Presiden Soeharto:

PENTING PERAN-SERTA MASYARAKAT INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN [1]

 

Jakarta, Business News

Pada era industrialisasi dewasa ini, Presiden Soeharto memandang penting peran­ meningkatnya kualitas pendiclikan masyarakat inilah basis sosial perkembangan industri di masa depan dapat makin mendorong kemajuan. Presiden memaparkan hal di atas pada Konperensi Tingkat Menteri Sembilan Negara Berkembang Berpenduduk Besar dan Hari Aksara Internasional ke-30 di Istana Negara Kamis kemarin. Dia mengajak segenap pengusaha dan kalangan industriawan Indonesia guna memperluas tanggungjawab sosialnya di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia untuk mendukung pembangtman nasional.

Sejak mulai membangun, tidak henti-hentinya mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah berakar lama jauh sebelum kemerdekaan yang direbut 50 tahun yang lalu. Hingga kini banyak sekali lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi. Sebagian di antaranya, menurut Soeharto, mempunyai mutu pendidikan yang cukup tinggi dan dihormati masyarakat.

Kita berharap mudah-mudahan konferensi ini dapat dilaksanakan secara berkala sekali setiap dua tahun. Dengan demikian, kita dapat menilai hal-hal yang sudah dikerjakan oleh negara kita masing-masing untuk kurun waktu dua tahun dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua, memberantas buta huruf, melaksanakan pendidikan berkelanjutan dan hal-hallain yang kita rencanakan untuk kita laksanakan menjelang  abad ke-21.

Dengan berhasilnya pertemuan ini, maka kita akan dapat meletakkan dasar-dasar perencanaan, pemantauan dan penilaian pendidikan untuk semua tidak saja bagi kepentingan negara kita masing-masing, tetapi juga untuk kepentingan seluruh umat manusia di dunia ini. Kita ingin berbagi pengalaman dengan negara-negara lain yang tengah melaksanakan berbagai program pendidikan untuk semua. Hal ini mudah­ mudahan akan mempakan sumbangan bagi pembangunan bangsa-bangsa.

Dua Segi Penting

Konferensi Tingkat Menteri ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan para ahli. Pertemuan itu akan membahas dua segi penting dari pendidikan untuk semua. Pertarna, pendekatan yang inovatif dan non tradisional sertaperluasan kesempatan pendidikan; dan Kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Kedua segi itu memang mutlak kita perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam pelaksanaan pendidikan untuk semua.

Pengalaman pembangunan negara-negara maju membuktikan bahwa tingkat kemajuan yang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas seluruh masyarakatnya. Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang baru saja dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Sasaran ini baru dapat kami tetapkan setelah karni berhasil mencapai sasaran Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yaitu keseimbangan antara sektor pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Pendidikan Untuk Semua

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu peranan pendidikan sangat menentukan. Karena itulah, bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, kami dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan tekad dunia melaksanakan “pendidikan untuk semua,” sebagaimana yang dicetuskan dalam Deklarasi Dunia di Jomtien tahun 1990 dan Deklarasi Delhi tahun 1993 tentang Pendidikan Untuk Semua.

Kami juga bertekad untuk menuntaskan pemberantasan buta huruf di kalangan penduduk usia 10hingga 44 tahun .Tugas penting ini harus kami beri perhatian secara khusus, karena dua tahun yang lalu, penduduk kami yang buta huruf masih betjumlah sekitar 6juta orang. Kami juga menginginkan agar pada akhir REPELITA VI, yang saat ini sedang kami laksanakan, tidak ada lagi anak usia sekolah 7-12 tahun yang tidak mengikuti Sekolah Dasar. Bahkan, kami harapkan dalam 10 – 15 tahun yang akan datang pendidikan minimal warga negara Indonesia adalah 9 tahun, yakni 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Masyarakat dunia turut memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pemberantasan buta huruf di Indonesia. Kami merasa bersyukur bahwa pada tahun 1993 yang lalu Indonesia mendapat penghargaan Medali Avicenna dari UNESCO. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa tantangan yang kami hadapi masih banyak dan tidak mudah. Karena itulah, kami terus berusaha meningkatkan berbagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dapat memmjang pembangunan nasional di masa depan. Dari waktu ke waktu kami terus berusaha membangkitkan kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya pendidikan, ujar Soeharto.

Tatkala memperingati Hari Aksara Internasional ke-28, dua tahun yang lalu, karni telah mencanangkan Gerakan Nasional untuk memberantas tiga buta; yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar. Pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994 dicanangkan dimulainya pelaksanaan Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahtm, sebagai kelanjutan dari Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun yang dicanangkan sepuluh tahun sebelumnya. Semua ini kami lakukan untuk mendorong agar seluruh lapisan masyarakat makin memahami pentingnya pendidikan. Untuk menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks, kami terus berupaya mengembangkan masyarakat sebagai masyarakat belajar dan menjadikan belajar sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia tanggal 2 Mei 1995 yang lalu, karni telah menetapkan bulan Mei sebagai Bulan Buku Nasional dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya buku. Selanjutnya, pada peringatan Hari Aksara Internasional ke-30 dan pembukaan Konperensi Tingkat Menteri Sembilan Negara Berkembang Berpenduduk Besar sekarang ini kami canangkan pula bulan September sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan. Bulan Mei dan September setiap tahun akan kami jadikan momentum penting untuk meningkatkan kegemaran dan budaya membaca bagi masyarakat serta kebisaan berkunjung ke perpustakaan dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang gemar membaca dan giat belajar.

Dalam keseluruhan gerakan peningkatan pendidikan tadi, maka besar sekali peranan kaum wan ita yang terorganisasi melalui PKK di pelosok-pelosok pedesaan kami. Lebih-lebih, karena sekitar 60% dari mereka yang buta huruf adalah kaum wanita. Kami menyadari benar pentingnya peranan para ibu dan kaum wanita pada umumnya dalam pembangunan pendidikan.

Karena Faktor Ekonomi

Seringkali, karena faktor ekonomi, banyak orang tua tidak memberi kesempatan kepada anak-anaknya meneruskan pendidikan setelah menamatkan Sekolah Dasar. Melalui wadah PKK, kami mengharapkan kawn ibu dan kaum wanita pada wnumnya dapat turut mendorong para orang tua, agar anak-anak mereka dapat menamatkan sekolah sekurang-kurangnya sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Jasa PKK dalam memberantas buta hurufini telah pula memperoleh penghargaan dari UNESCO dengan diserahkan Noma Literacy Prize oleh Direktur Jenderal UNESCO di Beijing baru-baru ini. Peranan pemerintah di dalam menyukseskan pelaksanaan program pendidikan untuk semua memang perlu. Tetapi, pelaksanaannya di lapangan untuk sebagian ditentukan oleh kesadaran setiap anggota masyarakat. Pelaksanaan pendidikan untuk semua itu merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh para pendiri negara kami dalam Undang­-Undang Dasar.

Sumber: BUSINESS NEWS ( 14/09/1995)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 578-581.