TIDAK IKUT-IKUTAN BICARAKAN CALON PRESIDEN SIKAP PB NU DIMAKLUMI PRESIDEN SOEHARTO
Presiden Soeharto dapat menerima dan memaklumi sikap Nahdatul Ulama (NU) yang daIam Munasnya beberapa waktu yang laIn tidak ikut-ikutan membicarakan calon Presiden dan gelar Bapak Pembangunan bagi Jenderal Purnawirawan Soeharto.
Hal itu tergambar dari jawaban K.H. Maskur, salah seorang Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama kepada wartawan di DPR, Senin pagi, setelah sebelumnya, Minggu malam, diabersama K.H. Idham Chalid menghadap Presiden Soeharto di Jl. Cendana.
Semula K.H. Maskur tampak keberatan menjelaskan isi pembicaraan mereka dengan Presiden itu." Kami hanya berkunjung untuk bersilaturahmi," katanya. Tapi ketika didesak wartawan apakah juga dibicarakan hasil keputusan Munas NU di Kaliurang beberapa waktu yang lalu dia menjawab, "ya."
"Juga mengenai slkap N.U tentang pencalonan Presiden?"
“Ya” jawabnya,
"Bagaimana tanggapan Presiden tentang sikap itu?"
"Beliau bisa menerima dan memaklumi," jawab Maskur munas Nu di Kaliurang akhir Agustus yang lalu antara menyebutkan bahwa sekarang belumlah saatnya untuk meramalkan Soal pencalonan Presiden sebaiknya dikedepankan secara konstitusional pada Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1982, juga tentang pemberian gelar "Bapak Pembangunan” terhadap Presiden Soeharto tidaklah diperlukan, sebab kepala negara adalah jabatan tertinggi dalam suatu negara.
Demikian pula sebutan Mandataris MPR, sebutan-sebutan juga paling terhormat, juga konstitusional. Karena itu sebutan lain tidak dipedukan lagi agar tidak mengurangi martabat yang ada pada Kepala Negara.
Beberapa keterangan dari sumber Merdeka mengatakan bahwa pertemuan Minggu malam yang direncanakan hanya 15 menit itu berkepanjangan menjadi lebih dari satu jam dalam suasana yang penuh keakraban.
Selain dikemukakan sikap NU tentang Soal di atas, juga diserahkan kepada Kepala Negara gagasan-gagasan NU yang akan digunakan sebagai bahan GBHN mendatang terutama dalam Soal ekonomi, kopersi, transmigrasi dan sebagainya.
Konon, kedua pimpinan bidang politik NU itu juga melaporkan penolakan Rais Aam (pimpinan tertinggi NU yang menangani bidang keagamaan) dan wakilnya untuk duduk pada jabatan politik, baik sebagai anggota DPR/MPR maupun sebagai pimpinan PPP Presiden Soeharto. konon juga sangat menaruh perhatian pada masalah terakhir ini. ‘
Kekuatan Riil
Pernyataan-pernyataan yang memberikan dukungan untuk pencalonan kembali Presiden Soeharto, atau pemberian gelar "Bapak Pembangunan" kepadanya hanya akan mempunyai kekuatan yang riil apabila disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Hal itu dikemukakan Ahmad Lamo, Wakil Ketua MPR, kepada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang Senin pagi menemuinya sembari membacakan dan menyerahkan pernyataan yang meminta dicalonkannya kembali Soeharto. dan ditetapkannya Jenderal Purnawirawan itu sebagai Bapak Pembangunan Nasional.
Kepada delegasi Dekopin yang berjumlah Sembilan orang dan dipimpin oleh Eddiwan (Ketua Umum) itu Ahmad Lamo menambahkan, biarpun selama ini disana-sini sering terdengar dukungan dan keinginan memberi gelar kepada Presiden Soeharto, namun pernyataan itu tetap akan berupa pernyataan belaka.
Dalam hal ini Ahmad Lamo menyatakan tepat langkah yang ditempuh Dekopin yang menyerahkan langsung pernyataan mereka kepada MPR.
Ahmad Lamo menambahkan bahwa sejauh ini sudah ada tujuh perutusan, meliputi berbagai orgauisasi dan daerah yang menyerahkan pernyataan serupa itu kepadanya. Pernyataan-pernyataan itu akan diinventarisasikan, untuk kelak pada sidang umum MPR diserahkan sebagai bahan pertimbangan, untuk pencalonan kembali Presiden Soeharto.
Tentang pemberian gelar Bapak Pembangunan Ahmad Lamo mengatakan bahwa selama ini Presiden Soeharto belum menerima predikat apapun.
"Tapi kalau semua rakyat memberikan gelar Bapak Pembangunan kepadanya tentu dengan sendirinya beliau menjadi Bapak Pembangunan," katanya.
Berbicara tentang perkembangan koperasi, kepada delegasi, Wakil Ketua MPR itu mengatakan bahwa saat ini koperasi, yang di Indonesia anggotanya sudah 12 juta orang mengalarni kemajuan yang pesat.
"Dulu, sewaktu saya menjadi Gubernur (Sulsel-Red) Koperasi sangat sulit berkembang. Tetapi sekarang setelah ada BUUD dan KUD, Koperasi telah menjadi tumpuan harapan rakyat yang ekonominya lemah."
Kepada mereka, Ketua Umum Dekopin Eddiwan mengatakan bahwa sebenarnya dalam kesempatan menemui Ahamd Lamo itu mereka sedianya juga akan mengemukakan pokok-pokok pikiran yang akan berguna dalam penyusunan GBHN mendatang.
”Tapi konsepnya belum rampung dikerjakan," katanya.
Namun ditambahkan bahwa dalam pokok-pokok pikiran itu antara lain juga akan dicetuskan keinginan Dekopin agar mereka mempunyai wakil-wakil yang memadai jumlahnya di DPR, mengingatkian bertambahnya anggota koperasi dewasa ini. Selain itu, wakil koperasi di DPR akan membantu koperasi berkembang lebih pesat.
"Lagi pula, koperasi kan amat sesuai dengan UUD 45 kita pasal 33," tambahnya. (DTS)
…
Jakarta, Merdeka
Sumber: MERDEKA (22/09/1981)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 147-149.