PROGRAM INPRES SEBAGAI “PANGKALAN DONGKRAK” PEMERATAAN PENDAPATAN ^[1]

 

Oleh: Abdul Djamal Soamole         

 

Jakarta, Antara

Serangkaian program pembangunan di daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang kini tengah dilancarkan pemerintah telah dinilai Menteri Negara Riset Prof. Soemitro Djojohadikusumo sebagai suatu “pangkalan dongkrak” ke arah pemerataan pendapatan nasional.

Program bantuan pembangunan Daerah yang dilancarkan sejak tahun kedua Repelita I (1970/1971) ini mempunyai pengaruh berantai karena selain membentuk modal masyarakat, juga menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

Selain memperluas kesempatan kerja maka program bantuan pembangunan daerah tersebut dimaksudkan untuk merangsang masyarakat dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Sebanyak delapan jenis program Inpres sudah dilancarkan sejak tahun kedua Repelita I Inpres dati II yang dilaksanakan sejak tahun 1970/1971 sampai dengan tahun 1976/1977 telah menyelesaikan 21.225 proyek dengan biaya masing2 proyek berkisar dari Rp.5,- juta sampai Rp.50,- juta.

Tujuan utama program ini untuk memperluas dan menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan proyek2 pembangunan prasarana perhubungan dan produksi, terutama produksi pertanian beberapa pembangunan proyek irigasi.

Program Inpres Dati I yang dimulai tahun 1974/1975 bertujuan mempercepat laju pembangunan di daerah dalam rangka perataan hasil pembangunan dankeserasian laju pertumbuhan antar daerah.

Sejalan dengan target agar pada akhir Repelita II 85% anak usia sekolah sudah dapat ditampung maka sejak tahun anggaran 1973/1974 dikeluarkan Inpres SD guna membangun dan merehabilitasi SD Negeri, Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilengkapi perabot sekolah dan buku2 serta pengangkatan Guru baru.

Hingga tahun 1976/1977 dana sebesar Rp.133.564,- juta disediakan untuk membangun 32.000 gedung barn, merehabilitir 24.300 SD Negeri/Swasta, 1.700 Madrasah Ibtidaiyah, mengangkat 175.740 Guru, 10.000 penjaga sekolah dan mencetak48.762 buku.

Di bidang kesehatan dikeluarkan Inpres Sarana Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat terutama penduduk pedesaan dan perkotaan yang berpenghasilan rendah.

Selain itu program ini juga bermaksud meningkatkan derajat kesehatan rakyat dengan mewujudkan suatu keadaan hygiene dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

Sejak tahun anggaran 1974/1975 hingga 1976/1977 te1ah disediakan dana sebesar Rp36.200,- juta untuk membangun sarana kesehatan antara lain Puskesmas, sarana air minum, jamban keluarga dan obat2an.

Untuk meningkatkan sarana perhubungan, pada tahun anggaran 1974/1975 dikeluarkan Inpres pelabuhan udara guna merehabilitasi 15 landasan udara yang berlokasi di 14 Propinsi. Dana yang disediakan sebesar Rp.9.002,-juta.

Para pedagang golongan ekonomi lemah tak luput pula dari perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres Pasar mulai tahun 19765/1977 untuk menyediakan tempat2 berjualan bagi golongan tersebut dengan sewa pasar seringan mungkin.

Biaya sebesar Rp.20,- milyar disediakan untuk program yang sedang dalam pelaksanaannya itu.

Untuk memperbaiki dan mempertahankan produktivitas tanah serta mencegah bahaya banjir dan erosi, mulai tahun anggaran 1976/1977 dikeluarkan Inpres penghijauan danreboisasi.

Usaha pemuliaan tanah kritis dan pemulihan tanah tandus itu selalu ditekankan Ment. Negara Riset Prof. Soemitro ketika berceramah dihadapan para pejabat dosen dan mahasiswa di Padang dan Palembang minggu lalu.

Ia menganggap hal itu perlu ditangani secara serius guna mencegah arus urbanisasi karena tidak tersedianya tanah di desa untuk digarap.

Mulai tahun anggaran 1976/1977 ini dana sebesar Rp. 16,- milyar disediakan untuk program penghijauan seluas 300,000 Ha dan reboisasi 100.000 Ha.

Selain ketujuh Inpres yang disebut diatas maka pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres “Candak Kulak” untuk pedagang2 bakulan yang kini sedang ditangani.

Peningkatan Produksi

Usaha ke arah pemerataan pendapatan dimana peranan Inpres yang digambarkan Prof. Soemitro sebagai suatu “Pangkalan dongkrak”, tidak dapat lepas dari usaha peningkatan produksi yang merupakan bagian dasar laju tumbuh perekonomian disamping peningkatan mutu angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja yang produktip.

Jika peningkatan mutu angkatan kerja sebagai sumber daya manusia dapat dilaksanakan maka menurut Prof. Soemitro, pertambahan penduduk tidak akan merupakan beban tapi sebaliknya berguna bagi pengembangan sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan.

