RI CALONKAN DIRI UNTUK KEANGGOTAAN DK 1995/96[1]
New York, Pelita
Indonesia telah memberitahu rekan-rekannya se-ASEAN tentang niatnya mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 1995/96 pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN diNew York, Senin. Menteri Luar Negeri Ali Alatas menjelaskan kepada “Antara” New York, Senin, bahwa juga telah memberitahukan rekan-rekannya, Menlu ASEAN rencananya bersama Menlu Roland Dumas selaku ketua bersama Konferensi Paris tentang Kamboja menjajaki prakarsa untuk membantu mengatasi jalan buntu pelaksanaan persetujuan Paris di Kamboja.
Selain itu, Indonesia memberitahukan niatnya mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) untuk tahun 1994-96, dan anggota korrusi hak-hak asasi manusia tahun 1994-96.
Indonesia telah pula menyampaikan rencana itu kepada kelompo kAsia di PBB. Kecuali keanggotaan tetap Dewan Keamanan, anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan anggota badan-badan yang lain dan komisi PBB dibagi-bagi menurut kawasan geografi.
Indonesia pemah sekali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB tahun 1973-74, enam kali anggota Ecosoc 1956-58, 1969-71, 1974-75, 1979-81, 1984-86 dan 1989-91, sekali anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia 1991-93. Negara-negara ASEAN,menyatakan mendukung rencana Indonesia itu. Seluruh anggota ASEAN juga, menyatakan dukungannya terhadap rencana Filipina mencalonkan diri menjadi anggota dewan Pengawas Keuangan PBB dan anggota Komisi Kepegawaian PBB. Karena lima anggota ASEAN sudah jadi anggota Gerakan Non Blok dan Thailand sudah pula menjadi peninjau GNB. Ia mengata kan merasa perlu memberitahukan tentang rencana Konferensi Menlu GNB dan PBB Rabu dan masalah-masalah yang akan dibahas.
Para Menlu ASEAN dalam pertemuan yang dipimpin Menlu Singapura Wong Kang Seng itu memutuskan membentuk sebuah kelompok kerja kecil tingkat wakil tetap pada PBB untuk mempelajari “Agenda Perdamaian ” yang dibuat Sekjen PBB Butros Boutros Ghali. Agenda itu, yang dibuat Ghali atas permintaan sidang tingkat tinggi Dewan Keamanan Januari lalu, dimaksudkan untuk memajukan perdamaian dunia lewat diplomasi preventif, pemeliharaan perdamaian dan pembentukan perdamaian . Kelompok kerja ASEAN itu diharapkan menyusun saran-saran sumbangan Asean bagi pelaksanaan gagasan Sekjen itu.
Dengan Menlu Australia
Sebelum menghadiri pertemuan Menlu Asean, Alatas menerima Menlu Australia Gareth Evans yang minta diberitahukan tentang basil pertemuan Alatas dengan Menlu Portugal Joao De Jesus Pinhero dibawah naungan Sekjen PBB, Sabtu .
Dalam pertemuan itu kedua Menlu sependapat bahwa pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Portugal itu merupakan proses yang terus menerus untuk mencarikan penyelesaian yang adil, menyeluruh dan dapat diterima secara intemasional bagi apa disebut sebagai masalah Timor-Timur.
Alatas dan Pinhero sepakat mengadakan pertemuan berikutnya pada bulan Desember. Dalam pertemuannya dengan Evans.Alatas juga menyinggung masalah Kamboja dan upaya untuk mengatasi kesulitan bagi pelaksanaan persetujuan Paris selanjutnya akibat penolakan Khmer Merah untuk melaksanakan pengaturan militer fase kedua berdasarkan persetujuan Paris.
Penolakan Khmer Merah itu dikuatirkan akan mengancam jadwal persiapan dan pelaksanaan Pemilu oleh PBB di Kamboja .
Sumber: PELITA (30/09/1992)
__________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 392-394.