PRESIDEN SOEHARTO : PENANGGULANGAN KEMISKINAN AGAR SESUAI KONDISI DAERAH[1]
Jakarta, Kompas
Kebijaksanaan dan strategi penanggulangan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Langkah itu jangan sampai menciptakan ketergantungan, sebab jika hal itu terjadi, maka hanya akan melestarikan kemiskinan itu sendiri. Presiden Soeharto mengungkapkan tersebut didepan para Gubernur/KDH Tingkat I di Bina Graha Jakarta, (Kamis, 10/6).
Para gubernur berada diJakarta untuk mengikuti rapat kerja yang berakhir kemarin. Hadir dalam pertemuan di Istana Negara, Mendagri Yogie SM, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Subiakto Tjakrawerdaya, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM Sanyoto Sastrowardoyo; dan Menteri Negara Agrari/Kepala BPN Soni Harsono.
Menurut Kepala Negara, penyesuaian dengan kondisi khas daerah masing masing itu perlu sebab setiap daerah mempunyai potensi dan masalahnya sendiri. Sebab itu, bisa saja dikembangkan kebijaksanaan dan strategi sama daerah yang berbeda-beda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu mengurangi sebanyak-banyaknya jumlah mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Ketergantungan
Pengalaman selama ini, lanjut Kepala Negara, menunjukkan kekuatan dasar yang mampu mendobrak kemiskinan adalah kekuatan tekad dan kesungguhan bemsaha dari masyarakat sendiri. Sebab itu pula, bantuan dan kemudahan apapun yang disediakan untuk masyarakat yang masih miskin harus ditunjukan untuk memperkuat tekad dan kesungguhan daya upaya mereka, untuk memberi peluang dan kesempatan bagi mereka agar secara swakarsa dan swadaya dapat maju dengan kekuatannya sendiri menuju taraf hidup yang lebih baik.
“Upaya-upaya penanggulanangan kemiskinan tidak boleh berakibat ketergantungan. Sebab, hakikat penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat yang miskin untuk menerobos lingkaran tak berujung pangkal yang membelit mereka dalam kemiskinan tersebut,” dem ikian Presiden.
Mengatasi kemiskinan, ujar Kepala Negara, mempakan salah satu dari berbagai tantangan di masa datang yang harus mendapat perhatian yang sebanyak-banyaknya dari semua pihak masyarakat. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin terwujud, tutur Presiden jika masalah kemiskinan ini belurn teratasi secara mendasar.
Sebab itu, Presiden menganggap tepat tema raker ini, yang antara lain menekankan upaya-upaya mendasar mengatasi kemiskinan ini melalui peningkatan pembangunan daerah.
“Kita percaya, dengan pengerahan segala perhatian dan kekuatan yang ada pada kita, masalah kemiskinan ini pasti akan dapat kita atasi. Keberhasilan pembangunan kita selama ini, banyaknya prasarana dan sarana ekonomi yang menyebar ke semua daerah, pengalaman bersama kita dalam pembangunan, akan merupakan modal yang besar artinya bagi perjuangan kita untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini,”kata Kepala Negara.
Kepada para gubernur itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya masalah manajemen pemerintahan, yang antara lain mencakup soal koordinasi pemerintahan dan pembangunan.
Itulah sebabnya, ujarnya, mengapa dalam mengumumkan pembentukan Kabinet Pembangunan VI pihaknya menyatakan bahwa penggunaan teknik manajemen modem perlu mendapat perhatian.
Manajemen modem, tutur Presiden, bukan saja lebih efektif dan efisien, tetapi juga lebih dernokratis dan terbuka. Manajemen modem lebih rasional dan lebih kenyal, juga bersifat terdesentralisasi. “Dan yang sangat penting adalah bahwa manajemen pemerintah yang modern itu membuka peluang kepada prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat,”demikian Kepala Negara. (vik).
Sumber :KOMPAS (11/06/1993)
_________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 892-894.