RUDINI: BALI MAMPU WUJUDKAN KEHIDUPAN AMAN DAN SEJAHTERA

 

 

Denpasar, Antara

Menteri Dalam Negeri, Rudini menilai, pemerintah daerah dan masyarakat Bali memiliki kesungguhan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera.

Masyarakat mampu mempertahankan eksistensi lingkungan dan indentitas budaya yang tinggi tingkatannya, guna mendorong upaya penciptaan keseimbangan kreatif antara kebudayaan lahiriah, tanpa kehilangan indentitas spiritual dan kulturalnya, kata Mendagri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra pada apel bendera memperingati HUT Pemda Bali Ke-30, Senin 15 Agustus 1988.

Dikatakan, perkembangan yang ada di Pulau Dewata dapat dijadikan bahan kajian untuk selanjutnya sebagai pelajaran berharga bagi daerah lain di Indonesia, terutama dalam menciptakan keseimbangan pembangunan lahir batin menuju proses pembaruan.

Menurut Rudini, nusantara modern harus tetap bertumpu pada indentitas spiritual dan kultural bangsa Indonesia, melalui nilai-nilai Pancasila.

“Bermodalkan nilai-nilai yang dimiliki selama ini, bangsa Indonesia merasa aman bergaul dengan bangsa lain, terutama negara maju, dalam pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa khawatir akan kehilangan identitas spiritual dan kultural,” kata Rudini.

Rudini juga menilai, Bali sukes dalam pengelolaan kebudayaan, yang memberi manfaat besar bagi kelancaran pembangunan dan pemerintahan.

Propinsi Bali yang sebelumnya masuk wilayah Sunda Kecil yang meliputi Nusa Tenggara, dengan ibukota di Singaraja, Bali, pada perkembangan selanjutnya dibentuk menjadi daerah tingkat I, sesuai Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958.

Undang-undang ini mengatur tentang dibentuknya Daerah Tingkat I Bali, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dengan masing-masing berstatus propinsi.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960, maka ibukota propinsi yang berkedudukan di Singaraja dipindahkan ke Denpasar.

Atas resolusi DPRD Bali, maka tanggal 14 Agustus 1958 tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Bali. Penetapan itu kemudian ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan Gubernur tanggal 14 Agustus 1975.

Gubernur Ida Bagus Mantra dalam memperingati Hari Jadi Pemda Bali tersebut menyematkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Soeharto kepada 54 pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas selama 25 tahun secara terus menerus.

Mereka yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya kelas II sebanyak enam orang, antara lain Asisten Sekwilda Bali Drs. Ida Kade Surya, Bupati Buleleng Drs. I. Nyoman Tastra, dan Wakil Ketua Bappeda Bali Drs. I. Gusti Ngurah Suarsa, sedangkan sisanya menerima Satya Lencana kelas III.

Dalam kesempatan itu diserahkan pula berbagai jenis penghargaan dan piala kepada pemenang Iomba olahraga dan keterampilan. Acara yang berlangsung di Bangsal Jaya Sabha Gubernur itu kemudian dilanjutkan dengan syukuran, berupa pemotongan nasi tumpeng oleh Gubernur Bali diikuti undangan.

 

 

Sumber : ANTARA (15/08/1988)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 644-645.