PRESIDEN TEGASKAN EKONOMI NEGARA TIDAK AKANDIKUASAI PARA KONGLOMERAT[1]
Tapos, Kompas
Kekhawatiran berbagai pihak bahwa ekonomi negara akan dikuasai oleh para konglomerat sama sekali tidak berdasar, sebab pemerintah memang telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga situasi dan kondisi seperti yang dikhawatirkan tersebut tidak mungkin tetjadi. Demikian ditegaskan Presiden Soeharto di Peternakan Tri-S Tapos, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/6) pagi.
“Ada dasar untuk mengaturnya, dan saya katakan kepada mereka pada waktu itu (ketika menerima 31 konglomerat di Tapos tanggal 4 Maret 1990 soal saham koperasi di perusahaan -Red), Saudara-saudara sebenarnya titik tolaknya kan sama. Dulu nggak punya apa-apa. Sekarang ada kesempatan, kita berikan. Saudara bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya supaya berkembang. Tanpa ada kesempatan, tidak akan bisa begitu,” ujar Kepala Negara dalam temu wicara dengan pimpinan Inkud, Puskud dari 27 propinsi ,dan pimpinan lima KUD terbaik. Pernyataan Presiden itu merupakan pengembanganjawaban atas pertanyaan HM Djamil Alba, Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta. Djamil mempertanyakan pelaksanaan imbauan Kepala Negara agar BUMN menyisihkan 1- 5persen keuntungannya untuk pengembangan koperasi dan pengusaha kecil. Hal yang ingin disampaikan Presiden menyangkut aspek pemerataan dan keadilan.
Karena ada kesempatan yang diberikan itu maka menurut Presiden, para konglomerat jangan sampai mengklaim keberhasilan itu seolah-olah sepenuhnya berdasarkan usaha sendiri.
Tanpa secara tegas menyebut kelompok tertentu, Kepala Negara kemudian melanjutkan, kehadiran mereka sekarang diperlukan sebagai salah satu potensi untuk membangun. Bagairnanapun, kata Presiden, mereka diberi kesempatan karena mereka harus menjadi aset nasional.
BUMN Disadarkan
Didampingi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Subiakto Tjakrawerdaya, Presiden menjelaskan, dalam kebijaksanaan pemerintah untuk membina pengusaha kecil dan koperasi, memang termasuk imbauan agar BUMN menyisihkan keuntungan 15 persen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menciptakan pemerataan.
“Saya memang katakan, hendaknya timbul kesadaran dari Saudara-saudara. Tapi kalau tidak sadar, ya kita sadarkan,” kata Presiden disambut tepuk tangan hadirin. Menurut Presiden, BUMN adalah milik rakyat sehingga dengan menyisihkan 15 persen keuntungan untuk pengusaha kecil,maka BUMN membantu rakyat sekaligus membangun rasa memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat.
Sistem bapak-anak angkat, katanya, bisa dilakukan atas dasar keterkaitan dengan jenis industrinya atau karena lingkungan . Artinya, tidak selalu harus terkait. BUMN juga harus membina masyarakat sekitarnya.
“Kalau saham BUMN itu bagus kalau dijual kepada pengusaha kecil atau koperasi. Mengapa? Karena ada pemikiran, dalam pembangunan ini seolah-olah pembangunan ini hanya menguntungkan yang besar-besar saja,” kata Presiden.
Strategi Pemerintah
Kepala Negara menegaskan bahwa kehadiran pengusaha besar tidak bisa dihindarkan karena ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membangun ekonomi nasional.
“Kalau kita hanya mengandalkan potensi rakyat, jelas lemah dari segi apa pun, apa itu modal, skill, maupun teknologi. Untuk membangun yang kecil saja sulit, apalagi harus membangun proyek yang besar. Sesuai dengan UU, harus negara. Tapi negara pun tidak memiliki kemampuan. Kalau kita menunggu, kita akan kehilangan,” ujar Presiden.
Kembali Presiden menjelaskan bahwa karena swasta tidak diharamkan, mereka dimanfaatkan dengan satu strategi “sementara”.
“Ya kita manfaatkan mereka untuk membangun. Tapi tidak mesti harus teus demikian. Suatu saat harus kembali ke aspek pemerataan dan keadilan. Ini langkah langkah yang bisa mencegah ekonomi itu bisa dikuasai oleh swasta,” ujar Kepala Negara.
Pemerintah, tegas Presiden, tetap harus menguasai untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Penguasaan itu tidak perlu langsung, tetapi bisa dengan kebijakan atau peraturan.
“Kalau saya izinkan swasta untuk turut membangun, berkembang, maka produknya untuk mendukung kesejahteraan. Kalau tidak ada hasil itu, dan kita terpaksa impor menggunakan devisa. Kalau produk itu sudah ada disini, meski dimiliki swasta, kita sudah membeli produk sendiri. Kalau lebih kita ekspor, menambah devisa. Dan mereka (pengusaha) tidak akan bisa lari,” katanya.
Presiden juga menjelaskan perkembangan koperasi sejak Indonesia merdeka sampai dewasa ini. Kepala Negara merasa heran, ada 53 kecamatan yang tidak merasa butuh kehadiran KUD, sementara daerah lain bemsaha membangun KUD mandiri. Dari 8.500 lebih KUD, bam sekitar 4.130 yang sudah mandiri. Diharapkan tahun ini bisa mencapai 5.000 KUD mandiri.
Selain menjelaskan perkembangan KUD, Presiden juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan petemakan Tri-S yang dikelolanya. Usai penjelasan, Kepala Negara mengajak hadirin untuk meninjau petemakan sapi dan domba tersebut. Acara ditutup dengan foto bersama. Para peserta dari lingkup koperasi ini akan berangkat ke Lampung untuk menghadiri peringatan Pertasi Kencana. (vik)
Sumber :KOMPAS (28/6/1993)
___________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 484-486.