Buka Muktamar PPP, Presiden Soeharto: Pancasila Sebagai Satunya Asas Politik Bukan Menuju Partai Tunggal[1]
SENIN, 20 AGUSTUS 1984 Di Balai Sidang, Jakarta, Presiden Soeharto pagi ini membuka Muktamar I Partai Persatuan Pembangunan. Muktamar yang akan berlangsung sampai tanggal 24 Agustus ini dihadiri oleh 576 utusan dari dewan pimpinan cabang dan 54 utusan dari dewan pimpinan wilayah. Presiden meresmikan pembukaan muktamar tersebut dengan memukul gong.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa sebagai bagian dari hasil proses sejarah perkembangan dan pertumbuhan politik bangsa kita di masa lampau, maka ketiga kekuatan sosial politik yang kita miliki pun mempunyai sejarah dan coraknya sendiri. Sejarah dan corak sendiri-sendiri itu menurut pengalaman dalam masa lampau dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan tajam, bahkan bisa sangat mendasar, yang mengganggu, malah dan menghambat pembangunan.
Sebab itulah, demikian Presiden selanjutnya, melalui GBHN 1983 dicapai kesepakatan nasional agar sejarah dan corak sendiri-sendiri itu tidak lagi menjadi sumber pertentangan dan perpecahan. Sebaliknya, sejarah dan corak sendiri-sendiri itu kita jadikan sejarah bersama dan corak bersama yang memperkaya, memperkuat dan memperbesar sumbangan terhadap suksesnya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
Dengan demikian maka ketiga kekuatan sosial politik itu merupakan kekuatan sosial politik nasional, dalam arti milik seluruh bangsa yang sama-sama menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik dan sama-sama mengembangkan wawasan nasional dalam rangka mengemban tanggungjawab bersama mengamalkan Pancasila dalam pembangunan lahir dan batin bangsa Indonesia. Akan tetapi ditegaskan oleh Presiden bahwa hal ini tidak berarti kita menuju partai tunggal. (AFR)
_________________
[1] Dikutip dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988”, hal 203-204. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003