PULAU BINTAN TERBUKA UNTUK SEMUA BIDANG INVESTASI [1]
Jakarta, Antara
Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Ir. Sanyoto Sastrowardoyo menegaskan Pulau Bintan di Provinsi Riau tetap terbuka bagi semua bidang investasi sesuai ketentuan yang ada dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), terutama industri padat karya.
“Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkannya, dan semua yang ada dalam DNI berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Bintan,” katanya kepada wartawan menanggapi adanya keraguan di kalangan investor domestik dan asing, khususnya Singapura, mengenai bidang-bidang usaha yang boleh dikembangkan di pulau itu.
Keraguan dan ketidakpastian menghantui para investor menyusul adanya pernyataan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS Prof. Dr. BJ Habibie pertengahan April lalu bahwa Bintan, sama halnya Batam, diperuntukkan industri padat berteknologi canggih.
Dalam upaya menghilangkan keraguan para investor tersebut, demikian Sanyoto, ia dan Habibie Jumat malam menghadap Presiden Soeharto dan Kepala Negara minta masalah itu dijernihkan agar investor tidak lagi ragu menanamkan modalnya di Bintan.
“Pengusaha tidak perlu ragu merencanakan investasi di Bintan di semua bidang kegiatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang industri padat karya seperti garmen, mebel, sepatu olahraga dan mainan anak-anak,” tandasnya.
Tetapi ia menambahkan, investor yang ingin mengembangkan usaha di Bintan diminta memenuhi dua persyaratan, yakni mengutamakan atau menggunakan sebanyak mungkin bahan baku dari dalam negeri serta mengutamakan atau menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, yakni dari Bintan dan Provinsi Riau.
Mengenai dukungan infrastrukturnya, ia menjelaskan sebuah konsorsium swasta Indonesia-Singapura masih terus membangun prasarana dan sarana yang diperlukan seperti jalan, pelabuhan, jaringan telpon, listrik dan saluran irigasi.
Sedang Digodok
Menyinggung upaya pemerintah untuk menarik minat lebih besar investor asing dan domestik, Sanyoto menjelaskan 15 departemen/instansi terkait kini menggodok usulan-usulan bagi penyempurnaan iklim investasi di Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara pesaingnya seperti RRC, Malaysia dan Filipina.
“Diharapkan pertengahan Juni tahun ini sudah rampung dan dapat diumumkan,” katanya seraya merinci beberapa usulan tersebut antara lain menyangkut prosedur investasi, izin usaha dan batas pemilikan saham.
Mengenai perkembangan kegiatan investasi di Indonesia ia mengakui sejak beberapa tahun terakhir agak menurun khususnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagai dampak kebijakan uang ketat (Tight Money Policy/TMP).
Pada 1990 disetujui sebanyak 1.316 proyek PMDN dengan nilai investasi Rp55,27 triliun, tahun 1991 sebanyak 802 proyek dengan nilai Rp41,08 triliun, tahun 1992 sebanyak 436 proyek dengan nilai Rp 29,34 triliun, dan triwulan pertama 1993 sebanyak 103 proyek dengan nilai Rp 5,9 triliun.
Sementara proyek penanaman modal asing (PMA) yang disetujui pemerintah tahun 1990 tercatat 432 proyek dengan nilai 8,75 miliar dolar AS, tahun 1991 sebanyak 376 proyek dengan nilai 8,77 miliar dolar AS, tahun 1992 sebanyak 305 proyek dengan nilai 10,31 miliar dolar AS, dan triwulan pertama 1993 tercatat 60 proyek dengan nilai 3,1 miliar dolar AS.
Namun demikian, secara keseluruhan nilai proyek/ investasi yang disetujui pemerintah selama Pelita V melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 115 triliun, karena realisasinya mencapai Rp 148,3 triliun untuk PMDN dan 33,3 miliar dolar AS untuk PMA, belum termasuk proyek-proyek investasi non-fasilitas (BRO), demikian Sanyoto. (T-EUOl/ 1/05/93 21:531)
Sumber: ANTARA(Ol /05/1993)
_____________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 426-427.