Tegas, Konsisten, Tetapi Luwes (Bagian 1) [1]

Sjarif Thajeb [2]

Nama Letkol. Soeharto, kemudian lebih populer dengan sebutan Pak Harto, telah sering saya dengar sejak revolusi fisik dulu. Meskipun begitu saya belum sempat berkenalan secara langsung, oleh karena keterlibatan masing-masing dalam perang kemerdekaan, dan oleh kesibukan tugas kemiliteran tahun-tahun berikutnya. Sekitar tahun 1945 hingga dekade 1950-an medan tugas Pak Harto berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, sebagai dokter tentara, saya bertugas di Front Surabaya dan daerah Jawa Timur lainnya. Baru pada tahun 1950 saya dipindahkan ke Jakarta. Adalah berkat sebuah film tentang kisah “SO” (Serangan Oemoem), dimana tentara berhasil menduduki Yogya, ibukota RI, pengenalan saya terhadap nama beliau menjadi bertambah. Film itu karya Usmar Ismail (almarhum), yang ditayangkan untuk publik sekitar pasca perang kemerdekaan.

Awal tahun 1955 saya memperoleh kesempatan untuk memperdalam ilmu kedokteran di Amerika Serikat. Sekembali dari Amerika pada tahun 1958, saya bertugas memimpin RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat, sekarang RSCM). Ketika itu hubungan saya dengan Pak Gatot (Jenderal Gatot Soebroto, almarhum) sangat dekat. Pada waktu itu Pak Gatot sudah berkedudukan di MBAD sebagai Wakil KSAD. Secara rutin setiap malam Jum’at saya selalu datang ke rumah beliau.

Tatkala mengkhitankan anak saya pada tahun 1960, Pak Gatot, dan Pak Nasution hadir untuk memberi restu. Sesuatu yang mengejutkan telah terjadi, secara mendadak Pak Gatot mendapat serangan jantung setibanya di rumah, beliau segera dilarikan ke RSPAD (kini Rumkit Gatot Soebroto) untuk memperoleh perawatan intensif. Sudah barang tentu saya segera meninggalkan kesibukan khitanan, dan bergabung dengan ternan-ternan untuk menunggui Pak Gatot, yang keadaannya kian kritis.

Di rumah sakit, sudah banyak tokoh-tokoh sipil dan militer yang memberi simpati kepada Pak Gatot dan tidak sedikit yang duduk menunggu di anak tangga dengan wajah tegang. Di tempat inilah untuk pertama kalinya saya bertemu dan bertatap muka dengan Pak Harto. Bahkan saya duduk bersebelahan dengan Pak Harto. Seingat saya pada waktu itu Pak Harto sudah berpangkat brigjen. dan menjabat Deputi I KSAD, sedangkan saya masih berpangkat letkol. Pada waktu itu nampak sikap Pak Harto yang “kalem”, tenang, walaupun suasana di rumah sakit terasa mencekam. Bahkan para penjenguk, termasuk saya yang adalah seorang dokter, merasa gelisah dan tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran. Setelah peristiwa di rumah sakit tersebut saya tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Harto.

Selesai mengakhiri tugas memimpin RSCM, saya diangkat Bung Karno menjadi Presiden (istilahnya kemudian Rektor) Ul, dan dengan terbehtuknya Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964-24 Februari 1966) saya mendapat kepercayaan menjadi Menteri PTIP. Dalam kaitan peringatan hari nasional RRC, Bung Karno memerintahkan saya menghadiri perayaan  1 Oktober  1965 di Peking, sambil meninjau perkembangan pendidikan di negara itu. Sebenarnya sebagai menteri yang membidangi perguruan tinggi saya sudah mengunjungi berbagai negara sosialis di Eropa. Bersama Pak Widjojo Nitisastro, staf pengajar di UI, saya melakukan kunjungan ke Cekoslowakia, Polandia, dan lain-lain. Tetapi Bung Karno tetap menekankan pentingnya mengamati penyelenggaraan pendidikan tinggi di RRC, sebagai negara sosialis non-Eropa, untuk dijadikan studi perbandingan.

Sebelum berangkat ke Peking, pada tanggal29 September 1965 saya menghadap Pak Yani di kediaman beliau, Jalan Lembang. Kedatangan saya mempunyai tujuan ganda. Pertama, sebagai seorang prajurit yang mengemban tugas kekaryaan ABRI saya wajib melaporkan rencana keberangkatan saya. Dan kedua, menyampaikan informasi yang bersumber dari kalangan mahasiswa bahwa besok tanggal 30 September, PKI akan “mengarak” para jenderal Angkatan Darat. Informasi ini memperoleh tanggapan dari Pak Yani, yang serta merta memanggil Jenderal Parman. Pak Parman adalah Asisten I Menpangad, yang secara kebetulan berteman dengan saya ketika sama-sama menjadi mahasiswa di Jakarta pada zaman penjajahan dulu. Menjawab pertanyaan konfirmatif dari Pak Yani, Pak Parman membenarkan informasi itu, namun demikian beliau menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan ketika semalam beliau berkeliling kota.

