PRESIDEN TERIMA PESERTA SIDANG TAHUNAN MAWI
Presiden Soeharto berharap hendaknya para pemuka agama Katolik ikut ambil bahagian untuk menyadarkan rakyat akan ideologi dan pandangan hidup, sehingga mereka tidak ragu-ragu sedikitpun dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila.
Hal ini dikemukakan Kepala Negara dalam sambutan tanpa naskah ketika menerima para uskup yang baru menyelesaikan sidang tahunan Majelis Agung Waligereja Indonesia di Istana Merdeka, Kamis siang.
Dikatakan, bagi rakyat Indonesia yang sebahagian besar masih serba sederhana dalam berpikir, adalah tidak mungkin bila dalam menyadarkan mereka itu digunakan teori atau lain sebagainya.
Menurut Kepala Negara, adalah tepat apabila kepada mereka itu diajarkan melalui melihat diri sendiri berdasarkan keyakinan dan iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Di depan para uskup tsb, Kepala Negara juga menyatakan keyakinannya akan peranan mereka dalam memupuk semangat rakyat terutama sikap mental dalam menyelesaikan perjuangan mengisi kemerdekaan.
Ditegaskan, dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, kita ingin mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan juga persatuan bangsa.
Dalam hal ini diharapkan hendaknya para pemuka agama mampu menggerakkan ummatnya agar turut ambil bagian dalam menyelesaikan perjuangan.
Kita hendaknya juga berusaha meningkatkan kesadaran setiap warga negara akan bernegara, berbangsa dan berpemerintahan yang satu.
Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang menurut Kepala Negara bukan dalam artian politik praktis tapi pendidikan politik agar mereka sadar bemegara, berbangsa dan berpemerintahan.
Pada kesempatan itu telah diserahkan hasil sidang tahunan yang mengambil thema pokok "Hubungan Antara Gereja dan Negara".
Keanekaragaman
Dalam siaran pers yang dibagi-bagikan kepada pers selesai bertemu dengan Kepala Negara disebutkan bahwa para uskup mengakui baik di Negara Republik Indonesia maupun di dalam gereja berlaku prinsip "Bhineka Tunggal Ika" yaitu keanekaragaman dalam kesatuan.
Pluralisme itu menurut siaran pers tersebut, terdapat di dalam segala segi kehidupan masyarakat kita baik sosial, keagamaan dan kenegaraan.
Justru karena itulah para uskup semakin menyadari betapa perlunya pandangan yang mendalam dan mantap tentang hubungan gereja dan negara.
Di pihak lain para uskup menyadari pula betapa sulitnya menyusun garis-garis kebijaksanaan yangjelas bagi kedua belah pihak sebab negara juga mempunyai visi atau pandangan sendiri.
Walaupun demilian para uskup mengakui bahwa sebenamya landasan ideal dan konstitusional negara kita memperlihatkan banyak pokok persamaan dengan pandangan Gereja.
Akan tetapi, demikian siaran pers tersebut, bahasa yang sama belum tentu mengandung isi dan visi yang tepat sama.
Seringkali timbul perbedaan dalam penafsiran dan penjabaran prinsip2 yang sebenamya diterima oleh negara maupun Gereja.
Perbedaan2 seringkali timbul dalam peraturan pelaksanaan pada tingkat departemen serta tingkat2 pemerintah yang lebih rendah.
Hal inimungkin karena peraturan dasar dirumuskan secara umum sehingga mudah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
Sesuai dengan ajaran konsili Vatikan Kedua, para uskup berpendapat tujuan negara ialah melaksanakan kesejahteraan bersama, dengan menghormati kebebasan yang sah orang perseorangan, keluarga dan kelompok, kekuasaan kenegaraan berusaha menciptakan secara berdayaguna dan demi semua warga prasyarat yang dibutuhkan guna mencapai apa yang sungguh2 baik bagi manusia seutuhnya termasuk keperluan2 rohaninya.
Para uskup berpendapat bahwa yang harus menjadi cita2 kita bersama ialah masyarakat yang secara merata mengambil bagian dalam pembangunan negara dan bangsa, dan khususnya menyadari tanggung jawabnya di bidang kenegaraan.
Di dalam masyarakat semacam itu keanekaragaman pandangan dalam hal-hal kenegaraan harus dipandang wajar bahkan juga perbedaan di kalangan umat katholik sendiri pun wajar.
Namun demikian didalam keanekaragaman itu terdapat dasar-dasar yang sama yaitu martabat pribadi manusia dan hak2 azasi yang bersumber padanya.
Dasar2 yang sama itu ikut menentukan sistem maupun hidup kenegaraan, serta tegaknya keadilan. Dan itulah juga mendasari kebebasan agama dan kebebasan beragama, yang oleh Negara kitapun diakui sebagai satu hak yang paling asasi manusia.
Hubungan Gereja & Negara
Khusus mengenai hubungan Gereja dan Negara Republik Indonesia para uskup menegaskan bahwa Gereja Katolik sebagai pranata sosial mendukung dengan senang hati Pancasila sebagai landasan ideal Bangsa.
Gereja mendukung semua usaha dan upaya mempertahankan Pancasila serta pengamalannya secara konsekuen di dalam semua segi kehidupan Bangsa.
Dalam pembicaraan selama 10 hal itu beberapa pokok2 muncul menjadi pusat perhatian. Antara lain disebutkan akan peranan khas gereja membangun mentalitas manusia dalam arti memberi motivasi yang tepat serta kuat, membina sikap dedikasi dan ke:sungguhan serta memupuk sikap optimis.
Disebutkan juga bahwa soal kebebasan beragama hendaknya masalah2 yang timbul diselesaikan bukan berdasarkan posisi "mayoritas" dan "minoritas", melainkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sikap kerukunan antara ummat beragama perlu ditekankan sehingga dapat menghargai nilai positif yang terdapat dalam agama lain.
Dalam usaha menciptakan kerukunan perlu dialog doktriner, tetapi yang lebih perlu dan lebih penting adalah dialog kehidupan dan dialog karya sebab yang harus lebih diperhatikan ialah unsur2 yang menyatukan daripada yang memisahkan. Sehubungan dengan Pemilu 1982 yang akan datang, para Waligereja Indonesia melalui Surat Gembala menghimbau ummat yang mempunyai hak pilih supaya melaksanakan haknya itu dengan sadar dan penuh tanggung jawab.
Para Waligereja menegaskan supaya ummat memilih partai atau golongan yang menurut pertimbangan dan penilaian masing2 akan mau dan mampu menjamin kepentingan dan kesejahteraan umum selama lima tahun mendatang.
Sidang Tahunan MAWI 1961 ini berlangsung di Jakarta pada hingga 19 November 1981. (DTS)
…
Jakarta, Sinar Harapan
Sumber: SINAR HARAPAN (20/11/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 511-516.