Presiden Soeharto Instruksikan Pembentukan Tata Niaga Garam[1]
SELASA 20 SEPTEMBER 1977 Presiden Soeharto menginstruksikan pembentukan tata niaga garam rakyat dengan menetapkan harga terendah (floor price) dan harga terlinggi (ceiling price). Hal ini sama juga dengan tata niaga beras/gabah yang telah dilakukah Bulog. Masalah ini dibicarakan dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional di Bina Graha hari ini.
Kepada sidang tersebut Presiden Soeharto menjelaskan bahwa tataniaga itu perlu digariskan, sehingga bila ada gejala harga garam akan turun dibawah harga terendah, maka PN Garam harus melakukan pembelian dari rakyat produsen. Sebaliknya jika harga garam cenderung naik diatas harga tertinggi, PN garam melakuk:an penjualan di pasar-pasar.
Disamping itu, sidang juga telah membahas realisasi pembentukan team koordinasi peningkatan ekspor ke Timur Tengah berdasarkan Keputusan Presiden No. 36/1977. Team ini bersifat interdepartemental dan diketuai olehMenteri Perdagangan, sedangkan.Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai ketua pengganti. Ketua team bertanggungjawab kepada Presiden.
Menyangkut hal ini, Presiden telah memberikan petunjuk tentang kegiatan yang perlu dilakukan oleh team. Antara lain ialah mengadakan inventarisasi proyek proyek pembangunan yang memberi kemungkinan dapat dilaksanakan oleh kontraktor kontraktor Indonesia. Merencanakan pengiriman tenaga kerja dengan melalui pendidikan dan latihan yang diperlukan serta menjamin kondisi yang wajar bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Demikianlah antara lain pengarahan Presiden Soeharto. (AFR).
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 538-539. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.