Presiden Soeharto Instruksikan Gubernur Awasi Bantuan Kabupaten[1]

SENIN, 12 JANUARI 1976 Sementara itu dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud pada pembukaan rapat kerja para gubemur seluruh Indonesia hari ini, Presiden Soeharto mengharapkan agar semua gubernur hendaknya tetap memelihara dan meningkatkan stabilitas yang dinamis, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat menimbulkan keresahan harus segera ditangani secara cepat dan dini.

Menyinggung kebijaksanaan ekonomi, dimintanya agar pemerintah daerah benar-benar melaksanakan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, bilamana ada pemerintah daerah yang menganggap sesuatu kebijaksanaan atau peraturan pusat tidak tepat untuk daerahnya, maka gubernur yang bersangkutan harus mengajukan pandangan. dan saran-sarannya secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas, atau langsung kepada Presiden.

Selanjutnya Presiden melarang para gubemur untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek yang akan menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat. Untuk itu dimintanya agar mereka memperketat penga­ wasan, sehingga mutu dapat dijaga sesuai dengan yang telah ditentukan. Para gubemur diperintahkan pula untuk mengawasi pelaksanaan bantuan kabupaten dan desa . agar jumlah bantuan tersebut dapat diterima secara utuh. Penyelewengan terhadap hal-hal ini harus ditindak dengan tegas, demikian diinstruksikannya. (AFR)

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 325-326. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003