelah mendengar uraian dan cerita sukses dari beberapa pengurus koperasi, Presiden berharap agar koperasi yang sukses dapat terus berkembang sehingga memperkecil jurnlah koperasi yang sampai kini kurang baik. Hal demikian sekaligus juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang masih meragukan kemampuan koperasi.

Mengenai Program Keluarga Berencana Nasional Kepala Negara menilai telah dicapai hasil yang menggembirakan. ”Namun kita tidak boleh berpuas diri dan lengah,” tambahnya.

Menurut Presiden Soeharto diperlukan keterpaduan kegiatan semua pihak keterpaduan antara kegiatan pemerintah dengan masyarakat dalam usaha mengendalikan dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Presiden juga menyerukan kembali agar keluarga berencana mandiri terus dikembangkan.

Tumbuh Mandiri

Sementara Menteri Koperasi/Kabulog Bustanil Arifin antara lain mengatakan, kekurangan dan kelemahan dalam pengembangan koperasi tidak akan membuat koperasi surut langkah. “Tekad untuk dijadikan prestasi sebagai tradisi akan menentukan masa depan koperasi,” tegasnya.

Ditambahkannya, pasang surutnya perjalanan gerakan koperasi merupakan pengalaman sangat berharga untuk dijadikan guru dan cermin dalam pembinaan dan pengembangan koperasi saat ini maupun masa datang. Sedangkan Ketua Urn urn Dewan Koperasi Indonesia, Prof Sudarsono Hadisaputro dalam laporannya menyadari, koperasi memang mengalarni pasang surut. Tapi semangatnya tidak pemah surut, ujarn ya. Ia berpendapat, dalam Pelita VI nanti pembinaan koperasi perlu diarahkan agar koperasi dapat tumbuh secara mandiri.

Sementara Kepala BKKBN Haryono Suyono menyampaikan perkembangan program KB Nasional, beberapa masalah yang dihadapi serta program-program selanjutnya.

Satya Lencana

Dalam kesempatan itu, Presiden Soeharto juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan kepada 21 putra terbaik atas jasanya yang besar kepada bangsa dan negara Indonesia di bidang koperasi. Mereka adalah Gubernur Jabar R. Moh.Yogie Suardi Memet, Gubernur Maluku Rd. Hasan Slamet, Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta K.G.P.A.A. Paku Alam VIll, Rektor Unpad Yuyun Wirasasmita MSc, Bupati Aceh Tengah M. Djamil A. Bupati Pesisir Selatan Sumbar Ismail Lengah SII. Bupati Padang Pariaman H. Atas Malik, Wali Kota Kodya Bandung Ateng Wahyu di, Bu pati Subang Ir Sukanda Kartasasmita, Bupati Pekalongan H. Djoko Prawoto. BA, Bupati Purworejo Drs Soetarno, Bupati Klaten Suhardjono, Bupati Kediri Asmono, Bu pati Pasuruan Djiliteng Soeyoto, Bupati Mojokerto Drs Koento Soetedjo, Bupati Tabanan Soegianto. Bupati Jembrana Drs Ida Bagus Ardana, Bupati Lombok Timur H Saparwadi, Bupati Bulukumba Drs H. Andi Kube Dauda, Bupati Maros Muhamad Arief Wangsa dan Bupati Gorontalo Martin Lipute SH.

Juga disampaikan penghargaan antara lain kepada tujuh koperasi teladan utama, sebelas KUD teladan, 12 koperasi fungsional teladan, dan 19 koperasi teladan lainnya. Kepala Negara juga meresmikan Gedung Bukopin yang baru. Gedung berlantai 12 itu dibangun dengan biaya Rp 12 milyar di atas tanah 6.766 m2, terletak di Jl. MT Haryono Kav. 50-51, berdampingan dengan Departemen Koperasi.

Seusai peresmian, Presiden dan Ny Tien Soeharto yang didampingi Wapres dan Ny. Karlinah Umar Wirahadikusumah serta para menteri dan undangan lainnya meninjau gedung kebanggaan dan harapan gerakan koperasi itu. (LS)

 

 

Sumber: ANTARA (13/07/1987)

 

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 489-491.