PRESIDEN SOEHARTO: SEKOLAH HARUS JADI PUSAT KEBUDAYAAN[1]
Jakarta, Suara Karya
PRESIDEN SOEHARTO menegaskan, sekolah hendaknya menjadi pusat pusat kebudayaan.Yakni pusat nilai-nilai pembinaan tunas bangsa, generasi yang akan membawa keharuman, kejayaan, kemajuan dan kesejahteraan.
Karena itu, kata Presiden, dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui sistem pendidikan nasional, sekolah perlu dibina menjadi satu lingkungan pendidikan yang menyeluruh. Kepala Negara mengungkapkan hal ini saat membuka Temu Karya Pendidikan dan Munas III Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) di Istana Negara. kemarin. Menurut Presiden, makin deras laju perubahan masyarakat mengharuskan kita meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia, jika tidak ingin mengalami kegagalan dalam pembangunan. Sebab itu, tandas Kepala Negara, pendidikan harus berhasil menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila kepada anak-anak, karena Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. “Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang jauh berakar dalam sejarah yang tumbuh dari sejarah kebudayaan bangsa yang tua”.
Selanjutnya Presiden mengemukakan dalam dunia yang terus bergerak menyatu saat ini, kepribadian bangsa bertambah penting, karena bila bangsa Indonesia sampai kehilangan kepribadiannya sendiri maka tidak mustahil kelak anak-anak akan hidup dalam masyarakat yang asing bagi diri mereka sendiri. Untuk itu, Kepala Negara meminta agar para sarjana pendidikan Indonesia terus berupaya mengembangkan sistern pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila.
Menurut Presiden, ada beberapa alasan mengapa pemerintah menumpahkan perhatian kepada upaya meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia dalam era tinggallandas.
Karena, dalam era tinggallandas harus didukung kekuatan, prakarsa dan dinamika masyarakat sendiri. “Hal ini hanya bisa terwujud jika kita berhasil meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan sehingga mampu mengangkat dirinya sendiri”.
Selain itu, dengan meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat, berarti pemerintah tidak hanya memberi perhatian kepada pembangunan kebendaan saja tetapi juga pembangunan manusia yang serba dimensi.
Dampak Sosial
Menurut Presiden, pengalaman bangsa lain yang telah maju menunjukkan pembangunan kebendaan saja tidaklah memadai. “Pembangunan seperti itu belum tentu menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Bahkan, tidak jarang membawa dampak sosial yang merendahkan kemanusiaan,” ungkap Presiden. Sekarang, ujar Kepala Negara, dapat disaksikan berkembangnya gejala-gejala di negara industri maju yang mengkhawatirkan mereka sendiri akibat pembangunan yang selalu menekankan pada kemajuan materi.
“Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat menjadi rapuh, kesetiakawanan sosial merosot, lembaga dan pranata yang mengatur kehidupan bersama seperti perkawinan makin ditinggalkan,” jelas Presiden.
Akibatnya, kata Kepala Negara, manusia terasa banyak yang kehilangan pegangan hidup dan perkembangan seperti itu tentu tidak diinginkan terjadi di Indo nesia dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila.
Menyinggung masalah pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun. Presiden menyambut ISPI membahas dalam Munasnya. Masalah ini, jelas Kepala Negara, merupakan masalah besar yang sangat mendasar bagi kehidupan pembangunan. Melalui pelaksanaan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata, tutur Kepala Negara, kita akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga bangsa akan terhindar dari kerniskinan dan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab itu, tegas Presiden, pelaksanaan pendidikan dasar harus dikelola secara sungguh-sungguh dan peserta Munas harus dapat merumuskan sistem pengelolaan secara konsepsional dan benar-benar bisa dilaksanakan.IRid)
Sumber : MEDIA INDONESIA( 16/06/1994)
________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 621-623.