Presiden Soeharto: Kebebasan Untuk Kebebasan, Perang Idiologi, Harus Ditinggalkan[1]

 RABU, 27 JANUARI 1971, Presiden Soeharto meminta agar para gubernur dan bupati mengajak semua partai politik dan organisasi karya membina pengertian kesadaran politik yang sehat, kesadaran hidup bernegara, yang pada tingkat daerah dapat disalurkan pada kesadaran bersama-sama mengatur rumah tangga pembangunan daerah, melalui DPRD. Juga diminta untuk merombak sikap mental dan pola pikir warisan Orde Lama atau masa liberal dulu. Sikap mental dan pola pikiran lama seperti “politik memegang komando”, “kebebasan untuk kebebasan”, “perang ideologi” harus kita tinggalkan jauh-jauh, sebab memang tidak ada gunanya dan hanya menimbulkan kekacauan saja. Diingatkan bahwa masalah ideologi bukan persoalan dan tidak boleh dipersoalkan lagi karena ideologi sudah jelas Pancasila. Demikian dikatakan Presiden Soeharto di depan rapat gubernur dan bupati seluruh Indonesia di Istana Merdeka hari ini.

Menyinggung tentang pembaharuan politik, Presiden mengatakan bahwa pembaharuan kehidupan politik harus didorong maju dan masyarakatpun ikut serta. Tetapi pembaharuan struktur politik yang dikehendaki masyarakat itu jangan sampai menimbulkan kegoncangan-kegoncangan yang mengganggu pembangunan, dan proses inipun harus tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas oleh penguasa. Selanjutnya dikatakan bahwa kepentingan daerah dan pusat atau pembangunan daerah dan nasional bukan merupakan hal yang perlu dipertentangkan. Kedua hal itu harus dapat dikembangkan secara seimbang, lebih-lebih bila diingat bahwa kepala daerah sekaligus juga merupakan alat pusat dan alat daerah. Proyek-proyek nasional yang semuanya terletak di daerah haruslah dimanfaatkan untuk pengembangan program-program pembangunan daerah. Bukan dengan meminta fasilitas atau membebani pungutan­pungutan kepada proyek-proyek itu melainkan dengan mengembangkan efek-efek ekonomi. (WNR)