Dengan “green light” yang diberikan Pak Yani keberangkatan saya ke Peking tidak mengalami perubahan dan saya pun menghadiri perayaan 1 Oktober di sana. Tampak di tempat upacara pemimpin besar RRC Mao Tse Tung (Mao Zedong), sedang tamu-tamu negara lain diantaranya Pangeran Norodom Sihanouk, Kepala Negara Kamboja. Dari Indonesia antata lain Pak Chaerul Saleh (Waperdam III merangkap Ketua MPRS), Pak Ali Sastroamidjojo (Wakil Ketua MPRS), Mayjen. Wiluyo Puspoyudo (Wakil Ketua MPRS), Brigjen. M Jusuf (Menteri Perindustrian Dasar Ringan, kini Ketua Bepeka), dan saya sendiri.

Ditengah-tengah berlangsungnya upacara, Saudara Djawoto, .Duta Besar RI di Peking, tiba-tiba datang dan menghampiri tamu-tamu. dari Indonesia, seraya menyampaikan berita bahwa di Jakarta telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Untuk itu malamnya, kami semua berkumpul di kedutaan  guna memperoleh kejelasan berita tersebut. Oleh Saudara Djawoto kami semua disodori formulir agar ditandatangani. Isinya jelas: “pengutukan terhadap Dewan Jenderal”. Dengan geram saya menandaskan bahwa dewan itu tidak ada, yang ada hanyalah Wanjakti, akronim dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi di lingkungan AD. Tugasnya memberikan saran dan pendapat kepada Menpangad tentang jabatan dan pangkat para perwira tinggi AD, misalnya memberikan penilaian bagi kenajkan pangkat dari kolonel ke brigadir jenderal atau brigadir jenderal ke mayor jenderal, dan seterusnya

Atas prakarsa saya, kami bertiga —Mayjen. Wiluyo, Brigjen. Jusuf, dan saya— dengan tegas menolak menandatangani formulir yang sudah dipersiapkan itu. Kami pun memutuskan untuk sesegera mungkin kembali ke tanah air, tetapi KBRI memberikan kepastian tidak adanya pesawat yang ke Jakarta. Alternatif lain masih terbuka, memakai kereta api dari Peking menuju Hongkong dan dari situ terbang ke tanah air. Itulah yang ditempuh Pak Jusuf, dan saya beserta isteri, sedangkan Pak Wiluyo menyusul kemudian. Setiba di Hongkong ternyata pesawat GIA sudah penuh, dan kami bertiga terpaksa berdiri sepanjang penerbangan dari Hongkong ke Jakarta. Alhamdulillah pesawat mendarat dengan selamat di Kemayoran pada tanggal 4 Oktober. Sementara ajudan saya, Mayor CPM Rudjito, sudah menjemput, dan langsung membawa kami ke markas Kostrad.

Ketika itu Mayjen. Soeharto, Pangkostrad, sudah diserahi wewenang oleh Bung Karno untuk melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban. Tatkala saya hendak melapor, dengan tenang Pak Harto mempersilakan agar saya berhubungan dengan “senior kita”. Yang dimaksud dengan ”senior kita” tidak lain adalah Pak Nasution. Itulah pertemuan yang kedua kalinya dengan Pak Harto sejak yang pertama di RSPAD dulu.

Suasana politik yang diakibatkan oleh G-30-S/PKI memang sangat tidak menentu. Untuk pengamanan perguruan tinggi, yang oleh PKI justru dianggap sebagai “benteng terakhir”, maka tindakan yang cepat tetapi tepat harus saya ambil. Sebagai Menteri PTIP, saya menerbitkan serangkaian kebijaksanaan, yaitu: Pertama, menutup dan membubarkan 14 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh PKI dan atau organisasi massa yang bernaung dibawahnya, yang terdiri dari empat universitas, sebuah institut dan sembilan akademi. Perguruan Tinggi yang dibubarkan adalah Universitas Res Publika, Universitas Rakyat; Universitas Rakyat Indonesia, Universitas Pemerintah Kotapraja Surakarta, dan Institut Pertanian EGOM. Kemudian akademi-akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Ilmu Politik Bachtaruddin, Teknik Ir. Anwari, Jurnalistik Dr. Rivai, Jurnalistik WR Supratman, Jurnalistik dan Publisistik Taruna Patria, Ilmu Ekonomi Dr. Sam Ratulangi, Sastra Multatuli, dan Akademi Sejarah Ronggo Warsito. Khusus mengenai Universitas Res Publika, yang didirikan oleh Baperki, kemudian diganti dengan Universitas Trisakti sampai sekarang. Rektornya ketika itu Ny. Utami Suryadarma terpaksa saya berhentikan, oleh karena tidak mampu menguasai dan mengendalikan kampus.

