ABRI – Laman 9 – HM Soeharto

11 Oktober 2018

DAYA BELl TIDAK BANYAK TERPENGARUH MESKI GAJI PN TAK NAIK

Berita Tahun 1994 No Comment 13 Views

DAYA BELl TIDAK BANYAK TERPENGARUH MESKI GAJI PN TAK NAIK Jakarta, Antara Tingkat daya beli masyarakat tidak akan banyak terpengaruh walaupun gaji pegawai negeri (PN) tidak dinaikkan, kata Dirut Bakrie & Brothers Group Tanri

11 Oktober 2018

DPR PAHAMI GAJI PEGAWAI NEGERI TIDAK DINAIKKAN

Berita Tahun 1994 No Comment 13 Views

DPR PAHAMI GAJI PEGAWAI NEGERI TIDAK DINAIKKAN Jakarta, Antara Kalangan DPR memahami langkah pemerintah yang tidak menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI, namun menilai seharusnya kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian serius

4 Oktober 2018

OKA MAHENDRA HARAPKAN PENANGANAN TERPADU ANTAR INSTANSI

Berita Tahun 1994 No Comment 17 Views

OKA MAHENDRA HARAPKAN PENANGANAN TERPADU ANTAR INSTANSI Jakarta, Antara Anggota Komisi II DPR, Oka Mahendra berpendapat bahwa peringatan Presiden Soeharto agar ABRI tidak selalu harus ikut campur terhadap tugas instansi lain dimaksuclkan

4 Oktober 2018

PRESIDEN SOEHARTO: SELALU TERTINGGAL, NEGARA YANG RAPUH PERSATUANNYA

Berita Tahun 1994 No Comment 13 Views

PRESIDEN SOEHARTO: SELALU TERTINGGAL, NEGARA YANG RAPUH PERSATUANNYA Yogyakarta, Kompas Presiden Soeharto mengingatkan, negara kebangsaan yang persatuan dan kesatuan rakyatnya utuh, dapat menyesuaikan diri serta memanfaatkan peluang yang terbuka bagi kesejahteraan rakyatnya. Sebaliknya negara

4 Oktober 2018

PEMIMPIN HARUS MAMPU UBAH KENDALA JADI PELUANG

Berita Tahun 1994 No Comment 15 Views

PEMIMPIN HARUS MAMPU UBAH KENDALA JADI PELUANG Jakarta, Suara Karya Presiden Soeharto mengatakan, kerawanan di dalam negeri dapat dimanfaatkan atau dapat diciptakan melalui isu -isu hak asasi manusia (HAM), keterbukaan. demokratisasi dan lingkungan hidup.

2 Oktober 2018

RUDINI: PRESIDEN HARUS DEKAT DENGAN RAKYAT

Berita Tahun 1994 No Comment 13 Views

RUDINI: PRESIDEN HARUS DEKAT DENGAN RAKYAT Yogyakarta, Merdeka Presiden yang ideal di masa mendatang adalah tetap dapat melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara lebih demokratis sekaligus harus dekat dengan rakyat. Ketua Umum Lembaga