RI-RRC AKAN BICARAKAN TEKNIS NORMALISASI HUBUNGAN DI JAKARTA
New York, Antara
Indonesia dan Cina sepakat membicarakan masalah-masalah teknis dalam rangka proses normalisasi hubungan diplomatik kedua negara di Jakarta akhir Nopember atau awal Desember mendatang.
Menlu Ali Alatas dalam keterangan kepada ANTARA seusai pertemuannya dengan Menlu Cina Qian Qichen di markas besar PBB New York, Rabu, mengatakan bahwa pembicaraan di Jakarta nanti merupakan kelanjutan pembicaraan teknis antara wakil tetap kedua negara di PBB beberapa bulan lalu.
Kedua pihak, katanya, sependapat demi efisiensi pembicaraan itu sebaiknya dilakukan di ibukota masing-masing pada tingkat direktur atau direktur jenderal.
Sebagai contoh disebutkan masalah teknis tersebut antara lain persoalan gedung perwakilan, masalah dwi-kewarganegaraan dan perjanjian-perjanjian dagang yang pernah ada antara kedua negara.
Kedua delegasi nanti akan memberitahukan pimpinan masing-masing tentang masalah-masalah apa saja yang jadi agenda pembicaraan yang akan datang.
Alatas dan Qichen juga sepakat, setelah masalah-masalah teknis selesai dibicarakan dan dilaporkan kepada pemimpin masing-masing barulah akan ditentukan kapan normalisasi hubungan dilakukan.
Hubungan diplomatik RI dan RRC dibekukan tahun 1966 setelah timbul usaha kudeta oleh Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia tahun 1965 yang berhasil ditumpas. Sejak itu PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
Normalisasi hubungan kedua negara dirintis kembali setelah pertemuan Presiden Soeharto dengan Menlu Cina Qian Qichen di Tokyo Jepang, Februari lalu, menyepakati sejumlah prinsip dasar bagi hubungan tersebut.
Masalah Kamboja
Alatas dan Qichen dalam pertemuan satu jam itu juga menyinggung persoalan Kamboja di mana Qichen kembali menegaskan dukungan pemerintahnya terhadap suatu penyelesaian politik bagi masalah itu, karena Cina berpendapat masalah itu tidak dapat diselesaikan secara militer.
Karena itu kata Qichen, seperti dikutip Alatas, Cina mendukung usaha Indonesia dan Perancis sebagai ketua bersama Konferensi Internasional mengenai Kamboja (ICK) di Paris untuk berkonsultasi dengan semua pihak yang bertikai di Kamboja serta para peserta konferensi itu, untuk mencari kemungkinan dihidupkannya kembali proses negosiasi dalam masalah itu.
Setiap upaya untuk mengusahakan dialog antara faksi-faksi Kamboja dan negara negara lain akan didukung Cina asal saja dalam kerangka Konferensi Paris, kata Qichen.
Alatas dalarn hubungan itu menjelaskan apa yang sedang dilakukan ASEAN menghadapi perdebatan masalah Kamboja dalam Sidang Umum PBB dan meneliti kemungkinan diwujudkannya semacarn Perternuan Informal Kamboja seperti yang dicetuskan Perdana Menteri Thailand Chatichai Choonhavan baru-baru ini.
Sumber : ANTARA (04/10/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 336-337.