APBN – Laman 6 – HM Soeharto

16 Juli 2018

KURANGI EGOISME SEKTORAL

Berita Tahun 1992 No Comment 35 Views

KURANGI EGOISME SEKTORAL Jakarta, Angkatan Bersenjata Presiden Soeharto minta agar sifat egoisme sektoral di kalangan birokrat, yakni sifat dimana setiap instansi atau pejabat merasa bahwa dirinya yang paling berkepentingan, harus dikurangi. “Dia harus mengetahui

11 April 2018

MENKEU BELUM BISA PERKIRAKAN PENGARUH PENUNDAAN BANTUAN LN

Berita Tahun 1991 No Comment 47 Views

MENKEU BELUM BISA PERKIRAKAN PENGARUH PENUNDAAN BANTUAN LN Jakarta, Media Indonesia Menteri Keuangan JB Sumarlin menyatakan bahwa ia belum dapat memperkirakan besamya pengaruh penundaan bantuan luar negeri terhadap RAPBN 1992/1993, karena saat

6 April 2018

BANTUAN PERLU, TAPI JANGAN DIKAITKAN DENGAN POLITIK

Berita Tahun 1991 No Comment 51 Views

BANTUAN PERLU, TAPI JANGAN DIKAITKAN DENGAN POLITIK Jakarta, Suara Pembaruan Untuk mempercepat laju pembangunan, Indonesia masih memerlukan bantuan luar negeri. Akan tetapi jika bantuan itu dikaitkan dengan politik atau insiden Dili yang

6 April 2018

Tajuk rencana : TOLAK BANTUAN LUAR NEGERI BERSYARAT POLITIK

Berita Tahun 1991 No Comment 54 Views

Tajuk rencana : TOLAK BANTUAN LUAR NEGERI BERSYARAT POLITIK Jakarta, Angkatan Bersenjata PRESIDEN Soeharto dan rombongan Rabu malam lalu tiba kernbali di tanah air setelah menghadiri KTT Kelompok 15 di Caracas, Venezuela,

6 April 2018

JELAS, KITA TAK MAU DIDIKTE NEGARA LAIN

Berita Tahun 1991 No Comment 48 Views

JELAS, KITA TAK MAU DIDIKTE NEGARA LAIN Jakarta, Suara Karya Indonesia tidak bisa dan tidak mau didikte bangsa lain. Betapapun Indonesia membutuhkan dana untuk membangun bangsa dan rakyatnya, tetapi jangan sampai harus

6 April 2018

INDONESIA TIDAK BISA DIDIKTE NEGARA LAIN

Berita Tahun 1991 No Comment 39 Views

INDONESIA TIDAK BISA DIDIKTE NEGARA LAIN Jakarta, Angkatan Bersenjata Pernyataan Presiden Soeharto bahwa Indonesia tidak akan menerirna bantuan luar negeri yang dikaitkan dengan politik dalam negeri, mendapat dukungan penuh dari kalangan DPR-RI.