Presiden – Laman 3 – HM Soeharto

11 Oktober 2018

SWASTA SlAP BANTU PEMERINTAH SUKSESKAN REPELITA VI

Berita Tahun 1994 No Comment 2 Views

SWASTA SlAP BANTU PEMERINTAH SUKSESKAN REPELITA VI Jakarta, Antara Ketua Dewan Pembina Kadin, Sukamdani Sahid Gitosardjono berpendapat, swasta siap bersama-sama pemerintah untuk menyukseskan Repelita VI. Kadin Indonesia sebagai satu-satunya wadah dunia usaha akan

5 Oktober 2018

PRESIDEN: DEMOKRASI TANPA ATURAN HANYA HASILKAN ANARKI

Berita Tahun 1994 No Comment 5 Views

PRESIDEN: DEMOKRASI TANPA ATURAN HANYA HASILKAN ANARKI Jakarta, Antara Presiden Soeharto menegaskan, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat merupakan hal yang sah, namun diingatkan jika demokrasi diterapkan tanpa aturan, maka yang terjadi adalah anarki.

4 Oktober 2018

PRESIDEN SOEHARTO: ISU AKTUAL BISA DIJADIKAN SUMBER KERAWANAN

Berita Tahun 1994 No Comment 1 Views

PRESIDEN SOEHARTO: ISU AKTUAL BISA DIJADIKAN SUMBER KERAWANAN Jakarta, Kompas Presiden Soeharto mengingatkan, isu-isu hak asasi manusia (HAM), keterbukaan, demokratisasi dan lingkungan hidup bisa dimanfaatkan sebagai sumber kerawanan di dalam negeri yang pada

3 Oktober 2018

PRESIDEN : BANYAK YANG TAK PAHAMI UUD ’45 SECARA MENDALAM

Berita Tahun 1994 No Comment 0 Views

PRESIDEN :BANYAK YANG TAK PAHAMI UUD ’45 SECARA MENDALAM Jakarta, Republika Presiden Soeharto menilai, banyak kalangan di dalam masyarakat kita yang tidak memahami UUD 45 secara mendalam, akibatnya banyak salah pengertian mengenai konsep

3 Oktober 2018

JANGAN GUNAKAN BAJU BARAT KEDODORAN

Berita Tahun 1994 No Comment 5 Views

JANGAN GUNAKAN BAJU BARAT KEDODORAN Jambi, Suara Karya Presiden Soeharto minta diwaspadainya unsur-unsur atau kelompok masyarakat yang kurang puas atau kurang sabar dengan hasil pembangunan, kemudian berbuat sesuatu yang bisa mengganggu stabilitas nasional,

2 Oktober 2018

MENGAWALI PJP II, 4 MASALAH HARUS LEBIH DIPERHATIKAN

Berita Tahun 1994 No Comment 3 Views

MENGAWALI PJP II, 4 MASALAH HARUS LEBIH DIPERHATIKAN Jakarta, Kompas Presiden Soeharto menjelaskan ada empat masalah yang harus mendapat perhatian lebih besar dalam mengawali PJP II ini, yaitu pendayagunaan pegawai negeri sipil (PNS), otonomi