Menerima Persaudaraan Jamaah Haji, Presiden Soeharto Jelaskan Penggunaan Dana Kerohanian[1]

JUM’AT, 17 FEBRUARI 1978 Presiden Soeharto dalam pesannya kepada 160 jemaah haji yang tergabung dalam Persaudaraan Jemaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta pagi ini di Bina Graha minta kepada umat Islam agar jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji jika kurang mampu. Kepada anggota PDHI Yogyakarta diminta agar dapat membina calon-calon haji itu nanti sehingga tidak menghadapi kesengsaraan di tanah suci. Perlu dijelaskan kepada calon haji supaya jangan memaksakan diri. Untuk menunaikan ibadah haji orang harus mampu, dalam arti mampu membiayai perjalanan, mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan dan mampu pula untuk membiayai kelangsungan hidup setelah kembali dari tanah suci, sehingga tidak menjadi “haji kere”.

Kepala Negara juga berbicara mengenai dana kerohanian, yakni dana yang dikumpulkan dari kelebihan inflasi yang diperkirakan dan jasa yang dibayarkan bank dari ongkos naik haji. Dari tahun 1970 sampai tahun 1978 telah terkumpul Rp20 milyar. Dana kerohanian ini semuanya dikembalikan kepada umat Islam untuk membangun mushalla, masjid dan lain-lain. Presiden menegaskan bahwa semua provinsi sudah menikmati dana kerohanian ini, yang diadministrasikan secara baik umum boleh diperiksa oleh siapa saja, tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, isteri atau keluarga beliau.

Kepala Negara dalam, kesempatan itu juga menjelaskan bahwa hasil kunjungannya ke delapan negara Timur Tengah selama 10 hari adalah sangat baik. Indonesia sebagai negara terbesar dilihat dari penduduknya yang menganut agama Islam telah memperoleh penghormatan besar. Dalam kunjungan itu antara lain telah dibicarakan kerjasama dalam bidang ekonomi, dan juga telah diperoleh dukungan dalam bidang politik mengenai Timor Timur. Beliau juga mengusulkan agar Arab Saudi membeli air dari Indonesia, karena kapal-kapal tangki raksasa yang ukurannya mencapai 350 s/d 500 ribu ton, yang membawa minyak ke Jepang dan Pasifik,kembali ke Timur Tengah dalam keadaan kosong sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengisi air Danau Toba. (AFR)

____________________

[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978”, hal 598-599. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta, Tahun 2003.