Presiden Soeharto Sampaikan Pertanggung Jawaban dalam SU MPR[1]

SABTU, 11 MARET 1978, Presiden Soeharto pagi ini menyampaikan pidato pertanggungan jawabnya di depan sidang umum MPR. Mengawali pertanggungan jawabnya, ia mengatakan bahwa merupakan kebiasaan yang baik apabila setiap petugas dan setiap pejabat, apalagi Presiden/Mandataris, selalu memberikan pertanggungan jawab atas pelaksanaan tugasnya, pada saat ia akan mengakhiri masa jabatannya.

Presiden mengatakan bahwa pembangunan yang kita kerjakan adalah pembangunan yang serba muka, yaitu pembangunan bangsa dalam arti yang luas. Karena itu ia bukan saja meliputi pembangunan bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang lain seperti politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, hukum, aparatur negara dan sebagainya. Presiden menegaskan bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah saling kait mengkait dan harus dilaksanakan secara terpadu.

Dalam bidang politik, demikian Presiden, yang ingin dicapai adalah pemantapan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warganegara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Dalam rangka mencapai sasaran itu harus terus diusahakan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Salah satu hasil yang patut dicatat dalam bidang politik itu adalah bahwa dalam jangka waktu 12 tahun, Orde Baru telah dapat melaksanakan dua kali pemilihan umum. Pengelompokan tiga kekuatan politik dan pengaturannya dalam Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya merupakan pelaksanaan dari tekad bersama dalam rangka mengusahakan pembaharuan dan penyederhanaan struktur dan kehidupan politik.

Juga dalam rangka penataan kembali kehidupan politik dan kemasyarakatan itu, maka disamping masalah kelembagaan negara dan organisasi politik yang telah dikukuhkan dengan berbagai undang-undang, dalam masa lima tahun terakhir ini telah terbentuk dan makin terkonsolidasi berbagai organisasi profesi/fungsional seperti organisasi wanita, buruh, tani, nelayan, pemuda, pengusaha, cendekiawan, pegawai negeri, agama/ kerohanian dan sebagainya. Presiden menegaskan bahwa dalam alam demokrasi Pancasila yang sedang kita tumbuhkan itu, memang tidak dilarang adanya perbedaan pendapat, juga berbeda pendapat dengan Pemerintah, tetapi perbedaan pendapat itu hendaknya disalurkan secara wajar dan harus mempunyai dasar yang wajar pula. Dalam demokrasi Pancasila dibenarkan adanya kritik, walaupun keras, juga diperboleh adanya koreksi untuk perbaikan dan kesempurnaan pelaksanaan pembangunan, tetapi harus didasarkan pada kenyataan dan data yang benar dan dikemukakan dalam proporsi yang wajar. Karena itu, Presiden mengajak agar kita semuanya makin bijaksana dalam usaha mengembangkan kehidupan demokrasi dan konstitusi kita, dan pandai-pandai dalam menggunakan kebebasan yang harus disertai dengan tanggungjawab.

Mengenai politik luar negeri, Presiden mengatakan bahwa kita melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mangabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pem bangunan ekonomi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, kita memerlukan modal dan teknologi dari luar. Karena itu dalam mengisi hubungan luar negeri telah diusahakan peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan teknik dengan negara-negara sahabat maupun dengan badan-badan internasional. Untuk menjaga kemantapan stabilitas di wilayah sekitar, organisasi ASEAN telah diperkokoh, dan hubungan dengan kawasan Pasifik Barat Daya juga telah ditingkatkan.

Mengenai penggabungan Timor Timur dengan Indonesia sejak tanggal 17 Juli 1976 itu, Presiden berpendapat dan sekaligus menyampaikan pertimbangan agar penyatuan itu dikukuhkan oleh MPR. Hal tersebut penting, karena menerima penyatuan Timor Timur berarti perluasan wilayah negara kita dan penerimaan penyatuan itu juga bukan merupakan tugas yang dibebankan MPR kepada Mandataris.

Presiden melanjutkan bahwa di bidang ekonomi, kita menganggap bahwa stabilitas ekonomi  merupakan salah satu segi utama dari pada stabilitas nasional. Selama lima tahun yang terakhir ini usaha menegakkan stabilitas ekonomi mengalami tantangan-tantangan yang sungguh luar biasa, yang antara lain berupa gejolak ekonomi dunia, krisis Pertamina dan hambatan dalam produksi pangan. Langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan terpadu telah diambil dalam menghadapi masing-masing tantangan tersebut. Ditegaskannya bahwa meskipun tantangan datang bertubi-tubi dan luar biasa besarnya selama beberapa tahun terakhir ini, namun pertumbuhan ekonomi kita mencapai rata-rata sekitar, 2% setahunnya Menyimpulkan keadaan ekonomi selama lima tahun terakhir, Presiden mengemukakan bahwa perkembangan diberbagai sektor menunjukkan secara keseluruhan telah dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut bukanlah tujuan pokok pembangunan. Tujuan pokok pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan seluruh rakyat, dan sekaligus meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sebagai kesimpulan, Presiden melihat ada empat hal pokok yang telah kita capai selama lima tahun terakhir ini, yang juga merupakan kekuatan bagi pertumbuhan bangsa kita yang kokoh guna meneruskan pembangunan selanjutnya. Pertama, kita telah dapat memantapkan stabilitas yang dinamis baik di lapangan politik, ekonomi maupun keamanan nasional. Kedua, kita telah berhasil melaksanakan Repelita II sampai pada tahun keempat sekarang ini.

Ketiga, kita telah berusaha agar aparatur negara tumbuh dengan kewibawaan, serta dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Keempat, kita telah makin meluruskan jalannya politik luar negeri kita yang bebas aktif.

Demikian antara lain pertanggungan jawab Presiden. Menteri Penerangan a.i. Sudharmono mengatakan kepada pers setelah selesai sidang paripurna Kabinet Pembangunan II yang terakhir sore ini bahwa Presiden Soeharto, sambil menunggu keputusan-keputusan MPR, tidak akan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan prinsipil, namun tetap bertanggung jawab sebagai presiden sampai terpilihnya presiden baru tanggal 23 Maret nanti. Presiden menginstruksikan kepada para Menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah kebijaksanaan baru, melainkan hanya meneruskan tugas-tugas rutin administratif di bidangnya masing-masing. Presiden dalam kesempatan yang sama juga meminta kepada para Menteri untuk waspada, menjaga keamanan dan ketertiban di bidangnya masing-masing dan tetap menjaga kelancaran penyaluran bahan-bahan kebutuhan pokok.

Ketua Umum Fraksi Karya Pembangunan Amir Murtono, ketika dijumpai di Gedung MPR malam ini, mengatakan sudah ada kesepakatan diantara anggota-anggota Fraksi Karya untuk menyetujui Adam Malik menjadi calon wakil presiden. Selanjutnya dikatakan bahwa calon wakil presiden harus dari Golkar. (WNR)