UPAH MINIMUM TINGGI PENGARUHI MINAT INVESTOR[1]

 

Batam, Riau, Antara

Upah minimum tinggi di Pulau Batam sebagai akibat biaya hidup tinggi di pulau ini mempengaruhi minat investor untuk menanam modalnya, kata Kasatlak Otorita Batam, Soeryohadi Djatmiko SE, mengutip ucapan Presiden Soeharto.

Dalam pengarahan Kepala Negara baru-baru ini di Jakarta, kata Kasatlak, disebutkan biaya hidup tinggi dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup rawan jika tak segera diambil langkah-langkah preventif.

Soeryohadi mengatakan hal tersebut ketika berbicara di depan aparat pemerintah, Muspida dan tokoh masyarakat, Senin.

Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam membangun Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya. Hadir dalam acara tersebut antara lain Pembantu Gubernur Wilayah II Provinsi Riau, Drs. A.Z. Asikin. Untuk mengatasi ini, kata Presiden, Otorita Batam perlu mengadakan koordinasi antara lain dengan Bulog, Bea dan Cukai, dalam pengadaan sembilan bahan pokok dan pemasukan bahan-bahan baku atau penunjang pembangunan rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana. Dikatakannya, saingan untuk mendapatkan investasi dari luar negeri lebih berat melihat munculnya negara-negara pesaing baru seperti Vietnam dan China. Upah di kedua negara itu lebih kecil daripada yang berlaku di Pulau Batam. Berdasarkan saran dari Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN), Mennaker Abdul Latief mengeluarkan sejurnlah keputusan baru tentang peningkatan upah minimum regional (UMR) untuk 16provinsi termasuk Riau.

Upah mimimum di Pulau Batam yang berada di Provinsi Riau ditetapkan Rp 6.750 atau naik 22 persen dari UMR lama (Rp 5.550). Untuk luar Pulau Batam, UMR baru yang berlaku adalah Rp 3.100 atau naik 15persen dari UMR lama Rp2.700.

“Kalau bisa, biaya hidup di Pulau Batarn ditekan. Dengan demikian diharapkan upahpun tak ikut tinggi,”katanya.

Termasuk Tinggi

Upah minimum di Pulau Batam termasuk tertinggi di Indonesia. Pada bagian lainnya, Kepala Negara juga meminta semua aparat agar mewaspadai penyelundupan di kawasan Barelang yang mernpakan wilayah bebas, kata Soeryohadi.

“Pengawasan terhadap semua tempat belum mampu dilakukan karena keterbatasan aparat,” ujarnya.

Walau demikian, tambahnya, pengawasan di pintu-pintu resmi akan ditingkatkan dan ditertibkan. Menurut Soeryohadi Djatmiko, hal lain yang mendapat perhatian Kepala Negara adalah tentang permukiman liar.

Presiden menyarankan agar OB dan instansi terkait berani mengambil tindakan tegas untuk menertibkan permukiman liar. Dalam pengumumannya yang disampaikan kepada masyarakat, Otorita Batam (OB) bersama aparat penegak hukum akan segera melaksanakan tindakan penertiban. Dihimbau, pihak yang masih mengolah tanah dan atau yang sudah terlanjur mendirikan bangunan secara tidak syah baik perorangan atau pun badan segera menghentikan usahanya dan atau membongkarnya.

“Kami mengharapkan peran serta masyarakat untuk menyukseskan pembangunan Pulau Batam,” kata Kasatlak. Pengumuman itu disampaikan juga lewat radio dan bioskop.

Siapa pun memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan pulau yang dikembangkan sebagai kawasan industri hi-tech, logistik, pariwisata dan alih kapal ini jika ia tak menjadi penghambat, katanya. Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa ganti rugi atas tanah garapan di Rempang atau Galang belum terlaksana. Begitu juga permukiman kembali penduduk yang tanahnya terkena proyek Barelang. Para pemuka masyarakat berharap praktek asal gusur tak terjadi dan aparat dapat mengambil contoh pemukiman kernbali penduduk yang tanah-tanahnya terkena proyek seperti yang terjadi di Pulau Bintan, Riau Kepulauan. (U-BTM-001/DN02/28/03/94 21:02/RUl/22:22)

Sumber: ANTARA (28/03/1994)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 482-483.