Pembangunan – Laman 11

15 Februari 2018

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM JANGAN RUSAK LINGKUNGAN

Berita Tahun 1989 No Comment 20 Views

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM JANGAN RUSAK LINGKUNGAN Jakarta, Angkatan Bersenjata PRESIDEN Soeharto mengatakan pengolahan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dilakukan tanpa mencemarkan dan merusak lingkungan, karena pembangunan merupakan perintisan

15 Februari 2018

TEPAT BAGI BANGSA LAIN BELUM TENTU COCOK UNTUK INDONESIA

Berita Tahun 1989 No Comment 22 Views

TEPAT BAGI BANGSA LAIN BELUM TENTU COCOK UNTUK INDONESIA Jakarta, Sinar Harapan Presiden Soeharto mengemukakan, tidak semua teknologi yang tepat bagi bangsa lain akan sama tepatnya jika diterapkan di tengah pembangunan bangsa

13 Februari 2018

PRESIDEN HARAPKAN KARYAWAN TVRI TINGKATKAN PELAKSANAAN TUGAS

Berita Tahun 1989 No Comment 26 Views

PRESIDEN HARAPKAN KARYAWAN TVRI TINGKATKAN PELAKSANAAN TUGAS Jakarta, Antara Dengan mendapatkan informasi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan meningkat, katanya. Kepala Negara mengatakan sarana informasi yang audio visual itu bias memberikan

7 Februari 2018

AGAMA SANDARAN BATIN

Berita Tahun 1989 No Comment 13 Views

AGAMA SANDARAN BATIN Jakarta, Pelita Kembali Presiden Soeharto menandaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat dalam rasa keagamaannya. Agama adalah satu-satunya sandaran batin yang dapat memberi rasa kedalaman hidup, baik dalam

6 Februari 2018

PRESIDEN: BERHENTI JADI HAKIM JIKA TAK SANGGUP JALANKAN TUGAS

Berita Tahun 1989 No Comment 12 Views

PRESIDEN: BERHENTI JADI HAKIM JIKA TAK SANGGUP JALANKAN TUGAS Jakarta, Pelita Presiden Soeharto kembali menegaskan jika para hakim tidak sanggup menjalankan tugasnya berhenti saja menjadi hakim. Sebab para hakim tersebut diangkat oleh

2 Februari 2018

TIADA SK PEMERINTAH BAGI PENYISIHAN LABA SWASTA UNTUK BAPAK ANGKAT

Berita Tahun 1989 No Comment 24 Views

TIADA SK PEMERINTAH BAGI PENYISIHAN LABA SWASTA UNTUK BAPAK ANGKAT Jakarta, Antara Presiden Soeharto menegaskan Pemerintah tidak akan mengeluarkan surat keputusan apa pun tentang persentase dari laba yang harus disisihkan perusahaan swasta