PRESIDEN TENTANG TEKNOLOGI PEDESAAN
Presiden Soeharto menegaskan di Jakarta hari Senin bahwa penanganan dan penggunaan teknologi pedesaan harus dilakukan oleh masyarakat desa sendiri dengan bantuan pers ilmiawan.
Penegasan Presiden itu dikemukakan dalam sambutannya pada pembukaan Widyakarya Nasional Teknologi Pedesaan di Bina Graha, Jakarta, Senin pagi.
Widyakarya Nasional
Teknologi Pedesaan ini akan berlangsung di Jakarta dari 12 sampai 15 Maret yang akan datang. Widyakarya yang diselenggarakan Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini diikuti 160orang peserta, tiga orang diantaranya peserta wanita.
Dengan demikian, motivasi dan kreativitas masyarakat pedesaan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat dihindarkan penerapan teknologi yang tidak sesuai dengan keperluan masyarakat pedesaan, kata Presiden menambahkan.
Oleh karena itu perlu adanya strategi teknologi pedesaan yang merupakan bagiandari keseluruhan strategi pembangunan.
Presiden menyatakan pula bahwa dalam strategi pembangunan pedesaan hams tampak jelas bahwa usaha penerapan teknologi yang sesuai dengan lingkungannya yang dapat diterima masyarakat setempat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu harus terlihat pula bahwa teknologi itu harus memperbesar kesempatan kerja dan memenuhi keperluan pokok pedesaan.
Manusia Subyek Pembangunan
Di bagian lain sambutannya, Presiden menyatakan bahwa dalam usaha pembangunan, manusia Indonesia itu sendirilah yang menjadi pangkal, modal dan subyek pembangunan nasional.
Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran usaha pembangunan ini adalah pembangunan untuk rakyat dan bukan rakyat untuk pembangunan.
Ini berarti bahwa pembangunan barn dapat dikatakan berhasil bila sasaran pembangunan yang ditetapkan baik yang bersifat kebendaan maupun kerokhanian benar-benar dapat memajukan serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat.
Bertolak dari pemikiran tersebut, harus diambil berbagai langkah dan usaha yang mendukung kemantapan dan kelancaran pembangunan pedesaan yang benar-benar dapat memperbaiki penghidupan rakyat.
Oleh karena itu harus benar-benar diusahakan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan rakyat untuk dapat lebih menguasai kondisi kehidupan, baik yang menyangkut lingkungan alam, lingkungan masyarakat maupun diri mereka sendiri.
Presiden menyatakan bahwa masyarakat pedesaan harus dibina menjadi masyarakat pembangunan masyarakat yang sadar akan keterbelakangan dan keterbatasannya danberusaha memajukan diri dan lingkungan mereka.
Namun di lain pihak Presiden melihat kenyataan bahwa masyarakat pedesaan di Indonesia pada umumnya masih terikat pada cara-cara tradisional, yang sering menghambat kemajuan dan peningkatan produksi.
Oleh karena itu perlu penemuan dan pemasyarakatan pedesaan yang baru dan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan rakyat itu masalah teknologi pedesaan perlu memperoleh perhatian.
Kepala Negara dalam hubungan ini mengingatkan bahwa dalam menerapkan teknologi di pedesaan ini tidak boleh gegabah karena di samping harus tepat gunajuga harus bersifat padat-karya.
Ini perlu, kata Presiden, karena masalah yang harus dipecahkan di pedesaan adalah masalah pengangguran, baik yang kentara maupun yang terselubung.
Presiden mengingatkan lagi agar kehadiran teknologi baru di pedesaan jangan sampai justru menambah masalah, terutama jika kehadirannya memperbesar jumlah pengangguran yang akibatnya pasti sangat luas.
Kepala Negara menyebutkan persyaratan yang ditentukan GBHN mengenai pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan seperti memberikan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sebanyak mungkin digunakan alat yang dihasilkan sendiri.
Tentukan Prioritas
Disamping memikirkan teknologi pedesaan yang tepat, Presiden mengingatkan akan keharusan menetapkan prioritas masalah yang perlu segera ditangani, karena sedemikian banyaknya masalah-masalah yang hams dipecahkan dalam memajukan desa.
Salah satu diantaranya yang mendesak ialah mengusahakan teknologi pedesaan mampu menyediakan energi murah yang terdapat di pedesaan tanpa merusak hutan, tanah dan air. Masalah mendesak lainnya ialah perumahan. Dalam hal ini perlu dikembangkan teknologi pedesaan yang dapat memproduksi bahan-bahan bangunan dari daerah bersangkutan dan bahan itu harus kuat, murah dan sehat.
Presiden mengharapkan agar widyakarya ini dapat menghasilkan pemikiranpemikiran yang bermanfaat bagi usaha bersama membangun desa dan menjadikan masyarakat desa sejahtera.
Sebelum Presiden membuka widyakarya teknologi pedesaan ini, Ketua LIPI Prof. Dr. T. Bachtiar Rivai melaporkan kepada Presiden mengenai penyelenggaraan widyakarya ini.
Selesai upacara pembukaan, Presiden meninjau peragaan berbagai peralatan yang erat kaitannya dengan pembangunan pedesaan dalam pameran yang diselenggarakan di ruangan bawah Bina Graha. (DTS)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber: SUARA KARYA (13/03/79)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 479-481.