TAJUK RENCANA: MENYELAMATKAN BARANG NEGARA [1]
Jakarta, Kompas
MASALAH paling sulit dalam prosedur pembelian barang adalah bagaimana menyeragamkan pelaksanaan pembelian. Sampai saat ini berbagai departemen mempunyai pegangannya sendiri dalam berbelanja barang, meskipun pedoman pokok telah ditetapkan dalam keputusan Presiden. Orang masih saja mempertengkarkan apa yang harus didahulukan. Membeli barang atas dasar manfaat (doelmatigheld) atau atas dasar hukum (welmatigheld).
cara yang tidak seragam ini mempunyai akibat lanjut dalam administrasi barang milik negara. Membeli barang atas dasar manfaat memberikan kemungkinan untuk membeli barang yang berlainan dari apa yang ditetapkan. Ini dilaksanakan karena barang yang dibeli memberi manfaat lebih tinggi.
Akibat selanjutnya adalah, daftar barang tidak sesuai dengan DIP, penyusutannya lain dari yang diperkirakan, ongkos pemeliharaanjuga berbeda. Petugas pemeriksa mempunyai alasan untuk menyalahkan pejabat yang melakukannya. Sedangkan pejabat yang melakukannya justru merasa menyelamatkan uang negara dengan jalan memberi barang lebih tepat.
Membeli barang atas dasar hukum berarti membeli barang sesuai dengan yang ditetapkan dalam DIP. Kelemahan dari prinsip ini adalah, kaku dan tidak luwes. Jika misalnya pasaran berubah diperlukan perubahan DIP yang makan waktu lama. Dan jika karena sesuatu hal diperlukan barang lain lebih dulu, uang belanja yang sudah tersedia tidak dapat dipakai.
AGAKNYA melalui proses akomodasi, masalah di atas dapat diperkecil. Akan tetapi akibat kelanjutannya masih memerlukan perhatian. Administrasi menjadi pelik karena barang yang dibeli pemerintah meliputi berbagai jenis. Sifatnya beraneka ragam. Letaknya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Tujuan pemakaiannya bermacam-macam.
Itulah sebabnya Departemen Keuangan menekankan pentingnya satu sistim pengadaan dan administrasi pengurusan barang yang berlaku menyeluruh untuk semua instansi pemerintah. Inilah yang dicari dalam seminar pengadaan dan administrasi pengurusan barang selama lebih delapan hari pekan lalu di Departemen Keuangan.
Ketika menutup seminar ini, Menteri Negara PAN Sumarlin menyatakan bahwa pemerintah sekarang sedang menyusun dan menyempumakan sistim dan prosedur pembelian barang yang telah ada. Ini dimaksudkan untuk mengamankan pemakaian anggaran pemerintah dan barang yang telah dibeli instansi-instansi pemerintah.
Sistim itu, menurut Sekretaris Jendral Departemen Keuangan meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, cara penanganan dalam anggaran, cara pengadaan, sistim pergudangan, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian dan inventarisasi.
SATU segi yang perlu sekali mendapat sorotan sebenarnya adalah prosedur kompabilitas pemerintah. Semua pembayaran dari instansi pemerintah waktu ini dilakukan lewat bendaharawan negara. Prosedurnya lama, dan mempunyai liku-likunya sendiri. Banyak pengusaha swasta mengeluh bahwa pembayaran yang menjadi hak mereka harus diurus dengan sulit sekali.
Tidak dapat disangkal bahwa prosedur yang sulit ini mempengaruhi harga. Satu proyek yang sarna, jika dipesan pemerintah harganya akan lebih mahal dibandingkan jika dipesan pihak lain. Sebab pengusaha swasta yang menerima pesanan dari pemerintah harus memperhitungkan lamanya uang tersangkut pada bendaharawan negara dan berbagai biaya yang diperlukan untuk mengurusnya.
Jika prosedur ini dapat dipersingkat, niscaya pemerintah akan dapat menekan harga proyek serta berbagai belanja barang. Penghematan ini meliputi bermilyar rupiah.
MAKIN tahun biaya proyek serta belanja barang pemerintah makin bertambah. Jika penertiban tidak dilakukan mulai sekarang, barang yang tak terurus makin menumpuk. Karena itu penertiban harus secepatnya dimulai. Pelaksanaan penertiban ini perlu mendapat dukungan dari semua pejabat pemerintah. (DTS)
Sumber: KOMPAS (16/12/1975)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 747-749.