DPR – Laman 7 – HM Soeharto

27 Oktober 2018

TINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS AGAR MAMPU BERSAING

Berita Tahun 1994 No Comment 1 Views

TINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS AGAR MAMPU BERSAING Jakarta, Antara Perdagangan Indonesia akan mampu bersaing di pasar dunia yang bebas hambatan jika efisiensi dan produktivitas di sektor tersebut terus ditingkatkan. “Kita bisa berkiprah di

18 Oktober 2018

HAMZAH HAZ: PEMERINTAH PERLU AJUKAN SISTEM HUKUM EKONOMI

Berita Tahun 1994 No Comment 4 Views

HAMZAH HAZ: PEMERINTAH PERLU AJUKAN SISTEM HUKUM EKONOMI Jakarta, Antara Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) H. Hamzah Haz menandaskan perlunya pemerintah segera mengajukan sistem hukum untuk menangani bidang ekonomi termasuk yang menyangkut masalah-masalah moneter,

12 Oktober 2018

INDONESIA BISA JADI ‘ECONOMIC POWER ‘

Berita Tahun 1994 No Comment 21 Views

INDONESIA BISA JADI ‘ECONOMIC POWER‘ Jakarta, Antara Di mata Amerika Serikat, Indonesia dipandang sebagai negara yang nantinya dapat menjadi “economic power”, sebab sekarang pertumbuhan ekonominya berkembang pesat, kata Wakil Ketua DPR JA Katili.

12 Oktober 2018

SWASTA OPTIMIS TARGET DANA INVESTASI PELITA VI TERCAPAI

Berita Tahun 1994 No Comment 6 Views

SWASTA OPTIMIS TARGET DANA INVESTASI PELITA VI TERCAPAI Jakarta, Antara Kalangan dunia usaha swasta merasa optimis akan mampu menghimpun dana investasi sebesar 73 persen dari total dana Rp 660 triliun yang dibutuhkan selama

11 Oktober 2018

SEKTOR INDUSTRI MEMBUTUHKAN IKLIM USAHA LEBIH KONDUSIF

Berita Tahun 1994 No Comment 1 Views

SEKTOR INDUSTRI MEMBUTUHKAN IKLIM USAHA LEBIH KONDUSIF Semarang, Antara Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Prof . Dr. Soewito menyatakan, alokasi dana untuk sektor industri yang hanya Rp 450 miliar dalam RAPBN 1994/95

11 Oktober 2018

DPR PAHAMI GAJI PEGAWAI NEGERI TIDAK DINAIKKAN

Berita Tahun 1994 No Comment 0 Views

DPR PAHAMI GAJI PEGAWAI NEGERI TIDAK DINAIKKAN Jakarta, Antara Kalangan DPR memahami langkah pemerintah yang tidak menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI, namun menilai seharusnya kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian serius