Presiden Soeharto: Unsur Manusia dan Kemanusiaan Harus Tampak Jelas dalam Hubungan Perburuhan[1]
KAMIS, 12 JULI 1979, Presiden Soeharto menegaskan bahwa karena unsur manusia dan kemanusiaan sangat penting artinya dalam pembangunan kita, maka dalam hubungan perburuhan, unsur manusia dan kemanusiaan itu harus tampak jelas wajahnya. Tanpa itu manusia akan dapat merosot kedudukannya hanya sebagai bagian dari suatu “mesin” saja, walaupun mesin pembangunan yang besar sekalipun. Karena itulah, demikian Presiden, bertahun-tahun yang lalu ia telah mengajak kita semua untuk memikirkan hubungan perburuhan berdasarkan Pancasila. Untuk itu, maka pertama-tama kita harus memahami gagasan-gagasan dasar kita mengenai tata ekonomi yang ingin kita bangun seperti yang ditunjukkan oleh UUD 1945.
Dikemukakan oleh Kepala Negara, bahwa didalam UUD 1945 secara jelas ditunjukkan bahwa ekonomi kita harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Dalam rangka itu maka haruslah kita tumbuhkan rasa tanggung jawab bersama buruh manajer-pemilik dan bahkan juga masyarakat dalam berproduksi, yang hasilnya harus dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka pemogokan yang sering dianggap sebagai senjata ampuh oleh kaum buruh untuk memperjuangkan nasibnya, tidak perlu digunakan. Dan apabila kita benar-benar dapat menciptakan hubungan perburuhan berdasarkan Pancasila, maka pemogokan buruh bukan saja tidak perlu, melainkan memang tidak cocok dengan falsafah dasar dalam kita membangun masyarakat ini. Demikian ditegaskan oleh Presiden. (AFR)
[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983”, hal 183. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003