TERBUKA KEMUNGKINAN NEGARA KETIGA “JOINT VENTURE” DIEAGA [1]

 

Jakarta, Antara

Kerja sama empat negara (Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia) dalam Kawasan Pertumbuhan ASEAN bagian Timur (EAGA), tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara ketiga untuk masuk dengan melakukan usaha patungan Goint venture).

“Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan negara-negara Eropa lainnya dapat menginvestasikan modalnya di kawasan tersebut (EAGA-red),” tegas Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (Indag), Hartarto kepada pers seusai memimpin Rakor Indag yang pada intinya membahas kelanjutan pengembangan EAGA di Jakarta, Sabtu.

Penegasan Hartarto tersebut merupakanjawaban atas keinginan Australia untuk bergabung dengan EAGA yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Paul Keating kepada Presiden Soeharto ketika berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, katanya, kegiatan usaha tersebut hanya akan dilaksanakan di sekitar kota-kota utama yang tergabung dalam EAGA seperti Manado, Balikpapan dan Pontianak dari Indonesia, Davao di Filipina Selatan dan Brunei Darussalam serta Sabah dan Sarawak dari Malaysia Timur. Menurut Hartarto, sektor penerbangan merupakan jenis usaha yang sangat memun gkinkan dimasuki oleh negara-negara ketiga karena pada pelaksanaannya nanti, EAGA akan membuka jalur-jalur penerbangan baru baik diantara kota-kota yang tergabung di dalamnya maupun jalur penerbangan dengan kota-kota besar lainnya didunia.

Tentang penerbangan udara antara kota-kota utama di EAGA, Menteri Perhubungan, Haryanto Dhanutirto mengatakan, akan ada pengembang anjalur penerbangan yang tidak terbatas di dalamnya.

“Tiga kota utama di Indonesia seperti Manado, Balikpapan dan Pontianak, akan ada jalur penerbangan yang tidak terbatas dengan kota-kota besar di negara-negara di Juar EAGA, “tegas Haryanto.

Infrastruktur Oleh Pemerintah

Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Joop Ave yang juga hadir dalam Rakor Indag tersebut mengatakan, untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan seperti bandar udara dan pelabuhan laut serta telekomunikasi, apabila swasta belurn mampu maka pemerintah-lah yang akan menyediakannya.

“Pemerintah berusaha menciptakan iklim usaha yang baik, namun kalau swasta masih belurn siap,pemerintah yang akan turun tangan,”katanya menegaskan.

Mengingat luasnya daerah pertumbuhan dalam EAGA tersebut, Joop menilai akan banyak infrastruktur dalam bidang telekomunikasi yang sangat diperlukan dan harus segera direalisasikan.

“Sudah merupakan kewajiban BUMN (Badan Usaha Milik Pemerintah-red) untuk membangun infrastruktur tersebut tanpa menekankan pada upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti yang dilakukan oleh swasta, “tambahnya.

Khusus mengenai sektor pariwisata, dia menjelaskan, wisata lingkungan dan wisata petualangan merupakan jenis wisata yang sangat baik dikembangkan di tiga kota utama Indonesia yang tergabung dalam EAGA itu. Hal itu disebabkan kondisi alam dengan habitatnya yang masih murni serta koleksi flora dan fauna yang cukup lengkap menjadikan provinsi-provinsi tersebut sebagai wilayah potensial pengembangan wisata lingkungan dan petualangan.

Selain, Menko Indag, Menhub dan Menparpostel, Rakor Indag tersebut juga dihadiri Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo, Menteri Perindustrian Tunky Ariwibowo dan Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.  (T-PE05/PE04/EU08/15:11/RE2/30/07/9417:13)

Sumber:ANTARA(30/07/1994)

______________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 324-325