PRESIDEN SOEHARTO PUTUSKAN TINGGAL DI RUMAH PRIBADI
Mensesneg
Presiden Soeharto sejak diangkat menjadi Presiden Rl tahun 1968 telah bertekad atau memutuskan untuk tetap tinggal di rumah pribadi, di lingkungan komplek masyarakat, sehingga bisa lebih dekat dengan rakyat. Tetapi ini tidak mengurangi kedudukan lstana Negara itu sendiri, dan dalam waktu-waktu tertentu Presiden menginap di sana, misalnya tiap malam tanggal 17 Agustus, menjelang peringatan detikdetik Proklamasi, dan dalam beberapa kesempatan lain, kalau ada tamu negara.
"Saya pribadi senang kalau Presiden berkenan tinggal di Istana Negara karena memang disediakan sebagai tempat tinggal Kepala Negara. Tetapi Presiden memutuskan tetap tinggal di rumah pribadi agar dekat dengan rakyat, dan itu adalah hak Presiden," demikian kata Menteri Sekretaris Negara Sudharmono SH, menjawab pertanyaan seorang anggota Komisi II DPR mengapa Presiden tidak tinggal di Istana negara, dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi tsb. Darusamin, hari Selasa.
Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan anggota masyarakat juga bisa memanfaatkan istana negara, seperti Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Gedung Negara di Yogyakarta, serta gedung peristirahatan Tampaksiring di Bali, Sudharmono mengatakan kemungkinan untuk itu memang ada.
Sebagai contoh, Gedung Negara di Yogyakarta sering dipergunakan untuk pertemuan. Namun tidak untuk penginapan. "Tapi dimungkinkan pejabat atau anggota DPR yang sedang mengadakan kunjungan dinas, kemudian kehabisan hotel, lalu menginap di istana atau gedung negara," kata Sudharmono yang disambut ketawa oleh para anggota Dewan.
Peristirahatan Batu Tulis
Dalam kesempatan itu Komisi II DPR juga menan yakan status tanah peristirahatan Batu Tulis. Dalam kaitan ini Sudharmono mengatakan, status tanah peristirahatan Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, kini sedang dalam penyelesaian.
Berdasarkan surat yang ada, status tanah tsb atas nama almarhum Bung Karno. Tetapi pembangunan gedung di atas tanah itu dengan anggaran negara.
Menyinggung masalah karyawan di lingkungan Istana Negara dan peristirahatan negara, Mensesneg mengatakan, pada umumnya mereka yang bekerja di lingkungan istana dan peristirahatan negara adalah pegawai negeri, kini jumlahnya 829 orang, dengan persyaratan pegawai negeri biasa.
Berbicara masalah program pembangunan di lingkungan Sekretariat Negara, Sudharmono menyatakan, untuk tahun anggaran 1981/1982 dan 1982/1983 disediakan anggaran sebesar Rp 57.600 juta untuk 6 proyek pembangunan.
Di antaranya untuk pembangunan Mesjid Istiqlal Jakarta sebesar Rp 18 miliar, serta untuk pembangunan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta sebesar Rp 250 juta.
Arsip Nasional
Dalam pada itu Kepala Arsip Nasional Dra. Soemartini, yang mendampingi Mensesneg, atas pertanyaan mengatakan, pengembangan kearsipan di daerah pada umumnya sangat tergantung pada sikap tanggap perangkat di daerah yang bersangkutan. Sebab, arsip di daerah menjadi wewenang serta tanggung jawab perangkat di wilayah tsb.
Beberapa daerah memang sudah ada yang mengembangkan sampai ke kabupaten, kecamatan, dan desa. Namun ada pula daerah yang belum mengembangkannya sejauh itu.
Menanggapi keluhan seorang anggota Komisi tentang tidak adanya lagi berkas beberapa RUU, antara lain RUU tentang penyederhanaan kepartaian dan keormasan Soemaitini menyatakan keprihatinannya dan bersedia membantu mencari arsip yang hilang itu.
Dalam pada itu Ketua LAN (Lembaga Administrasi Negara) Dr. P Siagian, menjelaskan sekitar manfaat Sespa (Sekolah Staf Pimpinan Administrasi) dan apa yang dilakukan LAN terhadap alumni Sespa tsb.
Sejauh ini LAN sudah menyelenggarakan 4 pendidikan Sespa antar departemen sebanyak 20 angkatan dengan jumlah alumni sebanyak 639 orang. (RA)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber: SUARA KARYA (30/06/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 737-738.