PRESIDEN SOEHARTO: SYARAT LINGKUNGAN DALAM

PERDAGANGAN INTERNASIONAL HARUS KEPUTUSAN BERSAMA[1]

 

Jakarta, Kompas

SEBAGAI BANGSA yang ingin melestarikan lingkungan hidup, Indonesia mendukung dijadikannya masalah lingkungan dalam persyaratan perdagangan mternasional, seperti ekolabel. Namun Presiden Soeharto mengingatkan agar persyaratan tadi diterapkan setelah dicapai kesepakatan bersama. Presiden Soeharto hari Senin (6/6) di Istana Negara Jakarta menegaskan hal itu pada acara penyerahan sejumlah penghargaan berkaitan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Penghargaan itu adalah Adipura untuk kota terbersih dan Kalpataru untuk para tokoh perintis, pengabdi dan penyelamat lingkungan. Dalam upacara yang dihadiri Ny Tien Soeharto, Wapres dan Ny Try Sutrisno serta sejumlah menteri itu, Kepala Negara juga menganugerahkan penghargaan kepada penyusun terbaik Laporan Neraca Kualitas Lingkungan Daerah (LKLD), yaitu Jawa Burat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

“Jangan merupakan keputusan sepihak, yang tidak mengindahkan kemampuan negara -negara yang sedang membangun untuk dapat memenuhinya. Apalagi, jangan hanya menjadi dalih untuk menghalangi kemajuan negara-negara yang sedang membangun,”tutur Kepala Negara.

Presiden Soeharto mengemukakan bahwa tantangan pembangunan yang dihadapi dalam PJP II akan bertambah berat karena kualitas hidup masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang semakin meningkat, misalnya meningkatkan tuntutan terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini antara lain tercermin pada peningkatan persyaratan lingkungan dalam proses produksi komoditi yang dikonsumsi masyarakat secara global. Ditambahkan, untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran internasional. Indonesia bertekad mempertinggi efisiensi nasional, terutama efisiensi dalam penggunaan sumber daya nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Hal itu menyangkut cara penggunaan sumber daya dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, menurut Presiden, efisiensi nasional pada hakikatnya juga berarti efisiensi lingkungan dalam arti luas.

Adipura Kencana

Dalam acara jumpa pers di Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menneg LH Sarwono Kusumaatmadja membantah terjadi inflasi dalam penilaian penerima penghargaanAdipura. “Ada yang skeptis menilai, ada inflasi dalam penilaian penerima Adipura Tidak benar. Kota yang menerimaAdipura Kencana saja bisa lepas,” kata Sarwono.

Memang Sarwono mengakui yang mencolok adalah titik stabilnya prestasi yang ada hubungannya dengan pergantian kepala daerah atau berkaitan dengan kepala daerah yang baru. “Para wali kota harus pikirkan bagaimana supaya prestasi bisa tetap terpelihara, ” ujarnya. Sarwono mengharapkan akan ada perhatian khusus atau penghargaan pada petugas yang berjasa dalam kebersihan kota. Sarwono melihat penyebab tidak stabilnya prestasi mungkin persoalan partisipasi masyarakat, karena, “Masyarakat punya sistem kelembagaan dan siklus tersendiri yang tidak berhubungan dengan kelembagaan pemerintah” .

Kriteria penilaian penerima Adipura pada tahun mendatang akan diperberat. Bobot penilaian akan ditingkatkan dan akan ada penilaian khusus inovasi-inovasi khas setempat. Dan, ada rencana mengadakan penghargaan kota terbersih tingkat ASEAN. “Dengan syarat Singapura tidak boleh ikut. Kalau harus bersaing dengan Kuala Lumpur atau Bangkok boleh,”katanya.

Para pemenang Adipura Kencana (pemenang Adipura empat kali berturut-turut) ada delapan kola, yaitu Padang, Manado, Magelang, Jambi, Temanggung, Wonosobo, Bukit-tinggi dan Magetan. Penghargaan Adipura untuk kategori Kota Metropolitan direbut oleh kota Semarang, Jakarta Pusat dan Surabaya. Adipura untuk kategori Kota Besar dimenangkan Malang, Surakarta dan Bandar Lampung. PeraihAdipura untuk kategori Kota Sedang adalah Tegal, Cirebon, Purwokerto, Blitar, Sukabumi, Cianjur, Balikpapan, Batu, Cialacap, Mojokerto, Banyuwangi, Yogyakarta, Denpasar, Tulungagung, Tebing Tinggi, Ambon, Tasikmalaya, Banjarmasin, Jombang, Sidoarjo, Madiun, Pemalang, Mataram, Jember, Probolinggo, Gresik, Pematang Siantar, Metro, Klaten dan Cimahi.

Dalam kategori Kota Kecil, yang mendapatAd ipura adalah Bangli, Situbondo, Blora, Padang Panjang, Tabanan, Bojonegoro, Solok, Karanganyar, Sragen,Boyolali, Pariam an , Wlingi, Tuban, Bangil , Lu majang, Purworejo, Wonogiri, Kudus, Muaraenim, Wonogiri, Bantul, Gianyar, Kuta, Mojosari, Sumedang, Kuningan, Ungaran Negara, Purbalingga, Payakumbuh, Batusangkar, Painan, Sleman, Kendal, Bondowoso, Padang Sidempuan, Banjamegara, Purwodadi, FakFak, Bengkalis dan Tanjung. Di samping penghargaan Adipura Kencana dan Adipura, adaju ga penghargaan untuk kota-kota yang kualitas kebersihannya meningkat. Penghargaan itu berupa sertifikat Menteri Dalam Negeri.

Kalpataru

Mengenai penghargaan Kalpataru Sarwono berkomentar, Mereka yang menerima Kalpataru adalah warga negara biasa, pegawai negeri rendahan karena berbuat hal-hal di luar panggilan tugasnya atau mengorbankan sesuatu.”

Sarwono mengungkapkan banyak pencalonan tidak cocok, seperti menteri dan pengusaha besar dicalonkan. “Tetap yang diberikan penghargaan Kalpataru adalah dari rakyat banyak, dari akar-akar masyarakat, “ujarnya. Kalpataru diberikan sejak tahun 1980 untuk mereka yang berjasa bagi lingkungan dan telah bekerja beyond the call of duty.

Kalpataru Perintis Lingkungan untuk tahun ini diberikan kepada Bahuddin bin Haji Pabitte (80) dari Desa Sausu Peore, Perigi, Bonggala, Sulteng Ny.Jevelin Milca SH dari Desa Aertembagai, Bitung Tengah, Bitung, Sulut,dan Muslim Lubis dari Desa Sepakat Mudik, Perwakilan Sungal Bremas, Pasaman, Sumbar.

Pemenang Kalpataru Pengabdi Lingkungan adalah Sukijo (42), petugas lapangan pengawas Waduk Serbaguna Wonogiri , Jateng dan Mayar dari Desa Sarongan Pantai Sukarhade Pesanggrahan, Banyuwangi, Jatim.

Sedangkan satu-satunya yang memperoleh Kalpataru Penyelamat Lingkungan adalah Kelompok Tani Pesantren Al-Amin dari Desa Toba, Perwakilan Udik Jabung, Lampung Tengah, Lampung Ketua Kelompok Tani ini adalah Kiai Anwar yang hanya berpendidikan kelas 3 SD tahun 1953, yang kemudian memasuki pendidikan pesantren selama 15tahun. (vik/sur)

Sumber: KOMPAS ( 07/06/1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 743-745.