RAPBN – HM Soeharto

28 November 2018

Sidang Paripurna Kabinet: PEJABAT DAN PENGUSAHA JANGAN MEMBESAR-BESARKAN NILAI PROYEK

Berita Tahun 1995 No Comment 1 Views

Sidang Paripurna Kabinet: PEJABAT DAN PENGUSAHA JANGAN MEMBESAR-BESARKAN NILAI PROYEK Jakarta, Business News residen Soeharto dalam Sidang Paripurna Kabinet secara khusus menegaskan agar pejabat dan pengusaha tidak membesar-besarkan nilai proyek yang digarap (mark-up). Tindakan-tindakan

18 November 2018

PEMERINTAH ALOKASIKAN RP 30,4 MILlAR UNTUK PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berita Tahun 1994 No Comment 1 Views

PEMERINTAH ALOKASIKAN RP 30,4 MILlAR UNTUK PEMUDA DAN OLAHRAGA Jakarta, Antara PEMERINTAH dalam tahun anggaran 1994/1995 mengalokasikan dana ebesar Rp 30,4 miliar bagi subsektor Pemuda dan Olahraga. Dana tersebut termasuk dalam sektor pendidikan,

3 November 2018

GINANDJAR: AMAN, PELAKSANAAN APBN 1994-1995

Berita Tahun 1994 No Comment 0 Views

GINANDJAR: AMAN, PELAKSANAAN APBN 1994-1995 Jakarta, Antara Pelaksanaan undang-undang APBN tahun 1994-1995 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, jika ditinjau dari segi penerimaan pajak dan ekspor migas serta pengeluaran. “APBN 1994-1995 cukup aman,” kata

12 Oktober 2018

SWASTA OPTIMIS TARGET DANA INVESTASI PELITA VI TERCAPAI

Berita Tahun 1994 No Comment 2 Views

SWASTA OPTIMIS TARGET DANA INVESTASI PELITA VI TERCAPAI Jakarta, Antara Kalangan dunia usaha swasta merasa optimis akan mampu menghimpun dana investasi sebesar 73 persen dari total dana Rp 660 triliun yang dibutuhkan selama

11 Oktober 2018

DAYA BELl TIDAK BANYAK TERPENGARUH MESKI GAJI PN TAK NAIK

Berita Tahun 1994 No Comment 1 Views

DAYA BELl TIDAK BANYAK TERPENGARUH MESKI GAJI PN TAK NAIK Jakarta, Antara Tingkat daya beli masyarakat tidak akan banyak terpengaruh walaupun gaji pegawai negeri (PN) tidak dinaikkan, kata Dirut Bakrie & Brothers Group Tanri

11 Oktober 2018

KENAIKAN INPRES DESA HARUS DIBARENGI PENAJAMAN SASARAN

Berita Tahun 1994 No Comment 2 Views

KENAIKAN INPRES DESA HARUS DIBARENGI PENAJAMAN SASARAN Bandar Lampung, Antara Kenaikan Inpres desa sebesar Rp 500 ribu dari Rp 5,5 menjadi Rp 6 juta pada tahun anggaran 1994/95 merupakan bukti besarnya perhatian pemerintah