TANTANGAN GOLKAR: MENINGKATKAN KUALITAS KADER [1]

Oleh Askan Krisna Jakarta, Antara

Tantangan yang perlu ditangani secara serius DPP Golkar masabakti 1993-98 mendatang adalah peningkatan kualitas kader, agar Orsospol yang dipercaya memperoleh mayoritas tunggal selama lima Pemilu itu mampu menjawab tantangan zaman.

Tantangan-tantangan itu telah dibeberkan secara gamblang dalam evaluasi Dewan Pembina Golkar yang ditandatangani ketuanya, Presiden Soeharto, yang dibacakan Koordinator Presidium Harian B.J. Habibie pada hari kedua Munas V yang berlangsung  di Jakarta 20-25 Oktober. Dewan Pembina berpendapat bahwa Golkar perlu meningkatkan kualitas kaderisasi terutama untuk mengembangkan kader bermutu pada sektor masyarakat yang berkembang sangat cepat.

Orsospol yang lahir 29 tahun lalu, yang mempelopori pengarahan orientasi seluruh bangsa pada pembaharuan dan pembangunan itu,juga diharapkan menumbuhkan kembali citranya sebagai pembaharu yang responsif terhadap perkembangan aspirasi dan secara intens melibatkan diri dalam persoalan rakyat. Di sisi lain, Golkar sebagai organisasi kader dituntut untuk mengelola organisasi lebih demokratis dan melembaga sehingga dapat mengembangkan citra orsospol yang berbasis kesukarelaan. Dewan Pembina berpendapat, Golkar memiliki potensi luar biasa karena memiliki kader di berbagai aspek kehidupan, baik di birokrasi, dunia profesi dan kemasyarakatan. Semua itu dinilai sebagai aset berharga yang perlu terus dipupuk dan dipelihara secara konsepsional dan terarah dalam mengembangkan pembaharuan dan pembangunan.

Namun sebagai orsospol peserta pemilu, Golkar juga dituntut harus mampu memantapkan diri sebagai orsospol pemegang mayoritas tunggal, tidak hanya secara kuantitatif, tapi juga secara kualitatif.

Dengan demikian aspek kualitas dan kematangan kader dan kelembagaan, manajemen serta program, merupakan faktor penting yang sekaligus mencerminkan kedewasaan dan kematangan Golkar dalam sistem Demokrasi Pancasila, kata Koordinator Presidium Harian Dewan Pembina.

Dewan Pembina menilai Golkar belum memadai dalam merespons dinamika masyarakat yang berkembang begitu cepat itu, karena kader-kader Golkar belurn bisa secara maksimal menanggapi aspirasi rakyat yang bersifat kualitatif, rnisalnya soal-soal keterbukaan,hak azasi manusia,demokrasi yang lebih luas, keadilan sosial, keadilan hukum, lingkungan hidup dan sebagainya.

Belum Aktif

Orsospol berlambang ‘pohon beringin ‘ ini juga dinilai belum aktif menanggapi berbagai isu politik yang berkaitan dengan ekses pembangunan dan tindakan sebagian oknum aparatur yang kurang terpuji merugikan citra Golkar di mata masyarakat.

Mantan Mendagri Rudini, misalnya menilai sistem pengkaderan Golkar selama ini belurn betjalan baik, antara lain terbukti dari masih adanya kader Golkar di birokrasi yang bersikap merugikan rakyat.

“Sebenarnya program Golkar sudah mengarah kepada kepentingan masyarakat luas, tapi sangat disayangkan dalam pelaksanaannya seringkali, belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak kader Golkar yang belum bisa melakukan komunikasi dengan baik. Padahal apabila mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, Golkar tidak perlu berkampanye pun pasti dapat meraih suara mayoritas ,” katanya.

Mensesneg Moerdiono berpendapat, Golkar memang hendaknya dapat menjadi kekuatan yang dapat membangkitkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, yang saat ini sedang mengalami perubahan secara dinamis dalam kesertaannya pada pembangunan.

