TUNISIA HARAPKAN PBB BERTINDAK LEBIH KONKRET DI BOSNIA[1]
Jakarta, Antara
Menlu Tunisia AI-Habib Ben Yahia mengharapkan Dewan Keamanan PBB dan Masyarakat Eropa dapat mengambil tindakan yang lebih konkret dan intensif dalam kasus Bosnia Herzegovina.
“Saya harap mereka tidak terlambat untuk mengambillangkah yang lebih intensif dalam mengatasi kemelut di Bosnia, “katanya dalam konferensipers di Jakarta, Sabtu.
Ia mengimbau PBB untuk tidak menerapkan standar ganda dalam mengimplementasikan resolusi DK PBB.
“PBB harus menerapkan parameter yang sama dan standar bagi seluruh kawasan tanpa pandangbulu, ”kata Ben Yahia, yang berada di Jakarta sejak Rabu hingga Sabtu.
Mengenai Pemilu di Kamboja yang akan berlangsung, 23-28 Mei, ia mengharapkan dapat berjalan dengan damai, adil dan dapat disertifikasi oleh PBB.
“Pemilu Kamboja harus terus dilaksanakan karena itu merupakan salah satu butir perjanjian Paris, ” tambah Menlu Alatas, yang menjabat sebagai Ketua Komite bersama perjanjian Paris.
Keamanan jalannya Pemilu, kata Alatas, terus menerus dimaksimalkan agar pemilih dapat melakukan haknya.
Menlu Tunisia, dalam kunjungannya kepada Presiden Soeharto, Sabtu pagi, telah menyampaikan pesan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berupa undangan kepada Presiden Soeharto untuk datang ke Tunisia.
Kerjasama
Selama kunjungannya, Ben Yahia telah menandatangani dua persetujuan kerjasama, masing-masing keljasama di bidang keagamaan yang ditandatangani bersama Menteri Agama Tarmizi Taher, dan di bidang informasi antara Dubes Tunisia Mohamed Gherib dan Pemimpin Umum LKBN ANTARA Ir. Handjojo Nitirnihardjo.
“Ini suatu hal yang sangat menggembirakan karena merefleksikan kerjasama Selatan-Selatan, “kata Menlu Alatas.
Selain melakukan penandatanganan persetujuan, Menlu Alatas dan Ben Yahia telah melakukan pembicaraan yang membahas masalah bilateral dan regional seperti Kamboja, kerjasama Perserikatan Negara-negara Arab Maghreb (UMA), yang terdiri dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Libya dan Mauritania, dan ASEAN.
Pembicaraan kedua Menlu juga menyentuh masalah Palestina, sanksi PBB terhadap Libya, proses perundingan Arab-Israel, Bosnia Herzegovina dan perkernbangan Gerakan Non-Blok.
“Tukar pikiran dan konsultasi antara pernerintah Tunisia dan Indonesia sangat bermanfaat dan konstruktif mengingat kedudukan Tunisia sebagai ketua UMA dan Indonesia mempunyai tanggung jawab sebagai ketua GNB, ” kata Menlu Ben Yahia.
Koordinasikan Langkah
Selain itu, ia memandang diskusinya dengan Alatas mengenai rnasing-rnasing kawasan sangat informatifkarena Tunisia dan Indonesia juga ikut dalam upaya perdamaian di Kamboja dan kedua negara itu juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
“Dengan persamaan-persamaan itu, kita bisa saling mengerti apa yang tetjadi di masing-masing kawasan itu dan bisa mengkoordinasikan langkah yang harus diambil di kedua kawasan, ” katanya.
Dikatakan, Tunisia memainkan peranan aktif sebagai anggota PBB. Ini terbukti dari keikutsertaannya dalam pasukan perdamaian di Kongo sejak tahun 1960-an.
“Sekitar 3.000 orang Tunisia telah dikirirn ke Kongo. Kita kirim 900 orang ke Kamboja, ratusan ke Somalia, Bosnia dan Gurun Sahara, ” katanya.
Selain persetujuan bidang keagamaan dan informasi yang ditandatangani Kamis lalu, Indonesia- Tunisia bulan Juli 1992 telah menandatangani tiga persetujuan kerjasama di bidang ekonomi, teknik dan ilmu pengetahuan.
“Sebagai tindak lanjut dari persetujuan itu, tahun lalu 50 pengusaha Tunisia mengunjungi Indonesia untuk bertukar pikiran dengan pengusaha Indonesia. Kami juga sedang mempersiapkan tindak lanjut dari misi itu, ” kata Ben Yahia.
Ia optimis, kerjasama di bidang perdagangan, industri, teknologi dan usaha patungan Goint venture) memiliki prospek cerah dan dapat dilihat hasilnya dalam waktu dekat. (TPU18/ 18.30/DN04/22/05/93 18:52)
Sumber: ANTARA (22/05/1993)
__________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 129-130.