Lantik Gubernur BI, Presiden Soeharto Gariskan Delapan Kebijakan[1]

 RABU, 5 APRIL 1978, Bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto pagi ini mengambil sumpah Gubernur Bank Indonesia/Bank Sentral, Drs. Rachmat Saleh, dan Wakil Panglima ABRI/Panglima Kopkamtib, Laksamana Sudomo. Upacara pelantikan berlangsung selama satu jam dan tanpa amanat Kepala Negara.

Usai acara pelantikan tersebut, dengan didampingi Wakil Presiden Adam Malik, Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet paripurna pertama Kabinet Pembangunan III. Sidang yang berlangsung di Gedung Utama Sekretariat Negara itu diawali dengan penyampaian perkiraan keadaan tahun 1968 yang disampaikan oleh Kepala Bakin.

Dalam amanatnya, Kepala Negara menggariskan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai pedoman kerja bagi seluruh kabinet dan setiap departemen/lembaga pemerintah non-departemen. Sebagai pedoman kerja, Presiden antara lain telah memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja.

Petunjuk pelaksanaan tugas yang diberikan Presiden itu mencakup delapan aspek. Pertama, pelaksanaan tahun terakhir Repelita II, dimana , secara jelas terurai masalah-masalah penerimaan dan pengeluaran negara, kredit luar negeri serta pembinaan perusahaan-perusahaan milik negara. Kedua, penyusunan Repelita III dan pelaksanaannya. Ketiga, pembinaan stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik dan keamanan.

Keempat, pengawasan pelaksanaan pembangunan, yang untuk peningkatan dan pengefektifannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kelima, penciptaan aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa. Keenam, pelaksanaan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ketujuh, pelaksanaan pemilihan umum dalam tahun 1982. Kedelapan, usaha-usaha pokok didalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang berorientasi kepada kepentingan nasional. (WNR)