RUU – Laman 4 – HM Soeharto

12 Juni 2016

1967-09-22 Pemerintah Mengajukan RUU Pokok-Pokok Pernikahan Umat Islam

Nasional No Comment 3 Views

Pemerintah Mengajukan RUU Pokok-Pokok Pernikahan Umat Islam JUM’ AT, 22 SEPTEMBER 1967 Hari ini pemerintah telah mengajukan lagi kepada DPR-GR sebuah RUU tentang Pokok-pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam. RUU tersebut antara lain mengatur

3 Juni 2016

1967-03-29 Pejabat Presiden Jenderal Soeharto-DPRGR Bahas Kelancaran Pembahasan Perun…

Nasional No Comment 3 Views

Pejabat Presiden Jenderal Soeharto-DPRGR Bahas Kelancaran Pembahasan Perundang-Undangan RABU, 29 MARET 1967 Hari ini Pejabat Presiden telah mengadakan pertemuan dengan Pimpinan DPR-GR. Dalam pertemuan ini telah dibicarakan tentang ketidaklancaran pembahasan beberapa perundangan di DPR-GR.

21 Mei 2016

1966-11-14 Dipimpin Jenderal Soeharto, Sidang Presidium Kabinet Ampera tetapkan Angga…

Nasional No Comment 2 Views

Dipimpin Jenderal Soeharto, Sidang Presidium Kabinet Ampera tetapkan Anggaran Belanja Tahun 1967 dan Bahas RUU Penanaman Modal Asing SENIN, 14 NOVEMBER 1966 Ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto hari ini memimpin sidang presidium

12 Mei 2013

1970-05-06 Presiden Soeharto Bahas RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

Nasional No Comment 4 Views

Presiden Soeharto Bahas RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (Serahkan Huller Kepada Bekas Pejuang Pembantu Logistik) RABU, 6 MEI 1970, Melalui Gubernur Jawa Barat, Solichin GP, pagi ini di Bina Graha Presiden Soeharto Soeharto menyerahkan mesin

22 Maret 2013

1974-03-20 Presiden Soeharto: RUU Harus Sesuai Aspirasi dan Perjuangan Bangsa Indones…

Aktifitas Kenegaraan, Uncategorized No Comment 3 Views

Presiden Soeharto: RUU Harus Sesuai Aspirasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia RABU, 20 MARET 1974, Pada jam 10.00 pagi, Presiden Soeharto mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmaja, Menteri/Sekretaris Negara

11 Maret 2013

1971-03-09 Presiden Soeharto: Percepat DIP, RUU Hukum Dagang dan Pemberantasan Tindak…

Aktifitas Kenegaraan No Comment 2 Views

Presiden Soeharto: Percepat DIP, RUU Hukum Dagang dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kelancaran Koordinasi Antar Deprtemen dalam Penyusunan DIP) SELASA, 9 Maret 1971, Presiden menginstruksikan kepada para menteri agar sebelum tanggal 1 April 1871,