“Penting sekali bagi Golkar menjabarkan perintah GBHN untuk menjawab pembangunan yang makin penuh tantangan,misalnya mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan mengejar ketinggalan Indonesia dari bangsa lain,”kata Mensesneg .

Untuk itu Golkar sebagai orsospol terbesar harus membuang jauh slogan-slogan yang menjanjikan harapan, tetapi sukseskan program Golkar yang secaranyata dapat dirasakan masyarakat.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Daerah Istimewa Yogyakatra, Paku Alam VIII berpendapat, Golkar hams dapat menunjukkan karya nyata yang dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki taraf hidup perekonomian rakyat. “Jika Golkar selalu tanggap terhadap gerak pembangunan serta bijaksana dalam mengatasi hambatannya, maka Golkar akan menjadi orsospol yang dicintai oleh masyarakat,” ujarnya.

Karena itu mantan Kassospol ABRI, Harsudiono Hartas, yang juga disebut­ sebut sebagai salah satu calon Ketua Umun Golkar berpendapat, DPP Golkar yang terpilih untuk periode mendatang harus benar-benar konsekuen antara ucapan dan perbuatan, dan tidak menyimpang dari azas-azas organisasi. Tujuan utama Golkar sebagai orsospol terbesar menurutnya adalah mengemban amanat rakyat, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagairnana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Realistis

Lebih tegas, Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung menandaskan, Munas Golkar agar menyusun program yang realistis dan menyentuh kepentingan masyarakat, terutama dalam mengentas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Sementara itu Mendagri Yogie SM mengharapkan, dalam menghadapi Repelita VI dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II Golkar hams mengutamakan konsolidasi dan pengalaman masa lalu hendaknya dijadikan pelajaran.

“Kita harus ‘future oriented ‘ berwawasan masa depan,”kata Mendagri. Wakil Sekjen DPP Golkar, Ir. Usman Hasan membenarkan, peningkatan konsolidasi di dalam tubuh Golkar memang harus terus dilakukan secara intensif, untuk menghindari polarisasi terutama dari bekas kelompok induk organisasi (kino) Golkar.

Konsolidasi perlu dilakukan untuk dapat menjadijembatan dan perekat bagi berbagai aspirasi yang muncul dari eks kino-kino tersebut. Ketua DPP Golkar, H. Wahono mengakui Golkar harus terus bergerak maju dan mengembangkan diri, bukan saja sebagai kekuatan sospol yang tangguh untuk dirinya sendiri, tapi juga melaksanakan tugas sebagai pelopor dan pembaharu budaya politik.

Jumlah anggota Golkar yang terdaftar dan mempunyai kartu anggota selama lima tahun terakhir ini memang meningkat, dari sekitar 32,4 juta menjadi 33,9 juta orang. Dalam rangka kaderisasi, Golkar kini mempunyai kurang lebih 600.000 penatar.

Namun beberapa pengamat mengatakan ,jumlah kader Golkar yang besar itu belum memadai dalam mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat akibat keberhasilan pembangunan. Seperti Ketua Umurn DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Ismail Hasan Metareurn SH mengatakan, Golkar sampai sekarang masih mempakan organisasi massa ketimbang organisasi kader.

“Padahal Golkar itu hams menjadi partai kader dan bukan lagi sebagai partai massa. Itulah yang diinginkan Pak Harto,” kata Buya Ismail. Mampukah Golkar menjawab tantangan zaman ? Pertanyaan itu memang mencuat di arena Munas V. Tapi bukan siapa- siapa, hanya Munaslah yang hams menjawabnya. Berbagai pandangan dan harapan toh sudah dibeberkan.(T/JKT-00 1/ SU05/RB2/22/ 10/93   16:56/RUl/19:20)

Sumber:ANTARA (22/10/1993)

____________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 265-268.