PRESIDEN SOEHARTO: PEMBANGUNAN ADALAH PROSES PERJALANAN BANGSA YANG TIDAK AKAN MENGENAL HENTI[1]

 

Bukittinggi, Kompas

Pembangunan adalah proses perjalanan bangsa yang tidak akan mengenal henti. Tujuan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, yang selalu bertambah besar tuntutannya. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali menyukseskan pembangunan itu. Satu-satunya jawaban untuk itu adalah, kerja keras dan kerja sama antara semua lapisan, golongan, dan kalangan bangsa kita.

Presiden Soeharto mengemukakan hal itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief pada upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Daerah Tk II Kotamadya Bukittinggi di Bukit Tinggi, hari Jumat (7/10).

Kotamadya Bukittinggi memperoleh Tanda Kehormatan itu karena dinilai paling berhasil dalam melaksanakan pembangunan selama Repelita V di Sumatera Barat dibanding 13 daerah Tk. II lainnya. Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha tersebut diserahkan Menaker kepada Walikotamadya Bukittinggi, Kol Inf Armedi Agus disaksikan Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin, ninik mamak dan pemuka masyarakat setempat lengkap dengan pakaian adatnya.

Menurut Presiden, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang dapat membangun dalam waktu singkat. Pembangunan adalah tugas nasional yang meminta ketabahan dan menuntut kerja keras dari semua pihak. Negara-negara maju mencapai kemakmuran seperti yang mereka nikmati sekarang ini setelah bekerja keras berpuluh­ puluh tahun, sambung menyambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetap Bidang Ekonomi

“Sekarang struktur ekonomi Indonesia lebih kuat dan daya tahan ekonomi kita lebih handal. Kita mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk mempercepat laju perekonomian kita di tahun-tahun yang akan kita manfaatkan sebaik-baiknya,” kata Presiden.

Ditegaskan Presiden, pusat medan juang pembangunan selanjutnya tetap di bidang ekonomi. Namun bangsa Indonesia sadar bahwa bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja yang diinginkan, tapi agar pertumbuhan ekonomi itu mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Untuk itu, semua segi kehidupan harus dibangun dan semua masyarakat harus membangun daerahnya.

“Kita percaya kepada kemampuan kita sebagai bangsa. Sekali kemampuan itu dapat kita bangkitkan, maka akan terus bergulir bertambah besar. Membangkitkan kemampuan yang ada di masyarakat itu pula yang menjadi tujuan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Intinya adalah membangkitkan prakarsa dan kreativitas yang seluas-luasnya dari masyarakat,” tegas Kepala Negara.

Menurut Presiden, mungkin saja ada daerah yang kemajuannya kurang jika dibandingkan dengan daerah lain. Ini merupakan tantangan yang harus dijawab bersama-sama. Tapi yang jelas tidak ada satu daerah pun yang terlantar. “Kita berusaha sekuat tenaga agar semua daerah bergerak maju, sesuai dengan kemampuan yang ada,” ujar Presiden.

Pengusaha Asal Sumbar

Sementara itu dalam penjelasannya kepada wartawan, Menaker mengatakan bahwa pihaknya akan membantu mempercepat pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Sumatera Barat akan dijadikan percontohan dan pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Bappenas sebagai penanggungjawab program Inpres Desa Tertinggal.

Langkah yang akan ditempuh, menurut Latief adalah mengundang para pengusaha untuk membantu langsung setiap desa. “Kami memperkirakan ada sekitar 1.400 pengusaha asal Minang yang akan terlibat dalam proyek ini. Setiap dua pengusaha l diharapkan membantu satu desa tertinggal yang di Sumbar menurut data ada 700 buah. Dengan bantuan dana sekitar Rp 20 juta , ditambah dana IDT sebesar Rp 20 juta untuk setiap desa, maka ini akan bisa makin mempercepat program pengentasan kerniskinan,” tegas Latief.

Selain itu, ia meminta Pemda untuk melakukan studi bersama perguruan tinggi mengenai pola komoditi danjasa yang menjadi kekuatan Sumbar dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Beberapa bidang yang selama ini dikenal sebagai kekuatan Sumbar di antaranya industri perhiasan, tenun, dan persulaman.

Depnaker sendiri, menurut Latief, kelak akan membantu mengirirnkan tenaga teknis guna meningkatkan mutu komoditi danjasa yang akan dikembangkan tersebut. Selain itu Depnaker akan memberikan program pelatihan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) yang sudah terbukti berhasil di Bali.

“Saya yakin jika program inibisa beijalan baik, maka dalam tiga atau empat tahun daerah-daerah tertinggal di Sumbar akan bisa terangkat, ” ujar Latief yang juga menjelaskan hal itu kepada pejabat Pemda Sumbar serta kader Golkar yang hadir. (nth/tom)

Sumber : KOMPAS (0 8/10/1994)

________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 111-112.