Kedua, membekukan dan melarang kegiatan-kegiatan CGMI dan Perhimi. Kedua organisasi mahasiswa ekstra universiter ini berafiliasi pada PKI. Ketiga, menginstruksikan kepada segenap pimpinan PTN dan PTS untuk mengamankan kebijaksanaan di atas serta melanjutkan pembersihan.

Selanjutnya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diikuti oleh langkah konsolidasi terhadap organisasi-organisasi ekstra universiter lainnya, seperti HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan PPMI. Pimpinan organisasi-organisasi mahasiswa tersebut memenuhi panggilan saya untuk berkumpul di kediaman saya, Jalan Imam Bonjol 24, pada tanggal 25 Oktober 1965. Dalam pertemuan tersebut saya memaparkan arahan dengan masalah sentral agar dalam menghadapi PKI dan organisasi-organisasi massanya, para mahasiswa tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan harus satu dalam action group!

Pada waktu itu tampak hadir Mar’ie Muhammad, Cosmas Batubara, Kartono, Karyoso, Ilyas dan beberapa orang mahasiswa lagi. Pimpinan GMNI, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menunjukkan sikap ragu-ragu. Bahkan terasa memperlihatkan ketidaksetujuannya dengan mengusulkan agar masalah ini dibahas dalam waktu yang cukup memadai, misalnya melalui suatu diskusi atau pembentukan tim kajian terlebih dahulu. Sudah barang tentu sikap demikian membuat saya “naik pitam”, sebab di saat segenting itu yang dibutuhkan bukannya “banyak bicara” melainkan ketegasan dalam mengambil tindakan cepat dan tepat. Pimpinan mahasiswa lainnya mendukung sikap dan arahan saya, maka lahirlah KAMI di tempat dan di saat itu juga!.

Semua kebijaksanaan dan segaia.perkembangannya selalu saya laporkan kepada Pak Harto, selaku penanggungjawab pemulihan keamanan dan ketertiban. Tetapi seperti sediakala, beliau selalu meriunjuk ke arah “senior kita” alias Pak Nas.

Pertemuan berikutnya dengan Pak Harto berlangsung di kediaman beliau, yang terletak di Jalan H Agus Salim, pada tanggal 11 Maret 1966. Sebenarnya saya enggan menyampaikan laporan pada hari itu, sebab Pak Harto pada waktu itu sedang kurang sehat, tetapi beliau menerima juga kedatangan saya. Saya laporkan bahwa mahasiswa sudah gelisah dan sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Dengan sabar beliau memberikan saran agar kita “harus berhati-hati, mengingat keadaan yang memang benar-benar belum menentu”.

Suatu ketika saya melaju ke Bogor untuk memenuhi panggilan Bung Karno di istana. Mobil yang saya naiki secara kebetulan berjalan tepat di belakang mobil Pak Harto. Setiba di Istana Bogor saya sempat menceritakan kepada beliau bahwa menurut Pak Sabur ajudan Bung Karno, dalam rangka akan diadakan reshuffle kabinet saya akan menduduki pos baru sebagai duta besar di India. Setelah saya menyatakan keinginan bahwa lebih baik ditempatkan di dalam negeri ketimbang di luar negeri, Pak Harto menjanjikan akan membicarakannya dengan Bung Karno.

Di Istana Bogor, Pak Harto diterima lebih dahulu oleh Bung Karno, seperempat jam kemudian giliran saya masuk. Begitu menerima saya, Bung Karno menasihati agar saya belajar dan mendalami politik, untuk itu saya akan diproyeksikan menjadi Wakil Ketua DPR-GR. Dalam benak saya timbul dugaan bahwa penempatan ini mungkin hasil pembicaraan antara Bung Karno dan Pak Harto. Oleh sebab itu saya pun dengan senang hati menerimanya. Dari peristiwa tersebut saya mempunyai kesan bahwa beliau mau memberikan perhatiannya bagi kepentingan orang lain. (Bersambung).

***