SEMEN SEBAIKNYA DIKELOLA PEMERINTAH [1]

 

Yogyakarta, Antara

Semen dan cabang produksi penting lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dikuasai dan dikelola pemerintah, kata kepala PPE (Pusat Penelitian Ekonomi) Universitas Gadjah Mada (UGM) Drs. Heidjrahman R, Kamis.

“Untuk menghindari permainan harga, semen sebaiknya tidak dikelola swasta, apalagi ditangani secara monopoli,”katanya kepada ANTARA menanggapi himbauan Presiden Soeharto agar harga semen murah tetap dipertahankan.

Mempertahankan harga semen murah sangat sulit diwujudkan selama produksi dan distribusi bahan bangunan itu dikelola sepenuhnya oleh swasta. Ia berpendapat ,pemerintah hendaknya berperan sebagai penentu utama dalam perdagangan semen, baik menyangkut volume produksi, distribusi maupun penetapan harganya.

“Selama sub bidang penting ini masih dikuasai swasta,lebih-lebih hanya swasta tertentu saja, selama itu pula harga tidak akan pemah stabil,” kata Heidjrahman.

Peran pemerintah dalam perdagangan semen selama ini terlalu kecil yaitu hanya mengatur penentuan HPS (harga patokan setempat) yang besarnya masih dapat ditekan pengusaha, karena mereka menguasai produksi dan distribusinya.

“Jadi kalau pemerintah ingin membuat harga semen lebih stabil, produksi serta pendistribusiannya hams ditangani langsung pemerintah,” katanya.

Subsidi Silang

Hal senada juga dikemukakan Dekan Fakultas Ekonomi UGM, Prof. Dr. Soedijono Reksoprajitno , MBA, untuk cabang produksi penting seperti semen, pemerintah tidak dapat berlepas tangan dari setiapjengkal rantai produksinya.

“Bila harga semen ingin stabil pada setiap rantai produksi, distribusi serta tingkat harga penjualannya harus dikuasai pemerintah”.

“Kalau pun ingin melibatkan swasta dapat diberi bagian pada salah satu bidang produksi atau distribusinya saja dan yang paling pentingjangan hanya kepada satu pihak supaya terjadi persaingan sehat sesuai mekanisme pasar,” katanya.

Harga semen sering tidak menentu akibat pihak swasta tertentu secara monopolis diizinkan untuk menguasainya secara leluasa, katanya. Faktor tidak adanya saingan dari sesama swasta dan penguasaanjaringan serta volume produksi yang terlalu luas, membuat pihak terkait akan leluasa mendiktekan tingkat harga baik kepada pemerintah maupun kepada konsumen.

“Padahal bila dibanding semen impor rnisalnya, produksi semen swasta saat ini belum tentu benar-benar efisien,”katanya.

Untuk melakukan kontrol tingkat efisiensi seperti itu cukup sulit bagi pemerintah karena tidak ada pembandingnya dari produk pemerintah atau pihak swasta lainnya. Padahal bagi mata dagangan penting seperti semen, menurut dia, pemerintah berkewajiban memenuhi perrnintaan masyarakat dengan tingkat harga yang semurah-murahnya.

“Kalau perlu produksi semen dikelola dengan model subsidi silang dari pajak sehingga tingkat harga akan dapat ditekan serendah mungkin.

“Sekali pun secara mikro pengelolaan semen oleh pemerintah merugi,namun secara makro perekonomian nasional akan terdongkrak naik karena semen sangat erat hubungann ya dengan kebutuhan pokok dan ekonomi masyarakat,” demikian Soedijono. U.Ykt-pk01/Ykt-002/EU09/21/07/94 14:19/re3)

Sumber: ANTARA(21/07/1994)

___________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 317-319.