1989 – Laman 40 – HM Soeharto

7 Februari 2018

JAKGUNG: TAK ADA PEJABAT TINGGI MENENTANG PENAYANGAN KORUPTOR

Berita Tahun 1989 No Comment 63 Views

JAKGUNG: TAK ADA PEJABAT TINGGI MENENTANG PENAYANGAN KORUPTOR Jakarta, Antara Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono merasa yakin, tidak ada pejabat tinggi yang menentang penayangan wajah koruptor di televisi, bahkan ia menyatakan, pihaknya menerima

7 Februari 2018

MENPEN: PENAYANGAN KORUPTOR JANGAN AKIBATKAN TRIAL BY THE TELEVISION

Berita Tahun 1989 No Comment 89 Views

MENPEN: PENAYANGAN KORUPTOR JANGAN AKIBATKAN TRIAL BY THE TELEVISION Jakarta, Antara Menpen Harmoko mengatakan, masyarakat berhak mengetahui proses penindakan terhadap koruptor termasuk melalui televisi, namun penayangan itu jangan mengakibatkan pemberitaan yang bersifat

6 Februari 2018

MENDAGRI: MASALAH TANAH BELUM SELESAI SAMPAI GANTI RUGI

Berita Tahun 1989 No Comment 46 Views

MENDAGRI: MASALAH TANAH BELUM SELESAI SAMPAI GANTI RUGI Jakarta, Antara Menteri Dalam Negeri Rudini mengakui banyak aparat Pemda selama ini kurang merasa bertanggung jawab atas nasib rakyat di wilayahnya yang harus pindah

6 Februari 2018

PERSETUJUAN PRESIDEN ATAS PENUNTUTAN DRS. MS SESUAI KUHAP

Berita Tahun 1989 No Comment 57 Views

PERSETUJUAN PRESIDEN ATAS PENUNTUTAN DRS. MS SESUAI KUHAP Jakarta, Antara Persetujuan Presiden Soeharto terhadap pelaksanaan tindakan penuntutan atas anggota MPR Drs. MS yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana perampasan kemerdekaan dan penganiayaan

6 Februari 2018

SUKARTON: TINDAK PIDANA KORUPSI PERLU PENANGANAN CEPAT

Berita Tahun 1989 No Comment 97 Views

SUKARTON: TINDAK PIDANA KORUPSI PERLU PENANGANAN CEPAT Jakarta, Antara Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono, SH, Sabtu mengatakan, tindak pidana korupsi memerlukan penanganan secara cepat agar tidak berlarut-larut, sementara sampai sekarang masih terdapat kesan

6 Februari 2018

FKP DPR: PEJABAT AGAR UNDURKAN DIRI JIKA INSTANSINYA CEMAR

Berita Tahun 1989 No Comment 62 Views

FKP DPR: PEJABAT AGAR UNDURKAN DIRI JIKA INSTANSINYA CEMAR Jakarta, Antara Wakil Sekretaris FKP Drs. H. Bomer Pasaribu, SH menyarankan agar pejabat ikhlas mengundurkan diri jika ternyata dalam lingkungan tanggungjawabnya terdapat tindakan