PRESIDEN SOEHARTO MENEGASKAN: KONGLOMERAT JANGAN DITAKUTI[1]
Jakarta, Media Indonesia
Presiden Soeharto menegaskan kernbali bahwa keberadaan konglomerat tidak perlu ditakuti dan dikhawatirkan. “Sebab yang penting keberadaan mereka adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat,”katanya. Menurut Kepala Negara juga tidak benar kalau ada pendapat bahwa perekonornian dikuasai segelintir konglomerat.
”Negara mampu mengendalikan konglomerat melalui kebijakan dengan landasan UUD 45 yang menyebutkan bahwa negara menguasai sumber ekonorni dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,”kata Presiden saat bersilaturahmi dengan Istana Merdeka, Sabtu (21/1).
Tetapi, tutur Kepala Negara, bila negara belum bisa menguasai, dengan sendirinya akan dibiarkan dan diberi kesempatan untuk menguasai, tetapi harus sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat.
“Karena itu dalam menguasai itu tidak berarti menguasai dengan mengurus sendiri tetapi dengan peraturan dan kebijaksanaan,” lanjut Kepala Negara.
Presiden memberi contoh konglomerat bidang teksti yang membuat kebutuhan sandang masyarakat tercukupi dengan harga terjangkau.
“Jika tidak ada industri tekstil, kita harus impor dan devisa berkurang, harga juga mahal. Dengan begitu rakyat akan tetap wuda (telanjang),” katanya.
Selain itu, ungkap Kepala Negara, karena industri yang dimiliki konglomerat itu berada di sini maka dengan sendirinya bisa menampung tenaga kerja. Dan bila memang berhasil, “sesuai dengan UU maka mereka membayar pajak kepada negara untuk membiayai pembangunan.” Dalam kesempatan itu lebih lanjut Presiden menegaskan tidak perlu khawatir seandainya para konglomerat lari ke luar negeri.
“Kalau mereka lari, biarkan saja, karena industrinya tetap di situ dan tidak dibawa. Kalau mati, ya biarkan mati. Industrinya juga tak akan dibawa ke akhirat,” ujar Kepala Negara.
Jadi, menurut Presiden, jelas bahwa pemerintah bisa mengatur keberadaan konglomerat untuk sebesar-besamya kemakmuran bagi rakyat. Karena itu tidak perlu khawatir. Presiden juga menyoroti peran konglomerat dalam pertumbuhan ekononli. Adanya pertumbuhan, menurut Kepala Negara, mutlak perlu dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir-batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kepala Negara menegaskan kembali bahwa konglomerat tidak akan menguasai ekonomi negara. Negara dengan berbagai peraturan dan kebijakannya mampu mengendalikan mereka. Menurut Presiden, salah satu kebijakan itu adalah pengembangan pasar modal dan pemberian saham kepada koperasi.
Go Public
Kepala Negara menjelaskan, mengenal kepenlilikan, pemerintah sudah membuat peraturan bahwa semua perusahaan harus go public. Sehingga rakyat bisa turut menliliki saham.
“Dan agar tidak hanya perorangan yang mampu membeli saham lewat pasar modal maka koperasi juga harus turut membeli. Kalau koperasi membeli berarti dimiliki orang banyak, dengan demikian tidak perlu khawatir modal saham akan dimiliki terus oleh mereka.”
Dalam kaitan itu, Presiden meminta agar para dalang bisa memberi gambaran tentang konglomerat ini.
“Karena di mana pun kita membutuhkan konglomerat, asal semua bisa diatur untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat dan buktinya ada,” katanya.
Presiden dengan tersenyum juga mengatakan mengingat pentingnya fungsi sosial para dalang maka para dalang perlu pula ditatar sebagai Manggala. Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pancasila ini, Kepala Negara menegaskan bahwa kunci P-4 adalah pengendalian diri. “Dan untuk mampu mengendalikan diri, maka manusia harus mengerti jatidirinya sendiri. Tahu Pancasila saja tidak cukup. Tetapi juga harus disertai perilaku,” tambahnya. “Kita harus tahu jatidiri kita sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat, dan jatidiri sebagai WNI,”tandas Kepala Negara.
Sumber: MEDIA INDONESIA (23/01/ 1995)
_____________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 36-338.