Sampaikan RAPBN, Presiden Soeharto: Prinsip Anggaran Berimbang Harus Dinamis dan Meningkat[1]
KAMIS, 6 JANUARI 1977 Presiden Soeharto hari ini menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1977/1978 pada sidang pleno DPR. Sidang pleno ini dibuka oleh Ketua DPR Idham Chalid pada jam 09.40 dengan dihadiri oleh 322 dari 460 anggota DPR, menteri-menteri Kabinet Pembangunan, pejabat-pejabat tinggi negara dan perwakilan negara sahabat. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Sultan Hamengku Buwono IX, sedangkan Ketua DPR didampingi para wakil ketua, Domo Pranoto, Drs. Sumiskum, J Naro dan Mh Isnaeni. Tepat pukul 11.40 Presiden mengakhiri Keterangan Pemerintahnya.
Dalam pidato pengantarnya Presiden antara lain mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan alat yang penting untuk menilai keadaan dan hasil kerja dalam tahun anggaran yang lewat, dan kenyataan-kenyataan dan hasil kerja ini akan digunakan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikembangkan dari hasil kerja tahun sebelumnya itu. Dengan pengajuan RAPBN ini berarti dimulailah persiapan untuk memasuki tahun ke-4 Repelita II, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April nanti. Selanjutnya Presiden mengemukakan keadaan gaji pegawai negeri dan ABRI, yang akan diperbaiki dengan sistem gaji dan pensiun barn, dimana mulai bulan April 1977 gaji terendah pegawai negeri dan ABRI naik 33%, sedangkan penerimaan yang tertinggi akan mengalami kenaikan sebesar 29%. Hal ini dimungkinkan karena adanya perubahan gaji pokok terendah dan penerimaan tertinggi pegawai negeri dan ABRI, demikian juga bagi para penerima pensiun.
Secara keseluruhan, Presiden mengatakan bahwa anggaran berimbang tetap dipertahankan, dimana seperti tahun-tahun yang lalu, prinsip anggaran berimbang harus dinamis dan meningkat. Karena itu prinsip kedua ialah APBN 1977/1978 harus lebih besar dari APBN 1976/1977. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 1976 dinilainya cukup membesarkan hati, karena dalam tahun 1976 itu laju inflasi, yang berdasarkan harga 62 macam barang, tahun tersebut mencapai 14,2%. Ini berarti lebih rendah dari tahun 1975 (19,7%) dan jauh lebih rendah lagi daripada tahun 1974 (33%). Namun Presiden mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dan waspada agar keadaan yang baik itu tidak berubah lagi.
Dikemukakan oleh Presiden bahwa RAPBN 1977/1978 direncanakan berimbang pada Rp 4,2 trilyun lebih. Ini merupakan suatu kenaikan 20% dibanding dengan APBN sebelumnya yang hanya sebesar Rp3,5 trilyun. Sementara itu penerimaan dalam negeri direncanakan mencapai Rp3,4 trilyun lebih. Dari jumlah tersebut untuk anggaran rutin disediakan dana sebesar Rp2 trilyun. Dengan demikian tabungan Pemerintah akan mencapai Rp 1,4 trilyun yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sedangkan anggaran pembangunan tahun ini tetap melampaui anggaran rutin yakni sebesar Rp2,1 trilyun. Pada tahun 1976/1977 dana untuk anggaran pembangunan sebesar Rp1,9 trilyun untuk pertama kalinya melampaui anggaran rutin yang waktu itu hanya mencapai Rpl,6 trilyun.
Sementara itu jumlah bantuan luar negeri untuk tahun anggaran mendatang diperkirakan mencapai Rp763 milyar atau 6,4% lebih tinggi dibandingkan dengan bantuan luar negeri pada anggaran sekarang (1976/1977). Dari jumlah tersebut 95,3% berasal dari bantuan proyek dan sisanya penerimaan bantuan program. Dengan demikian jumlah dana pembangunan yang direncanakan dalam tahun 1977/1978 adalah Rp2,1 trilyun lebih. Disamping itu mengenai penerimaan dalam tahun 1977I 1978, Pemerintah merencanakan penerimaan pajak langsung diluar penerimaan minyak akan mencapai hampir Rp550 milyar.
Di bahagian lain pidatonya, Kepala Negara telah menyinggung tentang pembangunan Timor Timur yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk daerah ini, disediakan dana pembangunan sebesar Rp3,5 milyar dalam tahun anggaran 1977/1978. Disamping itu disediakan juga dana Inpres Daerah Tk I sebesar Rp1,5 milyar, Inpres Kabupaten sebesar Rp520 juta, Inpres Desa sebesar Rp228 juta, Inpres Kesehatan sebesar Rp368 juta dan Inpres Sekolah Dasar sejumlah Rp524 juta. Menurut Presiden walaupun pembangunan Timor Timur ini baru langkah pertama, akan tetapi yang menjadi tujuan utama adalah pembangunan masyarakat dan kemajuan yang merata diseluruh provinsi ini; bukan hanya satu dua kota kecil seperti selama ini, melainkan juga desa-desa dan masyarakatnya secara keseluruhan. Demikian antara lain uraian Presiden didepan sidang pleno DPR hari ini. (AFR)
[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 437-438. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003