RI BERBAGI PENGALAMAN MASALAH UTANG[1]
Jakarta, Suara Karya
Indonesia tak bermaksud mengambil alih tugas dalam mencari penyelesaian masalah utang negara-negara berkembang. Indonesia mensponsori pertemuan negara negara anggota Gerakan Nonblok yang tak mampu menyelesaikan utang luar negerinya, semata-mata merupakan wujud keprihatinan Indonesia sebagai ketua Gerakan Nonblok (GNB) terhadap masalah tersebut.
Presiden Soeharto selaku Ketua GNB mengemukakan hal tersebut pada, pembukaan pertemuan tingkat menteri negara- negara anggota GNB tentang masalah utang dan pembangunan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu.
Pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta hingga tanggal 15 Agustus itu diikuti oleh 29 menteri dari sebanyak 60 negara yang mempunyai persoalan dalam masalah pengelolaan utangnya. Selain itu pertemuan juga dihadiri oleh utusan Sekjen PBB, Bank Dunia dan Pusat Negara Selatan -Selatan. Menteri-menteri yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cape Verde, Afrika Tengah, Chad, Komoros, Djibouti, Ethiopia, Equa torial Guinea, Guinea, Guinea Bissau, Lesot ho, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauritania, Mozambik, Myanmar, Niger,SaoTome,Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia dan Kamboja.
“Dalam kapasitas saya sebagai Ketua GNB, saya merasa mengemban tugas untuk mengambillangkah guna melaksanakan Keputusan dan Resolusi KTT ke-10 GNB yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 1992.Dalam KTT tadi para pemimpin GNB menyuarakan keprihatinan mereka yang mendalam atas beban pembayaran utang yang sangat besar yang harus ditanggung,” kata Presiden.
Menurut Ketua GNB, dewasa ini ekonomi dunia masih tetap dilanda proteksionisme dalam bentuk baru dan terselubung, harga komoditi yang rendah, menurunnya aliran dana, kurangnya akses terhadap teknologi dan beban pembayaran utang yang semakin berat. “Semua itu merupakan masalah-masalah berat yang terus
menerus dihadapi negara- negara berkembang. Dalam kaitan inikita merasa prihatin bahwa semuanya telah memperburuk situasi ekonomi negara-negara yang paling miskin yangjutaan penduduknya tengah terjebak dalam kerniskinan dan jutaan lainnya mengalarni kelaparan,” katanya. Berbagai langkah untuk mencari jalan keluar mengatasi berbagai persoalan tersebut, kata Presiden, telah diupayakan. Misalnya ketika berlangsung KTI Kelompok-7 di Tokyo, Presiden Soeharto bertemu dengan PM Miyazawa sebagai Ketua Kelompok-7 untuk menyampaikan pesan-pesan GNB yang berjudul Satu ajakan Dialog dan Memorandum tentang masalah utang kepada para pemimpin negara maju.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Kelompok-7 dan Ketua GNB mencapai kesepakatan untuk mencari pendekatan yang tepat dalam menghadapi masalah perdagangan, penanaman modal dan strategi pemecahan masalah utang. Pendekatan tersebut mendapat sambutan yang positif yang tercermin dalam Deklarasi Ekonomi KTT Tokyo.”Sebelum berlangsung KTT Kelompok-7 di Napoli pada bulan Juli lalu, saya kembali mengingatkan Kelompok-7 mengenai masalah utang yang menjadi perhatian kita. Sebagai hasilnya, Kelompok-7 menyatakan bahwa mereka condong untuk mengurangi jumlah hutang dan meningkatkan konsesi bagi negara-negara yang mengalami kesulitan-kesulitan khusus, “kata Presiden.
Menurut Kepala Negara, adalah penting bagi negara berkembang untuk saling belajar dari pengalaman masa lalu dan mengambil manfaat pengalaman negara-negara yang telah berhasil mengatasi krisis utang dan mampu mengelola utangnya dengan baik. Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami pahitnya penderitaan sebagai negara pengutang, ingin berbagi pengalaman. “Kami berharap mudah-mudahan pengalaman kami dalam memecahkan masalah hutang dapat merupakan sumbangan bagi proses penyelesaian masalah utang negara- negara berkembang secara menyeluruh dan tuntas,” kata Presiden. (A-6)
Sumber: SUARAKARYA( 15/08/1994 )
______________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 515-516.