Dalam periode 1965-1973 laju tumbuh perekonomian Indonesia pertahun rata2 7,6 %, tergolong tinggi dibanding negara2 lain. Tingkat tersebut hanya dilampaui Brazil yang mencapai 9,1% sedangkan Malaysia 6,3%, Pilipina, 5,7%, Thailand 7,6%, Meksiko 6,4%, Venezuela 4,6%

Pada tahun 1974 – 1975, Indonesia masih mencapai tingkat kenaikan Produk Domestik Bruto (GDP) sebesar 7,01% walaupun perekonomian dunia di tahun2 itu dilanda resesi yang memberi pukulan berat terhadap negara2 berkembang.

Untuk dasawarsa mendatang, menurut penelitian Perspektif jangka Panjang (PJP) untung Perspektif Perekonomian Indonesia tahun 1985yang dilakukan oleh sebuah tim selama tiga tahun dibawah pengarahan Menteri Negara Riset, kenaikan GDP dalam periode 1975 – 1980 menjadi 8,10 persen per tahun.

Dalam periode 1980-1985 meningkat lagi menjadi 8,87 persen.

Sasaran tersebut menurut Menteri Negara Riset perlu dicapai mengingat pertumbuhan penduduk dan keharusan untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif.

Menurut Prof. Soemitro, sasaran tersebut akan tercapai karena laju tumbuh perekonomian yang hingga kini berlangsung walaupun dapat dianggap lumayan tapi sebenarnya masih bisa lebih baik lagi.

“Bahwa hal itu tidak terlaksana karena terjadinya penghamburan dan kehangusan yang tidak sedikit dalam pengeluaran investasi maupun konsumsi”, kata ahli ekonomi yang kini dijuluki “Futurologi” (Ahli masa depan) itu.

Selain itu teljadi pula kerusakan2 pada peralatan modal karena kurang adanya pemeliharaan yang memadai dan kurang diperhatikannya masalah instrumentasi dan kalibrasi.

Oleh sebab itu, menurut Prof. Soemitro dengan pengelolaan kebijaksanaan yang lebih terarah dan organisasi yang lebih efisien di bidang administrasi negara dibarengi pemeliharaan yang lebih cermat atas peralatan modal, maka kegiatan produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Biaya Investasi

Untukmeningkatkan produksi maka diperlukan investasi yang biayanya diperoleh dari dana dalam negeri berupa tabungan pemerintah dan dana luar negeri berupa pinjaman atau grant.

Biaya investasi seyogianya diperoleh dari dana dalam negeri, namun Prof. Soemitro mengingatkan bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak menggunakan dana luar negeri untuk membangun negaranya.

Masalahnya menurut dia, ialah pola pengaturannya sehingga dana luar negeri hanya merupakan pelengkap dana dalam negeri.

“Bila hutang luar negeri digunakan untuk peningkatan produksi yang hasilnya disisihkan sebagian untuk pembayaran kembali maka tidak menjadi soal”, kata Soemitro.

Perbandingan dana luar negeri dan dalam negeri untuk biaya investasi menunjukkan makin berkurangnya penggunaan dana luar negeri.

Penggunaan dana luar negeri sebanyak 35% pada tahun 1970 turun menjadi 24% pada tahun 1974. Sedangkan pada tahun 1985 menurut Studi Perspektif Jangka Panjang akan berkurang menjadi 20%. Perkiraan initidak termasuk investasi di sub sektor minyak bumi.

Kesempatan Kerja

Perkiraan laju tumbuh perekonomian seperti diungkapkan itu menurut studi PJP belum juga dapat menyerap angkatan kerja seluruhnya dalam perkembangan sampai tahun 1985 jika tidak dilengkapi dengan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja dan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 1985 diperkirakan sebesar 62 juta jiwa. Kesimpulan penelitian menandakan bahwa dalam perimbangan kekuatan seperti sekarang maka dari jumlah tersebut hanya 53,5 juta yang akan memperoleh pekerjaan.

Hal ini berarti pada waktu itu akan ada 8,3 juta penganggur dibanding 5,5 juta pada tahun 1971.

Agar jumlah penganggur pada tahun 1985 tidak melebihi tahun 1971 sebanyak 5,5 juta orang maka harus dilakukan kebijaksanaan khusus untuk menyerap tambahan angkatan kerja sebanyak 8,3 juta dikurangi 5,5 juta yakni sejumlah 2,8 juta jiwa.

Menurut studi PJP, ruang gerak bagi kebijaksanaan itu tampaknya terletak pada serangkaian Program Inpres yang mempunyai pengaruh ganda terhadap lapangan kerja disamping berbagai pengaruh yang menguntungkan.

Asal saja program tersebut dilaksanakan secara cermat maka menurut Prof. Soemitro dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat membawa pengaruh berantai yang menguntungkan bagi pembentukan modal, perluasan kesempatan kerja, penambahan pendapatan golongan berpenghasilan rendah dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu pengaruh yang penting ialah pembagian pendapatan secara lebih merata. (DTS)

Sumber: ANTARA (20/12/1976)

 

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 116-119.