PPN – Laman 2 – HM Soeharto

17 Oktober 2018

BANK DUNIA BICARAKAN KEBIJAKAN INDONESIA DAN REPELITA VI

Berita Tahun 1994 No Comment 17 Views

BANK DUNIA BICARAKAN KEBIJAKAN INDONESIA DAN REPELITA VI Jakarta, Antara Presiden Bank Dunia Lewis Preston akan membicarakan kebijakan-kebijakan Indonesia dan Repelita VI dengan para menteri kabinet pembangunan VI selama kunjungan tujuh harinya di Indonesia,

11 Oktober 2018

KWIK: TERLALU RISKAN PATOK HARGA MINYAK 16 DOLAR AS/BAREL

Berita Tahun 1994 No Comment 14 Views

KWIK: TERLALU RISKAN PATOK HARGA MINYAK 16 DOLAR AS/BAREL Jakarta, Antara Keputusan pemerintah mematok harga ekspor minyak bumi Indonesia 16 dolar AS/barel dalam RAPBN 1994/1995 dinilai oleh beberapa pengamat terlalu riskan pada saat

15 Maret 2018

PRESIDEN SERUKAN PEMDA CEGAH KERUSAKAN SUMBER DAYA ALAM

Berita Tahun 1990 No Comment 16 Views

PRESIDEN SERUKAN PEMDA CEGAH KERUSAKAN SUMBER DAYA ALAM Palu, Kompas Presiden Soeharto menyerukan kepada semua pemerintah daerah (pemda) agar mengambillangkah-langkah mencegah kerusakan sumber daya alam. Selain itu juga dianjurkan agar di kota-kota

29 Januari 2018

PRESIDEN SOEHARTO: TAK ADIL, MEMBOIKOT PRODUK KAYU TROPIS

Berita Tahun 1989 No Comment 24 Views

PRESIDEN SOEHARTO: TAK ADIL, MEMBOIKOT PRODUK KAYU TROPIS Mandiangin, Kompas Presiden Soeharto menegaskan, boikot yang dilakukan sementara negara maju terhadap produk dari hutan tropis sekarang ini merupakan suatu tindakan tidak adil, karena

3 Januari 2018

PENGGUNAAN SUMBER ALAM HARUS DENGAN CARA BIJAKSANA

Berita Tahun 1988 No Comment 13 Views

PENGGUNAAN SUMBER ALAM HARUS DENGAN CARA BIJAKSANA Jakarta, Angkatan Bersenjata Presiden Soeharto mengatakan dalam melaksanakan pembangunan kita harus menggunakan sumber daya alam dengan cara-cara yang bijaksana, sehingga kelestariannya tetap terjamin dan dapat terus

2 Januari 2018

PRESIDEN: HUTAN DI JAWA TINGGAL 22,8 PERSEN DARI LUAS DARATAN

Berita Tahun 1988 No Comment 14 Views

PRESIDEN: HUTAN DI JAWA TINGGAL 22,8 PERSEN DARI LUAS DARATAN Jakarta, Antara Rutan di Pulau Jawa, yang tinggal tiga juta ha atau hanya 22,8 persen dari luas pulau itu, tidak dibolehkan lagi digunakan