SEGERA SIAPKAN KREDIT UNTUK PETANI GARAM
PRESIDEN SOEHARTO :
Presiden Soeharto dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin hari Rabu memerintahkan kepada semua instansi yang berkepentingan di bidang industri garam agar benar-benar memperhatikan produksi garam rakyat, antara lain segera menyiapkan pemberian kredit bagi para petani garam menghadapi musim kemarau mendatang.
Ketika menjelaskan hasil sidang itu Menteri Penerangan Harmoko menjelaskan kepada wartawan di Bina Graha Jakarta Rabu siang bahwa instansi-instansi yang bersangkutan juga diminta untuk membantu petani garam dalam hal peningkatan mutu dan pemasaran garam.
Ia mengungkapkan, sidang kabinet yang berlangsung hampir tiga jam itu juga membahas masalah penyederhanaan izin yang dikeluarkan Departemen Pertanian, di mana sampai sekarang instansi tersebut mengeluarkan 48 jenis izin, sembilan buah di antaranya merupakan perizinan yang tidak ada kaitannya dengan bidang usaha misalnya, izin di bidang karantina hewan dan tumbuhan.
Pemerintah memutuskan untuk menghapus tiga jenis izin di bidang peternakan, yaitu izin menjual secara eceran obat hewan yang tidak termasuk obat keras, izin mendirikan rumah potong hewan dan rekomendasi penggunaan tenaga asing di bidang usaha peternakan yang urusannya akan dipusatkan di Departemen Tenaga Kerja.
Di bidang perikanan, izin-izin yang dihapus adalah sertifikat pengolah ikan, rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi pembangunan kapal ikan dan rekomendasi pembelian kapal ikan.
Tiga jenis izin yang dikeluarkan di bidang perkebunan juga dihapus, yaitu izin konversi diversifikasi tanaman, izin tebang karet dan rekomendasi penggunaan tenaga asing.
Di bidang pertanian tanaman pangan dua jenis izin dihapus, yaitu rekomendasi impor pupuk dan rekomendasi penggunaan tenaga asing.
Di samping itu Pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan dalam bentuk lain, yaitu dengan memperpanjang masa berlaku izin dengan waktu tidak terbatas selama pemegang izin masih memenuhi persyaratan teknis yang tercantum dalam izin tersebut, ungkap Harmoko.
“Langkah-langkah tersebut merupakan usaha penyederhanaan perizinan tahap pertama,” kata Menpen.
Izin tenaga asing
Dalam sidang itu Menteri Tenaga Kerja Sudomo melaporkan pengendalian dan pengawasan izin tenaga kerja asing.
Dalam hal ini Presiden menggariskan, Depnaker hendaknya melakukan koordinasi dan mengawasi penggunaan tenaga asing.
Sidang kabinet itu membahas pula indikator moneter Indonesia selama lima bulan terakhir ini. Sidang mencatat jumlah uang beredar dewasa ini berjumlah Rp. 8.164 milyar, ungkap Harmoko.
Indeks harga konsumen yang dikaitkan dengan laju inflasi bulan Mei 1984 tercatat 0,65 persen. Kalau dihitung secara tahun anggaran 1984/85, laju inflasi itu 1,96 persen dan dihitung dalam tahun takwin mencatat 7,26 persen.
Indonesia selama Januari-Februari 1984 mencatat surplus dalam neraca perdagangannya berjumlah 1.674,8 juta dolar AS, karena nilai ekspor dalam periode itu bernilai 3.614,5 juta dolar AS dan impornya bernilai 1.939,7 juta dolar AS.
Sidang juga membahas persiapan berbagai instansi menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok di dalam negeri dalam bulan Puasa dan menghadapi Lebaran mendatang.
Dari angka-angka yang dikemukakan Harmoko, pengadaan dan penyaluran berbagai bahan kebutuhan pokok terutama beras, tepung terigu, gula pasir, minyak, telur, daging ayam, ternak, semen dan pupuk tersedia lebih dari cukup. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (07/06/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 727-729.