44,1 PERSEN PROYEK TRANSPORTASI DISERAHKAN KE SWASTA[1]

Jakarta, Antara

Menteri Perhubungan, Haryanto Dhanutirto menjelaskan, sebesar 44,1 persen atau senilai Rp12,6 triliun dari total nilai proyek pembangunan di sektor transportasi dalam Pelita VI yang mencapai Rp28,6 triliun diserahkan kepada swasta.

“Swasta diharapkan mampu berperan lebih besar karena kemampuan pemerintah sangat terbatas, ” tegas Haryanto kepada pers di Jakarta, Kamis dalam acara konferensi pers mengenai rencana pelaksanaan Forum lnfrastruktur Dunia (FID)Asia yang akan berlangsung di Jakarta, 17-21 Oktober 1995.

Dari total nilai proyek di sektor transportasi sebesar Rp28,6 triliun itu, dana yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 16 persen (Rp4,6 triliun), bantuan luar negeri seanyak 27,4 persen (Rp7,8 triliun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Perhubungan sebesar 12,5 persen (Rp3,6 triliun). Peluang investasi di sektor transportasi darat, laut dan udara itu, kata Haryanto, hendaknya dirnanfaatkan sebaik mungkin oleh para investor baik dalam maupun luar negeri, dan pemerintah sendiri berupaya untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunannya  nanti. Lebih lanjut, Haryanto menjelaskan, peuang-peluang investasi disektor transportasi itu meliputi pengoperasian kereta api, perluasan bandar udara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

“Namun, dalam pelaksanaannya , apabila ada investor asing yang berminat tentunya hams melakukan usaha patungan dengan rnitra dari dalam negeri,” katanya.

PP.20/1994

Menteri Koordinator bidang Industri dan Perdagangan (Menko Indag), Hartarto yangjuga menjabat sebagai Ketua FID-Asia tersebut mengatakan, berdasarkan hukum yang ada yaitu PP.20/1994 tentang dibukanya sektor-sektor strategis kepada swasta asing dan dalam negeri, tidak ada lagi hambatan swasta untuk investasi ke sektor transportasi yang ditawarkan tersebut.

Di samping sektor transportasi, Hartarto menjelaskan ,pembangunan infrastruktur yang terbuka bagi swasta adalah sektor telekomunikasi, pembangunan sarana jalan dan infrastruktur di bidang industri.

Khusus mengenai FID-Asia yang baru pertama kali diselenggarakan itu, dia menjelaskan, forum tersebut akan membahas pengembangan infrastruktur di negara­ negara Asia termasuk Indonesia.

“Forum itu diselenggarakan mengingat pentingnya peranan swasta dalam pembangunan infrastruktur,”jelasnya.

Selain mempresentasikan pembangunan infrastrukutur di Indonesia, FID-Asia itu juga akan mengemukakan peluang-peluang investasi dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara Asia lainnya. Menurut rencana, FID-Asia itu akan dibuka oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Oktober 1995 dan akan dihadiri oleh Presiden Filipina Fidel Ramos dan Deputi Perdana Menteri Australia Brian Howe. Juga akan hadir dalam forum tersebut para menteri, pejabat tinggi serta para pengusaha dari 13 negara di Asia yang akan mengemukakan prioritas utama negara masing-masing dalam pengembangan infrastrukutur dalam 5 sampai 15 tahun yang akan datang.(T-PE05/EU03/21.10/B!RE2/ 5/08/94 00:44)

Sumber:ANTARA  (04/08/1994)

_____________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 737-738