Maret – Laman 40 – HM Soeharto

23 Maret 2017

PRESIDEN BENTUK BADAN KOORDINASI BIMAS

Berita Tahun 1979 No Comment 17 Views

PRESIDEN BENTUK BADAN KOORDINASI BIMAS PRESIDEN Soeharto melalui Keppres No.6 tanggal 3 Maret 1979 memutuskan membentuk badan koordinasi Bimas sebagai wadah kordinasi yang menggantikan Badan Musyawarah Bimas yang berbentuk berdasarkan Keppres No. 95/1969. Badan

23 Maret 2017

INSTRUKSI PRESIDEN: KENAIKAN 4% PRODUKSI PANGAN HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN

Berita Tahun 1979 No Comment 15 Views

INSTRUKSI PRESIDEN: KENAIKAN 4% PRODUKSI PANGAN HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN Peningkatan Produksi pangan harus mendapatkan penanganan yang maksimal dan merupakan tugas nasional yang amat penting dalam Repelita III. Keberhasilan peningkatan produksi berarti pula berhasilnya

17 Maret 2017

INSTRUKSI PRESIDEN NAIKKAN PRODUKSI PANGAN: SEGENAP KEKUATAN HARUS DILIBATKAN

Berita Tahun 1979 No Comment 15 Views

INSTRUKSI PRESIDEN NAIKKAN PRODUKSI PANGAN: SEGENAP KEKUATAN HARUS DILIBATKAN Presiden Soeharto menginstrusikan kepada semua kekuatan masyarakat baik kekuatan teknis maupun ekonomis, langsung atau tak langsung harus terlibat dalam perjuangan besar menaikkan produksi pangan. Instruksi

14 Maret 2017

GAJI PRESIDEN RP. 3 JUTA, WAKIL PRESIDEN RP. 2 JUTA

Berita Tahun 1979 No Comment 13 Views

GAJI PRESIDEN RP. 3 JUTA, WAKIL PRESIDEN RP. 2 JUTA Gaji Presiden meningkat menjadi Rp. 3 juta dan Wakil Presiden Rp. 2 juta setiap bulannya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 tahun 1979 mengenai

14 Maret 2017

HARSONO: TIDAK PERLU BANYAK SEMINAR & RAKER

Berita Tahun 1979 No Comment 18 Views

HARSONO: TIDAK PERLU BANYAK SEMINAR & RAKER Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan RM Harsono mengatakan hari ini di DPR Senayan, banyak hal-hal yang tidak perlu diseminar-diseminarkan, tak perlu dirakerraker yang tak perlu dilokakarya di

14 Maret 2017

KALANGAN DPR SAMBUT BAIK INSTRUKSI TENTANG PENGURANGAN SEMINAR

Berita Tahun 1979 No Comment 17 Views

KALANGAN DPR SAMBUT BAIK INSTRUKSI TENTANG PENGURANGAN SEMINAR Para pembantu Presiden sangat diharapkan mampu menghayati dan melaksanakan pikiran yang tertuang dalam kehendak Kepala Negara untuk mengurangi kegiatan yang disebut seminar, rapat kerja, widyakarya, lokakarya