Lantik Sembilan Dubes, Presiden Soeharto: Syarat Bantuan Luar Negeri Kita Tentukan Sendiri[1]

SABTU, 17 JANUARI 1976 Bertempat di Istana Negara, pagi ini Presiden Soeharto melantik sembilan duta besar Indonesia yang baru. Mereka adalah Drs Hardi Djamian untuk Republik Demokrasi Korea, Munawir Sjadzali MA untuk Kuwait, Letjen. AJ Witono untuk Jepang, Effendi Noor untuk Bangladesh, Zainul Arifin Samil MA untuk Irak, Brigjen. Aswis Marmo untuk Italia, Marsdya (Purn.) Budiardjo untuk Spanyol, Atmono Suryo MA untuk Belgia, merangkap Kepala Perwakilan RI untuk MEE, dan Brigjen. Nasrun Syahrun untuk Iran.

 Dalam amanatnya pada acara pelantikan itu, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam masa pembangunan ini Indonesia memang memerlukan bantuan luar negeri. Akan tetapi bantuan itu diterima Indonesia dengan syarat-syarat yang ditentukan Indonesia sendiri, dan harus sesuai dengan rencana pembangunan Indonesia dalam rangka membangun masa depannya. Lebih jauh ditegaskannya bahwa bantuan luar negeri itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan. Maka dengan sikap yang demikian itulah kita dapat mengemudikan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Namun diakui oleh Kepala Negara bahwa untuk melaksanakan politik luar negeri yang demikian tidaklah gampang. Tetapi kita harus tetap mempunyai kepercayaan diri agar kita tidak terseret oleh tarikan dari kiri maupun dari kanan. Demikian Presiden Soeharto. (AFR)

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 327. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003