Sidang Paripurna Kabinet:

PEJABAT DAN PENGUSAHA JANGAN MEMBESAR-BESARKAN NILAI PROYEK[1]

Jakarta, Business News

residen Soeharto dalam Sidang Paripurna Kabinet secara khusus menegaskan agar pejabat dan pengusaha tidak membesar-besarkan nilai proyek yang digarap (mark-up). Tindakan-tindakan seperti itu cuma akan menyulitkan ekonomi negara.  Menpen Harmoko yang menjuru bicarai Sidang Kabinet 28 Desember 1994 menambahkan penegasan Kepala Negara, bila membangun dengan biaya tinggi atau lebih tinggi dari seharusnya pasti akan merugikan perekonomian negara. Tidak ada gunanya membangun, bila yang dibangun kemudian malahan memberatkan masyarakat atau tidak efisien penggunaannya.

Lanjutkan Penjualan Saham BUMN

Langkah-langkah menjual sebagian sahamkalangan BUMN (Badan UsahaMi1ik Negara) kepada investor asing supaya dilanjutkan. Pemerintah berhasil menjual sebagian saham dari salah satu BUMN (PT Indosat – red.) di pasar modal internasional. Sehubungan dengan itu Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk melanjutkan langkah penjualan saham BUMN lainnya kepada investor asing. BUMN dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) harus memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya kepada negara dan pemerintah daerah secara tertib.

Tak Perlu Kecil Hati

Dalam Sidang juga disampaikan penjelasan mengenai RAPBN tahun 1995/ 1996. Namun tidak diungkap, sejauh mana nilai dari RAPBN tahun anggaran mendatang itu. Soeharto menyatakan, walau anggaran pembangunan tahun mendatang tetap terbatas, tidak perlu kecil hati. Dengan menetapkan prioritas yang tepat, meningkatkan efisiensi, menghindari dan menekan pemborosan dan kebocoran, serta kerja keras, maka anggaran yang tersedia secara terbatas tersebut akan menghasilkan kemajuan. Para menteri dan pejabat pemerintah diminta pandai-pandai memanfaatkan dana yang tersedia. Di samping itu mereka juga agar melaksanakan program secara terarah pada pencapaian sasaran yang ditetapkan. Dibeberkan pula gambaran umum mengenai tahun 1995/1996 yang bakal dihadapi RAPBN tahun 1995/1996 tersebut sudah harus mencerminkan upaya. mencapai sasaran Repelita VI, karena ia merupakan tahun kedua. Guna meningkatkan pembangunan, banyak sekali yang perlu dilakukan dalam RAPBN tahun 1995/1996. Tetapi bagaimanapun harus disadari keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang tertib.

Sumber: BUSINESS NEWS (02/01/1995)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 1-2.